Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan peringatan tersebut sebagai ruang untuk mempelajari sejarah secara kritis serta mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa masa lalu.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia yang kemudian diikuti rangkaian konflik politik dan kekerasan. Berbagai perspektif dan teori mengenai peristiwa tersebut juga telah berkembang dalam kajian sejarah.

Karena itu, GMKI menilai sejarah perlu terus dipelajari secara kritis dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya melalui narasi yang disederhanakan.

Selain aspek politik, rangkaian peristiwa 1965–1966 juga berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Menurut Yova, pembelajaran terhadap sejarah penting agar masyarakat memahami dampak yang dapat terjadi ketika konflik politik berkembang menjadi kekerasan dan nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa.

“Peringatan 30S harus menjadi momentum bagi kita untuk belajar dari sejarah. Sejarah harus dibaca secara kritis, berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari sejarah kita belajar bahwa ketika perbedaan politik berubah menjadi konflik dan kekerasan, masyarakat luas yang pada akhirnya menanggung akibatnya,” kata Yova.

Ia mengatakan, kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi politik pada 1965. Namun, menurutnya, bangsa Indonesia tetap menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Persoalan tersebut antara lain kualitas demokrasi, penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, lapangan pekerjaan, daya beli, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Hari ini Indonesia berada dalam situasi yang berbeda. Tantangan kita bukan lagi hanya persoalan konflik ideologi seperti pada masa lalu, tetapi bagaimana memastikan demokrasi berjalan sehat, hukum ditegakkan secara adil, ekonomi memberikan kesejahteraan, dan pemerintah benar-benar hadir menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Dalam bidang ekonomi, GMKI Pematangsiantar-Simalungun mencatat perekonomian nasional masih menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam pernyataan GMKI, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sedangkan ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.

GMKI menilai pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Namun, pertumbuhan ekonomi dinilai perlu diterjemahkan ke dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, terjaganya daya beli, dan pemerataan pembangunan.

“Kita mengapresiasi bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan. Namun, angka pertumbuhan tidak boleh berhenti sebagai statistik. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui lapangan kerja, daya beli yang terjaga, pelayanan publik yang baik, serta pemerataan pembangunan,” kata Yova.

Menurutnya, kondisi ekonomi global juga perlu menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, termasuk nilai tukar dan harga kebutuhan masyarakat.

Dalam pernyataannya, GMKI menyebut data Bank Indonesia mengenai nilai tukar rupiah pada 22 September 2026 yang berada di sekitar Rp17.855 per dolar AS. Sementara itu, inflasi Indonesia pada Agustus 2026 disebut mencapai 3,19 persen secara tahunan, dengan perkembangan harga pangan menjadi salah satu perhatian.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar dan harga pangan harus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan seluruh otoritas ekonomi perlu bekerja lebih kuat agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terbebani oleh gejolak ekonomi global,” ujar Yova.

Selain persoalan ekonomi, GMKI Pematangsiantar-Simalungun juga menyoroti pentingnya penguatan demokrasi. Menurut organisasi tersebut, demokrasi tidak cukup dimaknai hanya melalui pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga harus tercermin dalam kebebasan menyampaikan pendapat, keterbukaan informasi, penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, akuntabilitas pemerintahan, dan partisipasi masyarakat.

GMKI menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berada dalam koridor hukum.

Karena itu, GMKI mendorong agar ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat. Kebijakan publik, menurut mereka, perlu disusun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Belajar dari perjalanan sejarah bangsa, GMKI Pematangsiantar-Simalungun juga menekankan pentingnya supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari fondasi kehidupan bernegara.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum berlaku secara adil bagi setiap warga negara. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab menghormati hukum serta menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.

Yova juga mengajak generasi muda untuk tidak menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Menurutnya, pemuda memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi, mengawal kebijakan publik, menangkal disinformasi, serta memberikan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

“Generasi muda tidak boleh menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Tetapi harus menjadi bagian dari kekuatan moral yang mengawal demokrasi, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan gagasan dan solusi bagi Indonesia,” pungkasnya.