Senin, 18 Nov 2019 11:29
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Dukung Revisi UU KPK, Teatrikal KAMPAK-MAS di DPRD Sumut: "KPK Rentan Digoda Iblis"

Dukung Revisi UU KPK, Teatrikal KAMPAK-MAS di DPRD Sumut: "KPK Rentan Digoda Iblis"

Medan (utamanews.com)
Oleh: Alfan Maulana
Rabu, 11 Sep 2019 17:11
Alfan Maulana
Aksi teatrikal KAMPAK MAS di DPRD Sumut, Rabu (11/9).
Komite Anti Mafia Politik, Anti Korupsi, Masyarakat Adil Sejahtera Republik Indonesia (KAMPAK-MAS) mendukung sepenuhnya revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan ini disampaikan oleh Zulham selaku koordinator KAMPAK-MAS saat memimpin aksi damai ke DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu siang (11/9/2019).

"Kami mendukung revisi undang-undang KPK untuk KPK yang lebih baik. Bukan berarti KPK saat ini tidak baik, tapi kami yakin dengan adanya revisi undang-undang KPK, maka KPK akan lebih baik lagi", ujar Zulham saat diwawancarai media.

Ditegaskan Zulham, revisi UU KPK bukan pelemahan, tapi Perbaikan dan penguatan  KPK itu sendiri. "Terdapat sejumlah permasalahan yang kini hadir di KPK. Bahkan potensi adanya penyimpangan kewenangan, pelanggaran hukum, pemerasan dan berkembangnya mafia kasus", ungkap Zulham.

"KPK bukan LSM, KPK bukan malaikat. KPK tidak kebal hukum", tukas Zulham.


Untuk mempertegas tujuannya, massa KAMPAK-MAS mempertunjukkan aksi teatrikal yang menurutnya menggambarkan situasi di internal KPK saat ini. Terlihat sejumlah mahasiswa berbusana hitam dan putih, dan di dadanya ada yang bertuliskan 'KPK', 'Iblis' dan 'rakyat'. Dijelaskan bahwa tanpa adanya dewan pengawas, maka Iblis akan dengan mudah merubah kinerja KPK, dan demikian sebaliknya.

Pertunjukan tersebut mengilustrasikan betapa rentannya KPK digoda oleh Iblis sehingga lebih memihak kepada kepentingan orang-orang kaya dan meninggalkan rakyat miskin.

Zulham menuturkan orang yang bertugas pada KPK bukan Malaikat dan sangat rawan digoda oleh Iblis. Karena itulah lembaga yang bertugas mengawasi KPK menjadi salah satu kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak.


"Banyak hal yang bisa membuat KPK tergoda, karena KPK bukan Malaikat jadi sangat rawan digoda Iblis. Dalam situasi seperti inilah perlu ada pihak yang mengawasi KPK," tuturnya.

Indikasi mudahnya KPK tergoda kepentingan lain saat ini menurutnya sudah mulai terlihat dari internal KPK sendiri. Pernyataan dari pimpinan KPK, Alexander Marwata yang menyebut sudah terjadi, ada penyidik yang menolak memberikan berita acara penyidikan kepada pimpinan KPK. Ini membuktikan ada sesuatu yang salah di tubuh KPK.

"Itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin di kalangan pegawai penyidik KPK," tegasnya.

Massa KAMPAK-MAS juga tampak membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan, "Dukung revisi UU KPK dan Pansel Capim KPK- Revisi untuk penguatan dan perbaikan, bukan pelemahan", "Dewan Pengawas itu penting untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas KPK", OTT bukan prestasi, Revisi adalah solusi".

Aksi KAMPAK MAS di DPRD Sumut ini merupakan aksi damai masyarakat kota Medan yang kesekian kalinya untuk mendukung revisi undang-undang KPK dan mendukung panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) KPK.

Editor: Herda

T#g:Revisi UU KPK
Berita Terkait
  • Minggu, 27 Okt 2019 22:47

    Soal UU KPK, Ketua HMI Sumut Lebih Memilih Kajian Akademis dan Jalur Konstitusional Daripada Turun Ke Jalan

    Aktifis Mahasiswa Sumatera Utara menilai bahwa mengedepankan forum diskusi dan kajian dalam menyikapi pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru jauh lebih berbobot diban

  • Sabtu, 19 Okt 2019 21:29

    Diskusi JAKDI & FISHUM, "Peran Akademisi Dalam Perppu UU KPK"

    Polemik di masyarakat terkait kebijakan Perppu UU KPK menjadi sorotan bagi pergerakan kelompok mahasiswa, khususnya mahasiswa di Yogyakarta.Hal ini terlihat pada saat aksi "Gejayan Memanggil" dimana m

  • Kamis, 03 Okt 2019 03:03

    Menyangkut Urgensi, Revisi UU KPK Panen Dukungan

    Dukungan terhadap revisi UU KPK tengah berdatangan. Undang-Undang yang telah berjalan selama 17 tahun ini telah usang dan memerlukan pembenahan di berbagai pasalnya agar mampu memperkuat kinerja KPK k

  • Jumat, 27 Sep 2019 21:47

    Tokoh Masyarakat Sumut Dukung Revisi UU KPK

    Keputusan DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK dinilai sesuai dengan perkembangan zaman untuk memperkuat KPK sebagai lembaga anti korupsi.Demikian dikatakan Ketua Gerakan Muda (Gema)

  • Selasa, 24 Sep 2019 16:24

    Mahasiswa Sumut Pengawal Revisi UU KPK Aksi Dukung Komisioner Terpilih

    Seratusan mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal Revisi UU KPK dan Hasil Seleksi (AMPUH) melakukan aksi unjuk rasa di bundaran tugu SIB, jalan Gatot Subroto,

  • Senin, 23 Sep 2019 15:13

    Menanggapi Aksi Dukung Revisi UU KPK, DPRD Sumut: "Setujukah Kalian KPK Jadi Lebih Baik?"

    Kita tidak mau KPK diisi oleh orang-orang yang mahir berpolitik praktis. KPK harus bersih dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Agus Rahardjo dan Saut Situmorang silahkan mundur dari KPK. Kami

  • Jumat, 20 Sep 2019 17:30

    Mahasiswa Anti Korupsi Untuk Keadilan Dukung Pimpinan KPK Terpilih

    Seratusan Mahasiswa Anti Korupsi Untuk Keadilan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Jum'at sore (20/9/2019) untuk mendukung pimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan Kor

  • Selasa, 17 Sep 2019 19:27

    DPR RI Sahkan Revisi UU KPK Menjadi UU KPK

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/9/2019), resmi mengetok palu tanda disetujuinya hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Selasa, 17 Sep 2019 15:27

    Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi Sumut Ajak DPRD Baru Dukung Revisi UU KPK

    Baru sehari dilantik, Selasa (17/9/2019), DPRD Sumatera Utara (Sumut) langsung menerima aspirasi massa Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) untuk mendukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 200

  • Senin, 16 Sep 2019 16:16

    Aksi Long March Mahasiswa Di Medan Mendukung Revisi UU KPK

    Aksi dukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut di kota Medan, Sumatera Utara. Amatan media, setiap hari dalam dua minggu terakhir ini,

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak