Data yang beredar menunjukkan realisasi retribusi parkir dalam beberapa tahun anggaran hanya mencapai sekitar 49 persen dari target Rp2 miliar. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kebocoran penerimaan daerah yang hingga kini belum terungkap secara terang.

Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi, Otti Batubara, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada juru parkir atau petugas lapangan semata.

“Jika dugaan kebocoran PAD terjadi selama bertahun-tahun, maka harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan, siapa yang menerima laporan setoran, dan siapa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya. Tidak logis jika hanya pelaksana lapangan yang disorot,” kata Otti, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, selisih antara potensi pendapatan dan realisasi setoran merupakan indikator yang patut didalami aparat penegak hukum. Apalagi, sektor parkir merupakan sumber pendapatan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Setiap hari masyarakat membayar parkir. Jika penerimaan daerah tetap rendah, maka ada persoalan serius yang harus dibuka secara transparan. Penyidik harus berani menelusuri dokumen, sistem setoran, mekanisme pengawasan hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan,” jelas Otti.

Sorotan publik semakin menguat setelah muncul informasi bahwa pada periode tertentu Dinas Perhubungan Kota Binjai diduga tidak melakukan pengadaan karcis parkir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlemah sistem pengawasan dan menyulitkan verifikasi jumlah transaksi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Tidak hanya itu, masyarakat juga sempat dihebohkan dengan beredarnya video perselisihan terkait pengelolaan parkir yang memunculkan dugaan adanya persoalan dalam sistem setoran dan pengawasan.

Berbagai fakta tersebut memperkuat tuntutan agar tata kelola parkir di Kota Binjai diaudit dan dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Otti menilai, apabila benar terdapat dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kebocoran PAD, maka aparat penegak hukum harus berani mengusut hingga ke akar persoalan.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pelaku kecil. Jika ada indikasi penyalahgunaan kewenangan atau keterlibatan oknum pejabat, maka harus diungkap secara profesional dan tanpa pandang bulu. Yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tetapi juga kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Menariknya, dugaan kebocoran PAD parkir sebelumnya juga telah diakui sebagai persoalan serius oleh Pemerintah Kota Binjai. Hasanul Jihadi bahkan pernah mewacanakan pembentukan Satgas Parkir untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah dan memperbaiki tata kelola perparkiran.

Namun hingga kini, publik masih mempertanyakan sejauh mana efektivitas langkah tersebut. Pasalnya, target penerimaan parkir belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara dugaan kebocoran terus menjadi perbincangan masyarakat.

Di sisi lain, Polres Binjai mengaku masih melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran PAD parkir tersebut.

Kanit Tipikor Polres Binjai, Yon Edi, sebelumnya menyatakan kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.

“Masih dalam proses lidik,” kata Iptu Yon Edi singkat.

Meski demikian, minimnya informasi perkembangan penyelidikan memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi, beredar informasi bahwa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dimintai keterangan terkait dugaan kebocoran PAD parkir tersebut.

Ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan perkara, Kasat Reskrim Polres Binjai Hezkia Siagian belum memberikan penjelasan rinci dan menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman.

“Nantilah, kita selesaikan dulu satu persatu persoalan ya. Kawan-kawan lain saja belum saya beri keterangan terkait penyelidikan ini (dugaan kebocoran PAD parkir),” ujarnya dengan nada santai.

Sikap tertutup aparat dalam menyampaikan progres penanganan perkara membuat publik menunggu pembuktian atas komitmen penegakan hukum. Sebab, semakin lama dugaan kebocoran PAD tersebut tidak menemukan titik terang, semakin besar pula pertanyaan masyarakat mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor parkir selama ini.