Jumat, 16 Nov 2018 09:10
HUT Pemkab Labuhanbatu

Driver Ojek Online di Medan Tuntut Diberi "Payung Hukum"

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian
Rabu, 15 Agu 2018 23:15
Humas DPRD Sumut
Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menanggapi massa Garda di depan kantor DPRD Sumut, yang menuntut penerbitan Perda perlindungan bagi driver online di Sumatera Utara, Rabu (15/8).
Isu nasional terkait tuntutan Peraturan Pemerintah/Daerah sebagai payung hukum pada driver ojek online bergema di kota Medan, Sumatera Utara.

Siang tadi, Rabu (15/8/2018), ratusan driver yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia regional Sumatera Utara (Sumut), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, jalan Diponegoro, dan kantor DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Medan. Massa mendesak pemerintah daerah membuat payung hukum bagi driver online.

Dalam orasinya, Koordinator aksi, Nando Ginting mengatakan para pengemudi online roda dua meminta agar Ketua DPRD dan Gubernur Sumut segera mengambil kebijakan terkait trasnportasi online atau daring roda dua di Sumut.

"Kami mendesak DPRD Sumut dan Pemprov serta instansi terkait lainnya untuk segera melanjutkan RDP agar menentukan Perda kebijakan daerah terkait transportasi online ini," ujarnya di jalan Diponegoro.

Perda tersebut menjadi dasar legalitas dan standar operasional transportasi roda dua.


"Realitas yang ada bahwa lapangan kerja ini telah menyedot ribuan orang. Di mana, transportasi roda dua telah menjadi kebutuhan masyarakat, menghidupkan UMKM serta dinilai sebagai bisnis ekonomi kreatif berbasis IT yang sedang digalakkan di masa depan," jelas Nando.

Nando juga mengungkapkan bahwa Pemprovsu dan DPRD Sumut harus bisa mengambil kebijakan terkait status pengemudi online roda dua untuk menjadi lebih jelas sebagai mitra usaha perusahaan aplikator dengan mengacu kepada UU/Peraturan yang ada agar hak, kewajiban, dan perlindungan dapat dijalankan dan ditegakan seadil-adilnya.

"Pemerintah harus segera melakukan pengembangan dan penertiban terhadap perusahaan aplikator yang dinilai belum adil dan sepihak dalam mengambil kebijakan dan memperlakukan para mitra usahanya, khususnya dalam hal ini para driver roda dua," ungkapnya.

Selain itu, para massa aksi juga menuntut pemerintah untuk segera mengambil kebijakan penerapan tarif lokal yang layak, adil dan tidak merugikan pengemudi online.

"Melalui tuntutan tersebut, kami menyampaikan bahwa Garda Indonesia siap mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat," pungkas Nando.

Editor: Sam

T#g:ojolSutrisno Pangaribuan
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Rabu, 15 Agu 2018 09:25

    Demonstrasi Ojek Online yang tidak dibutuhkan

    Sejumlah ojek online berencana melakukan demonstrasi pada 18 Agustus mendatang tepat saat pembukaan Asian Games 2018 berlangsung. Ada dua tuntutan utama yang melatarbelakangi demonstrasi tersebut. Per

  • Jumat, 08 Jun 2018 12:38

    Mengapa Djarot Sihar Terus Diserang Hoax?

    Sejak ditugaskan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Sihar seperti tak putus dirundung fitnah dan hoax. Alasannya sangat sederhana, pasangan ini berbahaya bagi kelompok tu

  • Sabtu, 14 Apr 2018 05:04

    Menjadi Gubernur Sumatera Utara, Djarot Sihar Pelayan Rakyat

    Pasca rilis hasil survey Indo Barometer, 23 Maret 2018 yang menempatkan Djarot Sihar pada posisi teratas, secara periodik muncul serangan pada pasangan ini.

  • Minggu, 08 Apr 2018 20:08

    Djarot putra Jawa, tanpa marga, tanpa identitas tambahan

    Mendapat dukungan dari rakyat, merupakan salah satu tujuan dari kontestasi politik. Kemenangan tentu diharapkan oleh setiap pasangan dalam Pilkada. Namun kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara d

  • Rabu, 15 Nov 2017 10:05

    Anggota DPRD Gerindra Ributi Realisasi Bansos Pemprov Sumut

    Permainan Pemprov Sumut dalam mengolah realisasi usulan dana bantuan sosial untuk rumah ibadah, mulai mendapatkan respon keras dari anggota DPRD Sumut.Kemarin sore menjelang malam, Selasa (14/11/2017)

  • Sabtu, 11 Nov 2017 10:51

    Sutrisno: Sengkarut e-KTP Harus Diselesaikan Dengan Musyawarah

    Polemik KTP elektronik (e-KTP) dan keabsahan penggunaan hak suara dalam Pemilu harus segera diselesaikan.

  • Selasa, 22 Agu 2017 19:32

    Sutrisno: Surat Sekda perihal Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif-Legislatif, keliru

    Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) Nomor: 005/ 7256/ 2017 Tertanggal 11 Agustus 2017, perihal Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Pengan

  • Rabu, 10 Mei 2017 19:30

    Fraksi PDI Perjuangan dengarkan keluhan petani Sei Kepayang Asahan

    Sejumlah petani mewakili masyarakat tani sawit Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan mendatangi Kantor Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumut, di Medan, untuk menyampaikan aspirasi, pada Rabu (10/5/2017) siang.

  • Selasa, 09 Mei 2017 11:09

    Soal Konflik dengan USU, Warga Mengadu Ke Fraksi PDI Perjuangan

    Sejumlah warga Dusun IV Huta Lepar dan Dusun V Tebing ganjang, Desa Durin Tonggal, kecamatan Pancurbatu, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara menuding Universitas Sumatera Utara (USU) telah memperjualbelikan tanah milik warga.

  • Selasa, 11 Apr 2017 08:25

    Ada Guru Honor di Simalungun bergaji Rp250 ribu

    Perwakilan guru yang tergabung dalam Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) mendatangi Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Senin (10/4).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak