Sabtu, 16 Okt 2021 09:38
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Beri Perlindungan dan Kepastian Hukum untuk PKL, Pengamat: Bobby Nasution Pro Rakyat Kecil

Beri Perlindungan dan Kepastian Hukum untuk PKL, Pengamat: Bobby Nasution Pro Rakyat Kecil

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Jumat, 17 Sep 2021 22:17
Istimewa
Bobby Nasution
Wali Kota Medan Bobby Nasution sangat peduli dengan para pedagang kaki lima (PKL). Sebagai bentuk kepeduliannya, menantu Presiden Joko Widodo telah mengajukan Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL ke DPRD Medan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). 

Keberadaan Perda ini nantinya diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para PKL.

Dikatakan Bobby Nasution, penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Medan sangat perlu dilakukan guna memberi payung hukum atas upaya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pemberdayaan itu, imbuhnya, sangat selaras dengan kondisi faktual serta perkembangan kebutuhan kota Medan, serta mewujudkan Medan sebagai kota yang aman, bersih dan tertib serta menjadi amanah kota wisata yang bermartabat.

Dalam penataan aktivitas PKL di Kota Medan, jelas Bobby, terdapat banyak permasalahan kompleksitas dalam pemanfaatan ruang bagi PKL, khususnya faktor kebutuhan masyarakat setempat, seperti menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi ruang publik.

Sementara disisi lain, lanjutnya, Pemko harus melakukan penataan demi mewujudkan keamanan, keberhasilan dan ketentraman.

Terkait itu, ungkap Bobby, pertimbangan Penetapan Zonasi Aktivitas PKL sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota.

"Di Ranperda tentang Penetapan Zonasi dan Aktifitas PKL di Kota Medan telah mengatur hak PKL dalam Bab VI Pasal 13 yakni mendapatkan pelayanan penertiban tanda pengenal, penataan dan pembinaan, mendapatkan perlindungan serta difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal," kata Bobby baru-baru ini.

Sedangkan mengenai penertiban dan penggusuran terhadap PKL, Bobby Nasution berharap tidak lagi diwarnai bentrok fisik dengan Satpol PP, jelasnya, Pemko Medan telah mengakomodirnya di Ranperda tentang Penetapan Zonasi dan Aktivitas PKL tersebut. 

Di Ranperda itu juga, jelasnya, akan dibentuk Satuan tugas Khusus yang akan bertugas dalam melaksanakan penataan dan pembinaan PKL yang mliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

"Sanksi terhadap PKL yang melanggar peraturan dijatuhkan setelah yang bersangkutan diperingatkan secara tertulis tiga kali. Jika tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, saya berharap dukungannya guna terwujudnya regulasi berkualitas demi terwujudnya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, ketertiban umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Medan," harapnya.

Kebijakan yang dilakukan Bobby Nasution sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hokum kepada PKL melalui Ranperda tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL ini dinilai sangat tepat dan mendapat dukungan dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FE-UMSU) Lufriansyah SE M Ak.

Selama ini menurut Lutfriansyah, para PKL tidak diberikan solusi namun di bawah kepemimpinan Bobby Nasution mereka justru diberi perlindungan dan kepastian hukum. 

Sebab, ungkapnya, PKL juga butuh penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka sehingga harus diperhatikan.

"Sebelumnya tidak ada solusi untuk PKL, mereka digusur dan dipindahkan ke tempat yang jauh dan kemudian balik lagi sehingga membuat tata kota kumuh lagi, contohnya seperti di Pasar Sukaramai, mereka terus dijaga Satpol PP. Jadi kalau ada zonasi PKL yang telah ditetapkan di dalam Perda nantinya, saya rasa ini merupakan langkah yang bagus," ujar Lutfriansyah.

Meski demikian Lutfriansyah berharap agar dilakukan pengawasan dengan baik dan konsep zonasi harus benar-benar dibuat konsepnya, sehingga nantinya dapat memberi memberi keuntungan kepada para PKL sekaligus mengikuti tata kota yang baik dengan menjaga kebersihan, teratur dan tertib. Pengawasan ini yang paling penting," harapnya.

Dikatakan Lufriansyah, Bobby Nasution hadir sebagai penyambung suara dari rakyat kecil dengan menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat yang ada di bawah.

Oleh karenanya ia menilai apa yang dilakukan Bobby nasution cukup baik, sebab saat ini hal itu yang sangat diperlukan para PKL, seperti adanya perlindungan dan kepastian hukum serta kebebasan berjualan. 

Lufriansyah berharap konsep zonasi PKL ini nantinya harus matang.

"Jangan nanti ketika PKL diberi kebebasan dan perlindungan hukum, mereka malah sesuka hati berjualan di badan jalan maupun sembarang tempat sehingga membuat Kota Medan menjadi kumuh. Selain zonasi PKL, saya rasa juga yang perlu diperhatikan adalah peremajaan para pedagang dan tempat mereka berjualan," sarannya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Pengurus Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P4B) Kota Medan Siswarno juga menyampaikan dukungannya dengan langkah yang dilakukan Bobby Nasution tersebut.

Siswarno menilai langkah yang dilakukan orang nomor satu di Pemko Medan itu sudah sangat bagus. Dengan adanya Perwal terkait Zonasi Aktivitas PKL tersebut, Siswarno berharap PKL dapat menjadi lebih sejahtera ke depannya.

"Saya bersyukur, sekarang ini PKL ada jaminan kepastian dan perlindungan hukumnya. Jadi nantinya PKL ini resmi dan dapat berdagang dengan aman serta nyaman di zonasi yang telah di tetapkan. Alhamdulillah, kita mendukung Perwal ini untuk mensejahterakan PKL. Untuk kedepannya, mudah-mudahan ini tidak sampai disini saja, Pemko Medan harus terus menaungi para PKL. Kami pedagang pasar tradisional juga meminta kepada Pak Wali agar dapat diperhatikan juga," harap Siswarno.

Editor: Budi

T#g:Ranperda
Berita Terkait
  • Rabu, 15 Sep 2021 17:45

    Wali Kota Tebing Tinggi Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Ranperda Tentang PAPBD TA 2021

    Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran  2021 dalam Sidang Pari

  • Senin, 09 Agu 2021 21:29

    Ranperda RPJMD Kota Medan 2021-2026 Disahkan

    Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 disahkan bersama oleh Pemko Medan dengan DPRD Kota Medan. Pengesahan Ranperd

  • Rabu, 28 Jul 2021 19:08

    Bobby Nasution Jelaskan Soal Lapangan Merdeka Dalam Sidang Paripurna DPRD Medan

    Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 2011-2031 telah mengubah rencana pemanfaatan ruang Lapangan Merdeka dari yang sebelumnya ditetapkan sebagai

  • Senin, 19 Jul 2021 15:59

    Wali Kota Medan Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Tentang Penetapan Zonasi Aktifitas PKL

    Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) serta dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi dan kondisi terkini wilayah kota Medan, Pemko Meda

  • Senin, 12 Jul 2021 16:32

    DPRD Medan Gelar Paripurna Nota Jawaban Kepala Daerah Atas Ranperda Olah Raga

    Lembaga Legislatif DPRD Kota Medan kembali menggelar Rapat Paripurna lanjutan guna mendengar jawaban Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Olah Raga Kota Medan, diruang Paripurna ge

  • Jumat, 09 Jul 2021 10:49

    DPRD Binjai Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

    Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah M. AP, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dengan acara Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanj

  • Selasa, 06 Jul 2021 11:06

    Fraksi DPRD Kota Medan Dukung Ranperda Tentang Keolahragaan Usulan Pemko

    Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan mendukung sepenuhnya rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang keolahragaan yang diusulkan oleh Pemko Medan.Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan, Bobby Nasution diw

  • Rabu, 30 Jun 2021 12:20

    Pemko Medan Usulkan Ranperda Tentang Keolahragaan Ke DPRD

    Pemko Medan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Keolahragaan ke DPRD Kota Medan.Pengusulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution melalui n

  • Jumat, 25 Jun 2021 20:05

    Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Terhadap Rapenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tebing Tinggi TA 2020

    Wali Kota Tebing Tinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Tebing Tinggi terhadap R

  • Selasa, 25 Mei 2021 16:25

    DPRD Sumut Setujui Ranperda Perseroda PPSU, Gubernur Edy Rahmayadi Minta BUMD Cegah Monopoli Pasar

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pembangunan Prasarana Suma

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak