Rabu, 28 Jul 2021 01:23

BAKUMSU Apresiasi HKBP Tolak Relokasi HKBP Sikhem Sopo Komil

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Sabtu, 12 Jun 2021 14:12
Istimewa
Pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ephorus Pdt. Dr. Robinson Butarbutar telah menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana relokasi gedung gereja HKBP Sikhem demi kepentingan perusahaan PT. Dairi Prima Mineral (DPM).

Hal ini disampaikan melalui surat resmi kepada perusahaan tersebut dengan tembusan kepada jajaran HKBP dan Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada 9 Juni 2021. (https://hkbp.or.id/hkbp-tolak-relokasi-gereja-hkbp-sikhem-sopokomil-dairi).

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), selaku kuasa hukum masyarakat terdampak sangat mengapresiasi sikap tegas ini.

Tongam Panggabean, Direktur Perhimpunan BAKUMSU, menyatakan, penolakan terhadap relokasi gereja tersebut untuk kepentingan pembangunan faslititas penampungan limbah (Tailing Storage Facility) bukanlah yang pertama.

"Kantor Pusat HKBP juga sudah pernah menyatakan penolakan serupa melalui surat No.40/004/II/2012 perihal Pimpinan HKBP tidak memberikan ijin atas rencana relokasi Gereja HKBP untuk kepentingan perusahaan", ujarnya, Sabtu (12/6).

Di dalam surat tersebut Kantor Pusat HKBP menegaskan bahwa aset dan harta HKBP baik di jemaat, ressort, maupun distrik adalah milik HKBP.

"PT DPM hingga kini tampaknya masih menunjukkan sikap arogan dengan tetap mengacuhkan suara gereja yang merupakan salah satu gereja dengan umat terbesar di dunia ini", kata Tongam.

Kehadiran perusahaan pertambangan DPM yang kini dalam tahap konstruksi dan pengajuan izin kelayakan lingkungan dari KLHK telah banyak menimbulkan kekhawatiran dan persoalan sosial dan lingkungan. Beberapa kasus ketidakjelasan alih kepemilikan dan penguasaan tanah merupakan salah satu aspek yang melestarikan konflik pertanahan horizontal dan sturktural.

Hal ini telah banyak disampaikan oleh masyarakat setempat, termasuk diantaranya adalah protes gereja terhadap rencana relokasi gereja HKBP Sikhem ini. BAKUMSU melihat kemunculan konflik pertanahan ini adalah salah satu bukti bahwa keberadaan PT DPM sejak awal tidak didasari dengan perencanan investasi yang komprehensif. 

Diantaranya adalah penghormatan terhadap rona awal sosial dan lingkungan, termasuk penghormatan terhadap masyarakat lokal. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka rekor Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu penyumbang angka konflik agraria di sektor perkebunan dan kehutanan akan semakin buruk.

Persoalan krusial lainnya sebagaimana telah berulangkali disampaikan secara resmi oleh SEKBER Tolak Tambang (YDPK, BAKUMSU, Petrasa, JATAM dan Kelompok masyarakat terdampak) adalah risiko bencana lingkungan yang diundang.

Para Ahli Independen Internasional di bidang geologi dan konstruksi bendungan pertambangan telah menyampaikan penilaian ilmiah terhadap risiko aktivitas pertambangan di daerah rawan gempa bumi, banjir dan longsor Dairi.

Semua dokumen kajian yang pada dasarnya menyatakan bahwa rencana aktivitas PT DPM tidak layak lingkungan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah terutama Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (lihat case page BAKUMSU: www.bakumsu.or.id/advokasi-tambang/)

"Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah selayaknya menolak Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe A oleh DPM dan menyatakan rencana aktivitas pertambangan di lokasi DPM tidak layak lingkungan", tegas Tongam.

"Jelas, dalam sidang pembahasan dokumen addendum ANDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat pada 27 Mei 2021 bahwa pihak DPM, selaku pemprakarsa tidak dapat menunjukkan adanya kajian komprehensif mengenai rona awal lingkungan dan informasi geologi. Selain itu, patut diduga bahwa dokumen tersebut dikerjakan dengan ugal-ugalan dan salin-tempel yang dibuktikan dengan penyebutan adanya tambak garam di salah satu halaman dokumen. Media telah berkali-kali memuat kesalahan fatal seperti di dalam praktek pembuatan AMDAL di Indonesia. Untuk itu Dirjen penegakan hukum KLHK patut memberikan perhatian terhadap hal ini", ungkapnya.

Penolakan institusional HKBP terhadap rencana relokasi gereja HKBP Sikhem, kajian-kajian ilmiah dari para ahli independen internasional dan konsern dari kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana disebutkan di atas sudah seharusnya terus dikaji dan dijadikan salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan.

"Pemerintah, terutama Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar melalui Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Eddy Keleng Berutu selaku Bupati Dairi dan Kementerian ESDM sudah saatnya mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan kewenangan masing masing untuk melindungi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sebagaimana tujuan bernegara dalam konstitusi dan tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara Dunia termasuk Indonesia", pungkas Tongam.
Editor: Budi

T#g:BakumsuHKBP
Berita Terkait
  • Jumat, 09 Jul 2021 21:19

    Peluncuran Buku 'ODHA Bukan Akhir Segalanya' Oleh HKBP AIDS Ministry

    Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, meluncurkan sebuah buku yang berjudul "ODHA Bukan Akhir Segalanya", Jumat 09 Juli 2021.Buku ini berisi 25 kisah perjuangan Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang

  • Kamis, 27 Mei 2021 19:17

    Masyarakat Minta PT. TPL Diusir Dari Wilayah Adat Masyarakat Adat Natumingka

    Masyarakat Adat Natumingka didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN TANO BATAK), Wahana Lingkungan Hid

  • Rabu, 26 Mei 2021 11:36

    Pelatihan Ketahanan Pangan Bagi 30 Orang Dengan HIV (ODHIV) oleh HKBP AIDS Ministry

    HKBP AIDS Ministry melakukan Pelatihan budidaya ikan lele di dalam kolam terpal kepada 30 Orang Dengan HIV (ODHIV), bekerjasama dengan persekutuan gereja-gereja Internasional (UEM), yang didukung oleh

  • Rabu, 19 Mei 2021 07:39

    Bakumsu: Hentikan Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Natumingka, Balige

    Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) mengutuk tindakan pihak PT Toba Pulp Lestari yang melakukan tindak kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Natumingka, Balige.

  • Selasa, 20 Apr 2021 09:40

    Gang diwakafkan untuk kuburan dialihkan jadi jalan perusahaan, warga protes PT. Evergreen

    Pertemuan warga gang Rukun dan gang Wakaf, Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, dengan pihak PT. Evergreen dan dari Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, Dinas Perhubungan, Inspektorat Deli Serdang, Satpol PP,

  • Minggu, 18 Apr 2021 08:58

    Audiensi Masyarakat Terdampak Tambang PT DPM Dairi dengan Kementerian LHK di Jakarta

    Sekretariat Bersama (Sekber) Tolak Tambang bersama masyarakat terdampak Tambang PT. Dairi Prima Mineral (DPM) melakukan audensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat 16/4/2021).

  • Minggu, 28 Mar 2021 18:28

    Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata Kecam Keras Tindakan Biadab Pelaku Bom Katedral

    Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata mengecam aksi bom bunuh diri yang menelan korban di Gereja Katedral Makassar Jalan Kajaolalodo - Botolempangan, Minggu (28/3/2021). Bom bunuh diri terjadi sekita

  • Selasa, 05 Jan 2021 22:05

    Edy Rahmayadi Hadiri Perayaan Natal HKBP

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan tentang pentingnya toleransi demi pembangunan di daerah ini. Keberagaman adalah kebanggaan Sumut, bukan menjadi penghalang."Sumut merupakan p

  • Selasa, 29 Des 2020 10:59

    Kapolda Sumut Terima Audensi Ephorus HKBP

    Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi menerima audiensi Ephorus HKBP di ruang perjamuan Lt. II Mapolda Sumut Jl. SM. Raja Km 10,5 Medan, Senin (28/12/2020).Turut hadir Ephorus HKBP Bapak Pdt

  • Minggu, 13 Des 2020 17:30

    YDPK Minta HKBP Pusat Agar Tetap Menolak Rencana Relokasi Gereja Oleh PT DPM

    Relokasi Gereja HKBP Sikhem Sopo Komil Desa Longkotan, Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh PT DPM terus mendapat penolakan dari masyarakat sekitar dan jemaat,

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak