Senin, 26 Agu 2019 15:05

Abdon Nababan: Lepaskan Tano Batak dari Konsesi PT TPL

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Senin, 12 Agu 2019 19:22
Istimewa
Abdon Nababan (kemeja putih mengenakan ulos Batak) saat bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kembali menyerukan agar segera dilepaskannya wilayah adat dari klaim hutan Negara dan konsesi PT Toba Pulf Lestari (TPL) yang selama ini telah menguasai hutan-hutan adat tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan AMAN Nasional Abdon Nababan kepada wartawan melalui telepon selularnya, Senin (12/8).

Menurutnya, masyarakat adat Batak sudah lebih dulu ada, jauh sebelum NKRI terbentuk, sudah tinggal dan mengelola wilayah adat di kawasan Danau Toba.

Masyarakat juga sangat menggantungkan hidup dari wilayah adat seperti hutan kemenyan hingga saat ini. Dimana hutan adat berisi hutan kemenyan yang dikelola dengan lestari lewat kearifan lokal leluhur Batak ini, menjadi penyangga air untuk Danau Toba.


"Akan tetapi atas dalih program reboisasi pada era Orde Baru. kemudian muncullah konsesi PT Inti Indorayon Utama (kini bernama Toba Pulp Lestari), diatas wilayah-wilayah adat yang berisi perkampungan, makam leluhur, lahan pertanian hingga hutan kemenyan yang diklaim sebagai hutan Negara dan konsesi Hutan Tanaman Industri PT TPL, oleh Kementerian Kehutanan tanpa sepengetahuan masyarakat adat," ungkap Abdon.

Akibatnya wilayah adat terbaik, milik masyarakat adat beralih fungsi, makam leluhur dan lahan pertanian diratakan oleh Perusahaan. Hutan adat seperti hutan kemenyan juga dihancurkan oleh pemegang ijin untuk diganti dengan tanaman eucalyptus sebagai bahan baku pulp milik PT TPL. Tidak sedikit juga masyarakat adat yang dikriminalisasi. Menurutnya, ada 50 orang warga adat. Mirisnya dikarenakan aktifitas bertani yang dilakukan oleh masyarajkat adat malah dituduh menduduki hutan negara, merusak tanaman milik perusahaan.

Seperti pada Juli lalu lima orang Masyarakat adat Huta Tor Nauli, di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara, mendapat surat panggilan dari Polres Tapanuli Utara akibat pengaduan pihak PT TPL. Mereka dituduh menduduki kawasan hutan negara.


Untuk ini, masyarakat adat di Tano Batak mengapresiasi program Presiden Joko Widodo terkait pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba. Dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Akan tetapi jika perusahaan-perusahaan perusak kawasan Danau Toba masih ada, bisa dipastikan program pariwisata tersebut gagal.

"Oleh karena itu, kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tano Batak mendesak, segera disahkannya Rancangan UU Masyarakat Adat, hentikan Intimidasi dan kriminalalisasi terhadap masyarakat adat, hentikan aktifitas PT TPL di wilayah adat, selamatkan hutan kemenyan dari klaim hutan Negara dan Konsesi PT TPL, segera cadangkan hutan adat di Tano Batak, cabut Ijin perusahaan keramba ikan PT Aquafarm Nusantara (Regal Springs Indonesia) yang telah mencemari Danau Toba serta hentikan program pembangunan Infrastruktur dan Investasi di Kawasan Danau Toba yang merampas wilayah adat", tegas Abdon.

"Kita mendesak Pemerintah juga untuk  menganulir dan menyikapi berbagai aksi dari masyarakat adat Tano Batak kawasan Danau Toba Huta Sihaporas, Dolok Parmonangan (Kabupaten Simalungun), Matio, Natumingka, Simenahenak, Paria Dolok, Sigalapang (Kab. Toba Samosir), Tor Nauli, Ranggitgit, Lobu Sunut, Huta Napa (Kab. Tapanuli Utara), Marancar (Kab. Tapanuli Selatan)," pungkas Abdon.

Editor: Budi

T#g:Abdon NababanTPL
Berita Terkait
  • Senin, 19 Agu 2019 12:19

    Terkait TPL, Kementrian LHK Akan Segera Melakukan Indentifikasi Tanah Adat

    Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan segera melakukan indentifikasi terhadap  tanah adat. Hal ini disampaikan oleh Siti Nurbaya Menteri LHK RI saat menerima aksi unjukrasa oleh AMAN

  • Rabu, 14 Agu 2019 20:54

    AMAN: Tidak Benar TPL Melindungi Masyarakat Adat

    Merespon berita klarifikasi pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk., yang disampaikan Mulia Nauli terkait aksi Masyarakat Adat Tano Batak di Kantor Kementerian LHK di Jakarta, dengan tegas Ketua AMAN Ta

  • Rabu, 05 Okt 2016 08:42

    Juliski Simorangkir ajak Satukan Persepsi demi Terwujudnya Perda Lingkungan Hidup

    Juliski Simorangkir Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Lingkungan Hidup dan Izin-izin  Perusahaan DPRD Sumut meminta semua pihak untuk menyamakan persepsi demi terwujudnya Perda Lingkungan Hidup

  • Rabu, 24 Agu 2016 08:58

    Bakumsu: TPL rugikan Masyarakat Adat Tanah Batak Rp 132 Miliar Per Tahun

    Keberadaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba atau lebih dikenal sebagai Tanah Adat Batak mengakibatkan terganggunya perekonomian dan mata pencaharian bagi masyarakat. Hal ini dikatakan

  • Selasa, 07 Jun 2016 00:41

    Konflik Masyarakat Adat vs PT TPL, Komisi A hanya mampu beri rekomendasi

    Puluhan masyarakat adat Matio desa Parsoburan Barat kecamatan Habinsaran kabupaten Toba Samosir (Tobasa) kembali dipertemukan dengan manajemen PT Toba Pulp Lestari (TPL) di ruang Komisi A DPRDSU, dala

  • Selasa, 17 Mei 2016 08:10

    DPRDSU: TPL tak bermanfaat bagi masyarakat Tanah Batak

    Perwakilan masyarakat dari Komunitas Adat Matio yang didampingi Saurlin Siagian, MA, Koordinator Advokasi Bantuan Hukum dan HAM Sumatera Utara (BAKUMSU), menyambangi Komisi A DPRD Sumut, Senin siang,

  • Senin, 16 Mei 2016 20:53

    Aduhot Simamora: Usir PT TPL dari Bumi Toba !

    Anggota DPRD-SU Aduhot Simamora dari Komisi A DPRD-SU yang dikonfirmasi Senin (16/5) menyuarakan agar PT Toba Pulp Lestari (TPL), segera diusir dari bumi Toba, dikarenakan kehadiran Perusahaan Modal A

  • Sabtu, 14 Mei 2016 16:32

    Tiga warga Dusun Matio mengaku dikriminalisasi Polres Tobasa.

    Hotman Siagian, Parlindungan Siagian dan Parasian Siagian ketiganya adalah penduduk masyarakat Desa Adat Matio, Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dijadikan tersangka

  • Minggu, 06 Des 2015 07:14

    Korporasi Besar di Sumut ini dituding sebagai perusak lingkungan

    Dukung Konferensi Lingkungan di Paris, Ratusan Aktivis Lingkungan Sumut Gelar Aksi DemoMEDAN (utamanews.com) - Aliansi Bumi Rumah Kita menggelar aksi damai, di Tugu Nol Kota Medan, Sabtu (5/12). Ratus

  • Sabtu, 27 Jun 2015 07:09

    Pemerintah Pusat Harus Berani Tutup Perusahaan Bermasalah di Kawasan Danau Toba

    Pasca pertemuan yang dilakukan kawan-kawan ,kita sangat menyayangkan beberapa media yang terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa kawan-kawan menyatakan dukungan terhadap perusahaan TPL. Selesai

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak