Minggu, 20 Sep 2020 20:43
  • Home
  • Sosial Budaya
  • AMAN dan KSPPM Dorong Pemkab Taput Buat Perda Pengakuan, Perlindungan Masyarakat Adat

AMAN dan KSPPM Dorong Pemkab Taput Buat Perda Pengakuan, Perlindungan Masyarakat Adat

Tarutung (utamanews.com)
Oleh: W. Simanungkalit
Selasa, 11 Agu 2020 07:41
W. Simanungkalit
Masyarakat, dalam hal ini AMAN dan KSPPM serta DPRD Tapanuli Utara (Taput) mengharapkan pemerintah untuk mempercepat usulan pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, dan menyampaikannya kepada DPRD Taput.

Demikian poin penting dari pertemuan kelompok masyarakat adat kabupaten Taput pada seminar lokakarya Ranperda pengakuan, perlindungan hak masyarakat adat dan membangun strategi gerakan masyarakat sipil lintas sektor, di aula mini kantor Bupati Taput, Senin (10/08).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Roganda P. Simanjuntak Ketua Badan Pengurus Harian AMAN TB (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tano Batak), dan Delima Silalahi Direktur KSPPM (Kelompok Study Dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat).

Hadir pada pertemuan tersebut, Ketua DPRD Taput Ir. Poltak Pakpahan dan Maradonna Simanjuntak (Anggota DPRD Taput). Juga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Heber Tambunan dan Kabag Hukum Setdakab Taput Alboin Butar-butar, serta narasumber akademik salah seorang dosen swasta di Medan, Dippos Manalu.


Roganda P. Simanjuntak menjelaskan bahwa Perda ini diperlukan karena amanah UUD 1945 pasal 18 dan surat keputusan MK. nomor 35 Tahun 2013. "Kita mendorong pemerintahan kabupaten Taput agar mempercepat Ranperda ini, dan kita telah mempersiapkan konsep draft usulan Ranperda tersebut untuk membantu dinas terkait yang merumuskan usulan Ranperda ini."

"Perda ini sangat dibutuhkan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Karena jelas sudah menjadi amanah perundangan untuk disepakati daerah", jelas Roganda.

Sebagai advokasi masyarakat tanah adat, Roganda menjelaskan beberapa perbuatan pemerintah yang diduga merugikan masyarakat. "Nenek moyang kita dulunya sudah melakukan perihal tata ruang. Contohnya, adanya hutan adat yang dulu dipelihara untuk tangkapan air di tengah masyarakat. Padahal saat ini pemerintah banyak mengeluarkan ijin pengelolaan hutan adat berupa konsesi dan izin lainnya. Sehingga mengurangi hutan sebagai tangkapan air dan terkesan kurang menghargai kearifan di masyarakat adat di sana", imbuhnya.
Editor: Robi

T#g:AMANKSPPMPemkab TaputPerdaTaput
Berita Terkait
  • Jumat, 18 Sep 2020 12:48

    Ini Inti Persoalan Ektensifikasi dan Layanan Olah Lahan Pertanian Di Taput

    Pengembangan dan peningkatan suatu daerah, ditinjau dari pengelolaan potensi-potensi  yang ada di daerah tersebut. Fokus dan intensive pada usaha yang dapat dilakukan, sehingga mampu menjamin kua

  • Kamis, 17 Sep 2020 00:07

    Polemik Penertiban Pedagang Di Tanggul Aek Sigeaon Taput, Ini Klarifikasi Lurah

    Peran pemerintah selalu memberikan kenyamanan dan pencerahan, juga memberikan solusi terbaik kepada masyarakat dan warga, yang pasti dengan kajian teknis. Hal tersebut sama dengan yang diharapkan masy

  • Kamis, 17 Sep 2020 09:17

    295 Warga Jember Terkena Sanksi Kerja Sosial, 10 Orang Didenda Rp250 Ribu

    Masivnya operasi pendisiplinan masyarakat yang sudah dilakukan secara menyeluruh belum juga membuat masyarakat sadar secara keseluruhan untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga Forkopimda Jember pu

  • Senin, 14 Sep 2020 19:44

    Tiga hari kedepan, ada penindakan sanksi Prokes di Taput

    Operasi Yustisi diberlakukan Tapanuli Utara (Taput) belum pada penindakan. Pada Team gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas kesehatan Taput terjun ke lapangan Senin (14/9). Untuk sosialisasi pendisi

  • Sabtu, 12 Sep 2020 15:12

    Ini Alasan Perlunya Universitas Negeri Di Tapanuli

    Berbagai elemen masyarakat di Tapanuli sangat merindukan adanya Universitas, yang dipahami banyak harapan yang terkandung di dalamnya. Karena berkembangnya suatu daerah, pastinya dibarengi SDM (sumber

  • Senin, 07 Sep 2020 20:37

    Inilah Dugaan Penyebab Adanya Langka Pupuk Di Taput

    Langkanya Pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Taput (Tapanuli Utara), diduga adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran.Hal ini terkuak di Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Taput Komisi-B, Dinas Per

  • Selasa, 01 Sep 2020 08:41

    KAMI Buat Aplikasi Dukung Produk UMKM Tapanuli Utara

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tapanuli Utara Ir. Marco Panggabean, M.Si. bertemu dengan Kaum Milenial Indonesia (KAMI) dan Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) di Kant

  • Rabu, 26 Agu 2020 17:26

    KONI Taput Cairkan Dana Pembinaan Atlet

    Walaupun PON 2020 diundur ke tahun 2021, tidak menyurutkan semangat para atlit di Taput. KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Tapanuli Utara (Taput) telah melaksanakan pemberian dana pembinaan un

  • Rabu, 26 Agu 2020 16:16

    Polres Taput Ungkap Kronologis Lakalantas Tewasnya Hendry Manurung 3 Minggu Lalu

    Patut kita prihatin, atas peristiwa laka lantas yang terjadi pada Hendry AH Manurung (29), warga Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, Taput. Peristiwa di jalan lintas Sumatera (jalinsum) ini men

  • Selasa, 18 Agu 2020 16:08

    Respon Info Masyarakat, DPRD Taput Turun Ke Lokasi Penebangan Kayu Pinus Salib Kasih

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Utara (DPRD Taput), dalam hal ini Komisi-C dipimpin Ketua Royal P.Simanjuntak, ST bersama seluruh Anggota dewan Komisi-C, langsung turun meninjau penebangan kay

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak