Senin, 26 Agu 2019 15:07

AMAN: Tidak Benar TPL Melindungi Masyarakat Adat

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Rabu, 14 Agu 2019 20:54
Istimewa
Roganda Simanjuntak Ketua AMAN Tano Batak
Merespon berita klarifikasi pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk., yang disampaikan Mulia Nauli terkait aksi Masyarakat Adat Tano Batak di Kantor Kementerian LHK di Jakarta, dengan tegas Ketua AMAN Tano Batak Roganda Simanjuntak mengatakan bahwa pernyataan itu tidak benar.

"Tidak benar, pihak TPL melindungi Masyarakat Adat,  yang mereka pertunjukkan malah adalah kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat. Dimana pihak TPL begitu gencar mengadukan warga ke pihak kepolisian, dengan tuduhan telah berbuat salah menduduki hutan negara, merusak tanaman perusahaan," ungkapnya, Rabu (14/8).

Ia merasa miris atas pembodohan yang telah dilakukan oleh Management TPL terhadap warga di Tano Batak.

Padahal warga hanya melakukan aktifitas bertani di lahannya dan seharusnya masyarakat Adat Batak di kawasan Danau Toba sebagai pemilik wilayah adat yang diwariskan oleh leluhur wajib dilindungi, bukan malah sebaliknya selalu ditakut-takuti dengan bentuk-bentuk pola  penjajahan ala kolonialisme.


"Berdasarkan fakta dan realita dapat disaksikan bersama ada PT TPL disana yang selama ini melakukan pengrusakan hutan, lahan pertanian dan perkampungan di kawasan Danau Toba. Disamping itu ada juga PT Aquafarm yang terbukti mencemari Danau Toba. Kita sudah melakukan penelitian kalau mata air di sekitaran Danau Toba sudah tercemar  oleh pestisida berat. Kemudian berbagai ekses lainnya yang muncul seperti adanya anak sungai yang mati akibat aktifitas mereka. Kemudian penatabatasan konsesi mereka di lahan konsesi yang mereka klaim dapat ijin apakah sudah ada? Setelah puluhan tahun TPL ada tetapi belum dilaksanakan penata-batasan. Kalaupun dilakukan mereka, apakah melibatkan masyarakat sebagai pemilik wilayah adat?" ungkap Roganda.

Lebih lanjut Roganda menyampaikan dan sangat mendukung penuh atas program Presiden Jokowi, membangun pariwisata Danau Toba, bahkan oleh komitmen Presiden sendiri sehingga Danau Toba masuk dalam program super prioritas. Akan tetapi membangun pariwisata Danau Toba, tidak hanya sebatas komitmen  penggelontoran anggaran. Seharusnya dimulai dulu dari pembersihan Kawasan Danau dari perusahaan yang diduga kuat melakukan aktifitas merusak kawasan Danau Toba.

Sebelumnya, klarifikasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) beredar luas di group wartawan menerangkan perseroan senantiasa menghormati hak-hak komunitas dan masyarakat Adat di seluruh wilayah operasionalnya. Perusahaan selalu menjunjung tinggi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan kegiatan industri hutan tanaman dan pabrik pengolahan bahan baku pulp.


Direktur Perseroan, Mulia Nauli menyatakan, "Kami senantiasa memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak masyarakat dan secara khusus hak-hak masyarakat Adat di seluruh wilayah operasional kami. Bila ada klaim yang disampaikan terkait wilayah atau hutan adat yang bersinggungan dengan wilayah konsesi HTI Perseroan, kami mendorong upaya-upaya penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan no 41 serta aturan dan ketentuan lain yang terkait."

"Sebagai Perusahaan Terbuka, kami menjunjung tinggi transparansi dan keterbukaan di dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada sesuai dengan mekanisme yang telah di atur di dalam Undang-Undang. Kami pun selalu mendorong upaya-upaya penyelesaian win-win solution dengan menjalankan program kemitraan dengan masyarakat desa terkait wilayah atau area yang di-klaim sebagai wilayah Adat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Program kemitraan yang telah berjalan dengan baik kami lakukan bersama komunitas adat Nagahulambu, di mana Perseroan mendukung penyiapan lahan pertanian, penyediaan bibit tamanan, pupuk serta pendampingan agar program kemitraan tersebut dapat sukses", tambahnya.

"Perseroan menjunjung tinggi dan menghormati izin yang diberikan oleh negara pada tanah konsesi dan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. TPL sebagai pemegang izin juga berkewajiban untuk memastikan konsesinya tidak berubah peruntukan, termasuk mencegah terjadinya kerusakan akibat perambahan, penyerobotan, pembalakan liar, dan semacamnya. Menurutnya, TPL sangat menghormati hak masyarakat adat, dan hak komunitas yang ada di wilayah kerja perusahaan. Dengan mengedepankan proses dialog yang transparan serta melibatkan pemerintah, dan para pemangku kepentingan seandainya ada klaim dari masyarakat dan mendorong penyelesaian masalah, sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku. Salah satu penghormatan lain yang telah dicapai oleh Perusahaan terhadap masyarakat adat adalah dengan melepas sekitar 5172 Ha lahan atas izin konsesi untuk masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta", pungkasnya.
Editor: Budi

T#g:AMANDanau TobaPT TPLRoganda Simanjuntak
Berita Terkait
  • Selasa, 03 Sep 2019 03:03

    Menengok Keakraban Masyarakat Adat dan Presiden Jokowi

    Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat adalah komunitas- komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun- temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki k

  • Senin, 19 Agu 2019 13:59

    Komitmen Bupati Dalam Pembentukan GTRA di Kabupaten Dairi

    Sekber Reformas Agraria (RA) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut mengadakan audiensi bersama Bupati Dairi yaitu Dr. Eddy Ate Keleng Berutu terkait respon permasalah agraria yang terjadi di wi

  • Senin, 19 Agu 2019 12:19

    Terkait TPL, Kementrian LHK Akan Segera Melakukan Indentifikasi Tanah Adat

    Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan segera melakukan indentifikasi terhadap  tanah adat. Hal ini disampaikan oleh Siti Nurbaya Menteri LHK RI saat menerima aksi unjukrasa oleh AMAN

  • Kamis, 08 Agu 2019 19:28

    Doni Monardo: Membuang limbah ke danau Toba adalah kesalahan besar

    Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan marah dan kecewa begitu mengetahui dugaan perusahaan seperti PT Allegrindo yang bergerak di bidang peternakan babi, membuang limbah ke Danau Toba."Pak Luhut marah

  • Selasa, 30 Jul 2019 13:50

    Total Dukungan Pembangunan Transportasi di Kawasan Danau Toba Rp644,6 miliar, Ini daftarnya

    Setelah meninjau Sipinsur Geosite, Desa Parulohan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan ke Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara

  • Selasa, 30 Jul 2019 06:40

    Jokowi: 28 Destinasi Wisata Sekitar Danau Toba Akan Ditata

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meninjau Sipinsur Geosite, Desa Parulohan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin (29/7) sore. Di sini, Presiden menyimak

  • Kamis, 14 Mar 2019 16:14

    Kunjungan Panitia SDTGS Kepada Pembina, Bupati Tobasa, Taput dan Samosir

    Spiritualitas Bagi Danau Toba Dan Gunung Sinabung kegiatan yang direncanakan tanggal 19-22 Juni 2019 di tujuh 7 titik kawasan Danau Toba dan Gunung Sinabung, akan dihadiri 14 lembaga Gereja dengan mem

  • Senin, 11 Mar 2019 20:11

    Membangun Danau dan Memulihkan Kawasan Danau Toba- Gunung Sinabung Berbasis Spiritualitas

    Rapat Kerja Wilayah Panitia Spiritualitas Danau Toba-Gunung Sinabung beserta kordinator wilayah dan pimpinan-pimpinan Gereja mulai bergulir di wilayah Pematangsiantar-Simalungun, Senin (11/03/2019).Ra

  • Minggu, 03 Mar 2019 09:03

    Menko Luhut: Pemerintah Bangun Danau Toba, Masyarakat Harus Jaga

    Bank Dunia, IMF, WEF, dll mengatakan Indonesia akan masuk ke empat besar ekonomi dunia pada tahun 2030 atau 2045. "Itu zaman kalian semua", kata Luhut.

  • Sabtu, 15 Des 2018 16:55

    Bupati Humbahas Resmikan Anjungan Danau Toba di Wisata Sipinsur

    Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE disaksikan Manager CSR Airnav Indonesia Hermawansyah meresmikan anjungan danau Toba yang berada di objek wisata Sipinsur Desa Pearung Kecamatan Paranginan Kabupat

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak