Senin, 18 Nov 2019 10:25

AMAN: Tidak Benar TPL Melindungi Masyarakat Adat

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Rabu, 14 Agu 2019 20:54
Istimewa
Roganda Simanjuntak Ketua AMAN Tano Batak
Merespon berita klarifikasi pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk., yang disampaikan Mulia Nauli terkait aksi Masyarakat Adat Tano Batak di Kantor Kementerian LHK di Jakarta, dengan tegas Ketua AMAN Tano Batak Roganda Simanjuntak mengatakan bahwa pernyataan itu tidak benar.

"Tidak benar, pihak TPL melindungi Masyarakat Adat,  yang mereka pertunjukkan malah adalah kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat. Dimana pihak TPL begitu gencar mengadukan warga ke pihak kepolisian, dengan tuduhan telah berbuat salah menduduki hutan negara, merusak tanaman perusahaan," ungkapnya, Rabu (14/8).

Ia merasa miris atas pembodohan yang telah dilakukan oleh Management TPL terhadap warga di Tano Batak.

Padahal warga hanya melakukan aktifitas bertani di lahannya dan seharusnya masyarakat Adat Batak di kawasan Danau Toba sebagai pemilik wilayah adat yang diwariskan oleh leluhur wajib dilindungi, bukan malah sebaliknya selalu ditakut-takuti dengan bentuk-bentuk pola  penjajahan ala kolonialisme.


"Berdasarkan fakta dan realita dapat disaksikan bersama ada PT TPL disana yang selama ini melakukan pengrusakan hutan, lahan pertanian dan perkampungan di kawasan Danau Toba. Disamping itu ada juga PT Aquafarm yang terbukti mencemari Danau Toba. Kita sudah melakukan penelitian kalau mata air di sekitaran Danau Toba sudah tercemar  oleh pestisida berat. Kemudian berbagai ekses lainnya yang muncul seperti adanya anak sungai yang mati akibat aktifitas mereka. Kemudian penatabatasan konsesi mereka di lahan konsesi yang mereka klaim dapat ijin apakah sudah ada? Setelah puluhan tahun TPL ada tetapi belum dilaksanakan penata-batasan. Kalaupun dilakukan mereka, apakah melibatkan masyarakat sebagai pemilik wilayah adat?" ungkap Roganda.

Lebih lanjut Roganda menyampaikan dan sangat mendukung penuh atas program Presiden Jokowi, membangun pariwisata Danau Toba, bahkan oleh komitmen Presiden sendiri sehingga Danau Toba masuk dalam program super prioritas. Akan tetapi membangun pariwisata Danau Toba, tidak hanya sebatas komitmen  penggelontoran anggaran. Seharusnya dimulai dulu dari pembersihan Kawasan Danau dari perusahaan yang diduga kuat melakukan aktifitas merusak kawasan Danau Toba.

Sebelumnya, klarifikasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) beredar luas di group wartawan menerangkan perseroan senantiasa menghormati hak-hak komunitas dan masyarakat Adat di seluruh wilayah operasionalnya. Perusahaan selalu menjunjung tinggi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan kegiatan industri hutan tanaman dan pabrik pengolahan bahan baku pulp.


Direktur Perseroan, Mulia Nauli menyatakan, "Kami senantiasa memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak masyarakat dan secara khusus hak-hak masyarakat Adat di seluruh wilayah operasional kami. Bila ada klaim yang disampaikan terkait wilayah atau hutan adat yang bersinggungan dengan wilayah konsesi HTI Perseroan, kami mendorong upaya-upaya penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan no 41 serta aturan dan ketentuan lain yang terkait."

"Sebagai Perusahaan Terbuka, kami menjunjung tinggi transparansi dan keterbukaan di dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada sesuai dengan mekanisme yang telah di atur di dalam Undang-Undang. Kami pun selalu mendorong upaya-upaya penyelesaian win-win solution dengan menjalankan program kemitraan dengan masyarakat desa terkait wilayah atau area yang di-klaim sebagai wilayah Adat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Program kemitraan yang telah berjalan dengan baik kami lakukan bersama komunitas adat Nagahulambu, di mana Perseroan mendukung penyiapan lahan pertanian, penyediaan bibit tamanan, pupuk serta pendampingan agar program kemitraan tersebut dapat sukses", tambahnya.

"Perseroan menjunjung tinggi dan menghormati izin yang diberikan oleh negara pada tanah konsesi dan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. TPL sebagai pemegang izin juga berkewajiban untuk memastikan konsesinya tidak berubah peruntukan, termasuk mencegah terjadinya kerusakan akibat perambahan, penyerobotan, pembalakan liar, dan semacamnya. Menurutnya, TPL sangat menghormati hak masyarakat adat, dan hak komunitas yang ada di wilayah kerja perusahaan. Dengan mengedepankan proses dialog yang transparan serta melibatkan pemerintah, dan para pemangku kepentingan seandainya ada klaim dari masyarakat dan mendorong penyelesaian masalah, sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku. Salah satu penghormatan lain yang telah dicapai oleh Perusahaan terhadap masyarakat adat adalah dengan melepas sekitar 5172 Ha lahan atas izin konsesi untuk masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta", pungkasnya.
Editor: Budi

T#g:AMANDanau TobaPT TPLRoganda Simanjuntak
Berita Terkait
  • Sabtu, 16 Nov 2019 15:16

    Dandim 0824 Pimpin Gerakan Cinta Alun Alun Jember

    Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin memimpin Karya Bakti TNI dengan sasaran bersih-bersih Alun-alun Jember, serta pemasangan himbauan untuk bersama-sama menjaga kebersihan Alun Alun

  • Rabu, 13 Nov 2019 14:33

    Raja Belanda Akan Kunjungi Sumut & Danau Toba

    Raja Belanda Willem-Alexander rencananya akan mengunjungi Indonesia, 10-12 Maret 2020. Selain akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, juga akan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, termasuk

  • Minggu, 20 Okt 2019 19:30

    M. Syahri Ramadhan Damanik Terpilih Pimpin KNPI Kota Tebing Tinggi 2019-2022

    Pergelaran MUSDA Ke XIII Pemuda/KNPI Kota Tebing Tinggi di Gedung Balai Kartini Kota Tebing Tinggi, Sabtu (19/10), telah menetapkan M. Syahri Ramadhan Damanik SHI sebagai ketua terpilih DPD KNPI Kota

  • Selasa, 15 Okt 2019 11:35

    Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp.4,04 Triliun Bangun Insfratuktur & Utilitas Dasar Danau Toba

    Presiden RI Joko Widodo meminta pembangunan insfratuktur di kawasan Danau Toba untuk dapat diselesaikan sesuai target yang ditentukan. Juga berpesan agar rumah yang berdiri di kawasan Danau Toba dikem

  • Senin, 23 Sep 2019 15:33

    YPDT Sampaikan Berbagai Persoalan Danau Toba Kepada Presiden

    Berbagai persoalan di Kawasan Danau Toba (KDT) masih belum mampu diselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu di tingkat kabupaten (ada 7 kabupaten di KDT) maupun di tingkat pro

  • Rabu, 04 Sep 2019 14:34

    Kerukunan Puak Batak Bersaudara Minta Wartawan "Sejukkan" Polemik Wisata Halal di Danau Toba

    Mayjen TNI (Purn) Sumiharjo Pakpahan meminta masyarakat bersikap positif terhadap statemen Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi soal "wisata halal" di danau Toba.

  • Senin, 02 Sep 2019 20:22

    Kaldera Danau Toba, Sumatera Utara Masuk Jaringan Taman Bumi UGG

    Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Kaldera Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara, diusulkan dan diterima masuk dalam jaringan Taman Bumi, UNESCO Global Geopark (UGG). Pembicara

  • Selasa, 03 Sep 2019 03:03

    Menengok Keakraban Masyarakat Adat dan Presiden Jokowi

    Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat adalah komunitas- komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun- temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki k

  • Senin, 19 Agu 2019 13:59

    Komitmen Bupati Dalam Pembentukan GTRA di Kabupaten Dairi

    Sekber Reformas Agraria (RA) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut mengadakan audiensi bersama Bupati Dairi yaitu Dr. Eddy Ate Keleng Berutu terkait respon permasalah agraria yang terjadi di wi

  • Senin, 19 Agu 2019 12:19

    Terkait TPL, Kementrian LHK Akan Segera Melakukan Indentifikasi Tanah Adat

    Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan segera melakukan indentifikasi terhadap  tanah adat. Hal ini disampaikan oleh Siti Nurbaya Menteri LHK RI saat menerima aksi unjukrasa oleh AMAN

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak