Sejumlah warga mendatangi Kantor Camat Kualuh Selatan, Senin (31/8/2026), untuk meminta kejelasan terkait status lahan yang selama ini mereka manfaatkan sebagai sumber penghidupan.

Salah seorang warga, Hasbullah Pasaribu, mengatakan masyarakat mempertanyakan dasar hukum penggarapan lahan tersebut oleh pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan koperasi. Nama Yahya Naipospos juga disebut warga sebagai pihak yang berada di lapangan.

“Kami hidup dari lahan itu sejak kecil. Kalau memang ada koperasi yang menggarap, tunjukkan legalitas dan dasar penguasaan lahannya,” ujar Hasbullah.

Hal senada disampaikan Ucok Siagian. Ia meminta pemerintah memastikan siapa yang memberikan kewenangan penggarapan dan bagaimana status hukum lahan tersebut.

"Jangan sampai masyarakat yang sejak kecil menggantungkan hidup dari tanah itu justru menjadi penonton,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi warga, Camat Kualuh Selatan Bangun Sagala, S.H., disebut berjanji akan memanggil pihak yang disebut-sebut sebagai koperasi untuk meminta penjelasan.

Warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan pertemuan, tetapi juga memeriksa legalitas koperasi, dokumen penguasaan lahan, batas-batas areal, serta dasar hukum penggarapan 150 hektare tersebut.

Sorotan juga mengarah kepada Pemerintah Desa Hasang. Warga mempertanyakan apakah aktivitas penggarapan tersebut diketahui atau pernah melibatkan pemerintah desa.

Kini masyarakat meminta Pemkab Labura, termasuk Bupati Dr. Hendriyanto Sitorus, S.E., M.M., turun tangan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik agraria.

Jika penggarapan tersebut memiliki dasar hukum, masyarakat meminta semuanya dibuka secara transparan. Jika terdapat persoalan hukum, masyarakat berharap ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Bagi warga Situmba, 150 hektare bukan sekadar angka. Di atas lahan tersebut terdapat sumber penghidupan dan masa depan masyarakat. Pemerintah diminta hadir sebelum keresahan berubah menjadi konflik.