Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) dalam menerapkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan mulai berbuah manis.
Memasuki tahun pertama kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi, Pemkab Tapteng sukses menyabet predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Peringkat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, Jumat (29/5/2026) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumut.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari visi awal pasangan Masinton-Mahmud saat dilantik, yaitu membawa Tapteng "Naik Kelas" demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Atas capaian ini, Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi menyampaikan rasa syukur serta apresiasi yang mendalam. Ia menegaskan bahwa raihan WTP ini merupakan buah dari sinergi kokoh dan kerja keras kolektif seluruh jajaran aparatur Pemkab Tapteng.
"Opini WTP yang diberikan hari ini merupakan buah dari kerja keras, perjuangan, dan sinergi seluruh jajaran Pemkab Tapteng dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah komitmen kami bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan komitmen seluruh jajaran pemkab Tapteng untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja daerah," ujarnya, usai menerima laporan tersebut.
Wakil Bupati Tapteng menambahkan, bahwa predikat Opini WTP ini merupakan hasil dukungan dan peran serta seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Tengah. Lanjut Mahmud, Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas perubahan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta pengelolaan keuangan yang bersih dari penyimpangan.
"Mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat desa, kami harapkan agar seluruh aparatur menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan. Jangan ada lagi yang nakal-nakal. Anggaran itu harus tepat sasaran dan tepat guna untuk mensejahterakan masyarakat," tegas Mahmud Efendi.
Meski meraih predikat tertinggi dari BPKP Sumatera Utara (Sumut), Pemkab Tapteng memastikan tidak akan berpuas diri. Menurut Wakil Bupati Mahmud Efendi, raihan ini justru dijadikan pelecut semangat untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengawasan internal, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
"Raihan WTP tahun ini harus memacu semangat dan komitmen kita untuk terus meningkatkan pengelolaan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kita terlena dengan raihan ini. Kami sampaikan kembali, bahwa esensi utama dari pemerintah itu adalah betul-betul hadir dan melayani kebutuhan masyarakat," katanya.
Acara penyerahan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara beserta jajaran pejabat struktural BPK. Hadir pula Wali Kota Medan dan Wali Kota Padangsidimpuan, serta para Bupati dari Kabupaten Batubara, Labuhanbatu, Langkat, Padang Lawas, Toba, dan Tapanuli Utara. Selain itu, tampak hadir Wakil Ketua DPRD, Sekdakab, Inspektur Daerah Tapteng, serta para tamu undangan lainnya.