Pembangunan Tower B RS Haji Medan masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mulai tahun 2023. Tujuannya, membuat RS Haji Medan menjadi RS bertaraf internasional dan punya fasilitas serta SDM yang mumpuni.

Korea Selatan dipilih menjadi investor atas rekomendasi Bappenas dan Kemenkeu. Kemenkeu kemudian meminta Pemprov Sumut untuk mendapat persetujuan dari Kemendagri melalui permohonan Gubernur. 

"Penandatanganan permohonan persetujuan oleh gubernur sebelumnya belum selesai karena masalah administrasi, kemudian dilanjutkan ke Pj Gubernur Hasanudin dan Pj Gubernur Agus Fatoni, tetapi Mendagri merekomendasikan lebih baik ke Gubernur terpilih, Pak Bobby Nasution. Namun karena belum mendapat penjelasan secara rinci beliau menolak menandatanganinya," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap di kantornya, Jalan HM Said, Medan, Sabtu (23/5/2026).

Angka Rp484 miliar adalah nilai estimasi pinjaman pembangunan tower B, ditambah peralatan medis, Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), desain, peningkatan SDM itu sekitar Rp967,3 milliar (US$ 66.712.000). 

Hanya saja angka ini belum mutlak karena nilai perencanaan konsultan biasanya berbeda dan bisa lebih murah lagi setelah ditenderkan 

"Jadi Rp484 milliar adalah nilai estimasi untuk pekerjaan konstruksi. Angka ini juga bukan angka mutlak karena selalu ada perubahan saat proses tender dilakukan, tergantung dari konsultan dan penawaran peserta tender," jelas Erwin. 

Pada saat kesepakatan dengan pemerintah Korea, pinjaman juga dihitung berdasarkan kurs saat itu, Rp14.500 per US$. Pinjaman akan berlangsung selama 40 tahun dengan greace period 10 tahun (yang dibayar hanya bunga pinjaman) dan bunga 0.05% pertahun. 

"Estimasi nilai pinjaman itu dihasilkan dari perhitungan studi kelayakan tim Korea. Sedangkan nilai pinjaman sebenarnya nanti akan ditentukan nilai tender," ungkap Erwin Hotmansah Harahap.

Mengenai pemberitaan pembangunan tower B ini yang sedang hangat ditengah masyarakat, Erwin berpesan agar disikapi dengan bijak  

Sebab menurutnya akan menimbulkan persepsi berlebihan dan cenderung menjadi informasi yang keliru, jika disampaikan dalam bentuk berita yang tidak disertai dengan fakta dan data.

"Mari kita sikapi dengan bijak. Jangan berlebihan, apalagi sampai dikembangkan menjadi informasi tidak benar atau hoaks," kata Erwin.