Senin, 27 Mei 2019 03:28
  • Home
  • Ragam
  • Plt Bupati Labuhanbatu Buka Acara Sosialisasi Perpres RI No 16 Tahun 2018

Plt Bupati Labuhanbatu Buka Acara Sosialisasi Perpres RI No 16 Tahun 2018

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Rabu, 13 Mar 2019 20:13
Junaidi
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. MT, membuka secara resmi acara Sosialisasi PERPRES R.I. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Sosialisasi Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa, Implementasi dan Upaya Pencegahan Penyimpangan, di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu, jalan SM Raja kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Rabu (13/3/19).

Dalam rangka upaya mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang semakin baik, Pelaksana Tugas Bupati Labuhanbatu Instruksikan Kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, untuk melaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sekaligus penerapan (implementasi) dan strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bebas dari Korupsi bagi seluruh Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Labuhanbatu.

Penerapan Perpres R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini sangat perlu dipahamkan kepada seluruh perangkat desa dan kelurahan sehingga pendistribusian dan pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan terhindar dari penyimpangan atau jerat hukum yang berlaku. 


"Atas dasar prinsip pencegahan penyimpangan dan niat yang kuat untuk menuju perubahan kearah yang lebih baik itulah, maka pada acara sosialisasi ini, kita langsung mengundang Kajari Rantauprapat, Bapak Setyo Pranoto, S.H.,M.H., untuk memberikan pemaparan dengan judul Program "Jaga Desa" dengan sub tema Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa, Implementasi dan Upaya Pencegahan Penyimpangan", ujarnya.

"Di masa kepemimpinan saya, seluruh penyedia jasa (Konstraktor) di Kabupaten Labuhanbatu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Perpres R.I No. 16 Tahun 2018, dan semua kita harus taat atas ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah", tegas Plt. Bupati.

Di tempat yang sama, Kajari Rantauprapat dalam pemaparannya menegaskan, "Kita semua harus bisa melakukan perubahan kearah yang lebih baik, harus bisa menahan hawa nafsu dan menerapkan pola hidup sederhana. Perubahan kearah yang lebih baik mau tidak mau harus kita laksanakan, jika tidak, dipastikan akan bermasalah dengan hukum."

"Serakah pasti ada gangguan, dan tinggal menunggu waktu, jika tidak berubah artinya sudah siap menghadapi resiko", katanya.

Nasehat Kajari Rantauprapat ini sangat bernas, dalam upaya pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa/kelurahan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Kajari Rantauprapat menekankan dalam pengelolaan dana desa supaya mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Permendes PDTT No.16 Tahun 2018 tersebut adalah pedoman dan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi Penggunaan Dana Desa, sebagai dasar Pemerintah Propinsi untuk memfasilitasi penggunaan dana desa melalui pendampingan masyarakat desa, dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan dana desa, serta acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dana desa.

"Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Prinsip-Prinsip Pengelolaanya, tercantum dengan jelas dalam Permendes PDTT itu dan supaya dipahami dan diterapkan dengan baik di lapangan", pungkas.

Hadir dalam acara dimaksud, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ahmad Muflih, S.H.,M.M., Kasi Intel Kejari Rantauprapat M.Junaidi, S.H., Para Staf Ahli Bupati Labuhanbatu, Para Asisten Sekdakab Labuhanbatu, Para Kepala OPD Labuhanbatu, Ketua KPUD Labuhanbatu, Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu,  Para Kepala Bagian Setdakab Labuhanbatu, Para Camat Se-Labuhanbatu, Para Kepala Desa dan Lurah Se-Labuhanbatu dan Para Jurnalis Kabupaten Labuhanbatu.
Editor: Budi

T#g:Dana DesaJaksa
Berita Terkait
  • Senin, 06 Mei 2019 07:06

    Kepala Desa Tanjung Palas Diduga Fiktifkan Barang dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

    Dana desa merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang Desa. Dana tersebut diambil dari APBN untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pember

  • Jumat, 26 Apr 2019 21:26

    Pemuda Mahasiswa Desak Jaksa Agung Buat Tim Investigasi Periksa Kejaksaan Negeri Kota Tebing

    Isu terjadinya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi Muhammad Novel menjadi perhatian serius aktivis Pemuda dan Mahasiswa Kota Tebing Tinggi yang tergabung d

  • Selasa, 26 Mar 2019 17:26

    Lewat "Jaga Desa", Kantor Kejaksaan Jadi Tempat Bersahabat Bagi Masyarakat

    Jika tahun lalu mengusung program 'Jaksa Menyapa', Kejaksaan Agung tahun ini meluncurkan program unggulan 'Jaga Desa' untuk bersama-sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah n

  • Jumat, 01 Mar 2019 16:11

    Rp148,4 Milyar, Total Dana Pemerintah untuk 82 Desa se-Kabupaten Labura

    Kadis PMD Labuhanbatu Utara (Labura) menegaskan bahwa pagu dana desa se-Labura tahun anggaran 2019 sebesar Rp 79,123 milyar.Ketetapan ini dituangkan dalam Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Labuhanbatu

  • Jumat, 22 Feb 2019 20:12

    Dana Desa di Paluta Banyak Disalahgunakan Pihak Tertentu

    Ketua Perhimpunan Intelektual Mahasiswa dan Pemuda (PIMP) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mengharapkan agar Inspektorat Paluta lebih tegas dan transparan dalam mengawasi penggunaan dana desa.&nb

  • Jumat, 15 Feb 2019 11:15

    Rapat Koordinasi Kejatisu dan Kapolda Sumut

    Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto SH, MH memimpin Rapat Koordinasi Polda Sumut dengan Kejatisu bertempat di Aula Catur Prasetya Lt. IV Mapolda Sumut, Kamis (14/02/19) Pkl 10.00 Wib.Peningkatan Sinergi Ke

  • Senin, 11 Feb 2019 17:11

    Kualitas Pembangunan Dana Desa Dipertanyakan

    Perhimpunan Intelektual Mahasiswa dan Pemuda (PIMP) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan juga pembangunan yang berkualitas di Paluta agar masyar

  • Sabtu, 09 Feb 2019 18:29

    Courtessy Call Dengan Jaksa Agung, Kepala Bakamla Mantabkan Sinergi Penegakan Hukum

    Kepala Bakamla RI Laksamana Madya A.Taufiq R beserta jajarannya melakukan kunjungan kehormatan kepada Jaksa Agung RI di Kantor Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.K

  • Sabtu, 26 Jan 2019 16:46

    Kepala Desa Rondaman Lombang: "Kata Polisi, APBDes tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun"

    Plt. Kepala Desa Rondaman Lombang, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2017-2018, Samril Harahap, diduga persulit kinerja BPD Desa tersebut untuk mengawasi Dana Desa (DD).Pasalnya

  • Rabu, 23 Jan 2019 15:23

    Kejari Palas Evaluasi Kegiatan TP4D DD 2018 se-Palas

    Kejaksaan Negeri Padang Lawas (Kejari Palas) menggelar kegiatan rapat evaluasi kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Palas mengenai kegiatan dana desa (DD) ta

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak