Kamis, 29 Jul 2021 00:53
  • Home
  • Ragam
  • PKM di Sumut kembali Diperpanjang Hingga 14 Juni 2021

PKM di Sumut kembali Diperpanjang Hingga 14 Juni 2021

Medan (utamanews.com)
Oleh: Delta
Selasa, 01 Jun 2021 11:51
Dinas Kominfo Sumut
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali diperpanjang oleh Gubernur Sumut Edy Ramayadi, mulai 1 - 14 Juni 2021. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memaksimalkan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di daerah ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar, Selasa (1/6), menyampaikan, perpanjangan PKM tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/20/INST/2021 tanggal 31 Mei 2021, tentang Perpanjangan PKM Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Sumut.

"Pandemi belum berakhir, karena itu, untuk memaksimalkan upaya pengendalian Covid-19, Pak Gubernur kembali memperpanjang PKM di Sumut," ujar Irman, yang juga Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.


Irman menyebutkan, hingga 31 Mei 2021 angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,3%, Positivity Rate masih tinggi di atas 7,6% dan angka keterisian tempat tidur isolasi 62,03% dan ICU Covid-19 sebesar 51,77%.

Karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19. Dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur, serta mengaktifkan posko-posko Satgas sampai di tingkat dusun/lingkungan, desa dan kelurahan.

Instruksi Gubernur tersebut ditujukan kepada para Bupati/Walikota se-Sumut. Bupati/Walikota antara lain diminta untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang meliputi pembatasan tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.


Sedangkan sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100%, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selain itu, Bupati/Walikota juga diminta melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan terhadap kegiatan restoran, rumah makan, kafe, warung/kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang makanan minuman kaki lima dan tempat makan minum lainnya.

Untuk makan minum di tempat sebesar 50% dari kapasitas tempat dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pembatasan jam operasional untuk perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB.


Sedangkan untuk tempat hiburan lainnya, seperti klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA (Sante Par Aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, ketangkasan, seluncur dan area permainan, tidak diizinkan untuk operasional. Kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya, diizinkan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, serta diupayakan dilakukan secara daring/online pada daerah zona hijau dan kuning. Serta memastikan tempat-tempat wisata di zona oranye dan merah ditutup.

Para Bupati/Walikota juga diminta meningkatkan testing, memperkuat sistem dan manajemen tracing, dan meningkatkan kualitas treatment. Serta wajib meningkatkan fasilitas kesehatan yaitu ruang isolasi dan ruang Intensive Care Unit (ICU) sebesar 30% dari kapasitas. Bagi seluruh rumah sakit agar melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi Covid-19 di wilayahnya masing- masing, menyiapkan tempat isolasi/karantina terpusat di kabupaten/kota, serta melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri.


Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, secara berkala untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain, serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

Mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 tingkat kabupaten/kota sampai dengan Dusun/Lingkungan. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

"Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021," jelas Irman.
Editor: Herda

T#g: Covid-19 Covid 19PKM
Berita Terkait
  • Selasa, 27 Jul 2021 20:37

    Gubernur Edy Rahmayadi Minta Kabupaten/Kota serius Tangani Covid-19

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali mengingatkan, kasus Covid-19 di Sumut saat ini relatif masih tinggi. Karena itu, para bupati/walikota diminta lebih serius dalam penanganan Covid-

  • Selasa, 27 Jul 2021 19:37

    Gubernur Edy Rahmayadi Apresiasi Vaksinasi Massal di Kejati Sumut

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan Vaksinasi Massal yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dalam rangka memperingatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 tahun 2021

  • Minggu, 25 Jul 2021 23:55

    Gubernur Edy Rahmayadi Siap Tindak Lanjuti Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Forkopimda Sumut ini siap melaksanakan dan mengamankan arahan Presiden RI Joko Widodo mengenai perpanjangan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiat

  • Sabtu, 24 Jul 2021 19:04

    Pengusaha Kuliner Spesialis Malam Hari, Kibarkan Bendera Putih

    Para pedagang kuliner yang biasa berjualan pada malam hari di Kota Medan mengibarkan bendera putih.Aksi itu dilakukan sebagai tanda kalau mereka menyerah dengan situasi akibat aturan pemerintah dalam

  • Sabtu, 24 Jul 2021 18:24

    Panglima TNI Tinjau Dua Lokasi Pelaksanaan Isolasi Terpusat di Bandung

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. dan Pangkogabwilhan II Marsdya

  • Jumat, 23 Jul 2021 21:03

    Sama Dengan Masyarakat, Bobby Juga Ingin Medan Terlepas Dari PPKM Darurat

    Pasca ditetapkan pemerintah pusat sebagai satu dari 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, Pemko Medan pun akhirnya menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak tanggal 1

  • Kamis, 22 Jul 2021 17:12

    Ketua GMNI Sumut Anggap Perpanjangan PPKM Darurat Lukai Hati Rakyat

    Pemerintah secara resmi telah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021, yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi pada 20 Juni 2021 malam. DPD GM

  • Rabu, 21 Jul 2021 23:41

    GMKI Cabang Medan: Cabut PPKM Darurat Kota Medan, itu bukan Solusi!

    Berdasarkan Instruksi Mendagri No 20 Tahun2021 yakni yang memuat peningkatan status PPKM bagi sejumlah daerah yang dinyatakan zona berlevel 4 pada kasus Covid-19 salah satunya Kota Medan. Menuru

  • Rabu, 21 Jul 2021 21:21

    952.000 KPM di Sumut Dapat Bantuan Beras, Edy Rahmayadi Berharap Mampu Kurangi Beban Masyarakat

    Sebanyak 952.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sumatera Utara (Sumut) akan menerima bantuan besar yang disalurkan Perum Bulog Divre Sumut. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap bantuan ini bisa m

  • Senin, 19 Jul 2021 21:19

    Jumlah Kasus Harian Covid-19 Sumut Menurun

    Angka kasus penularan harian Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) menurun. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Irman Oemar usai mengikut

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak