Senin, 26 Agu 2019 15:08
  • Home
  • Ragam
  • Mandagi: Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers

Mandagi: Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Selasa, 13 Agu 2019 12:13
Istimewa
Hence Mandagi
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Pers Prof Dr Muhammad Nuh, DEA yang beredar di berbagai media online, bahwa perusahan yang memiliki legalitas hukum seperti Akta Pendiri (PT) dan SIUP dianggap belum cukup sehingga harus mendapat izin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembangan perumahan meski sudah mengantongi izin, tetapi harus juga mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari Dewan Pers.

Pada saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makassar belum lama ini, Muhammad Nuh mengibaratkan perusahaan pers sebagai keluarga sehingga yang belum mendaftar harus segera mendaftar menjadi bagian dalam keluarga. Karena menurutnya, kalau ada anak yang diluar nikah maka harus didaftarkan agar dapat warisan.

Menanggapi hal itu, Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia menilai, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh tidak memahami sejarah dan tujuan dibentuk dan disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Pernyataan Ketua Dewan Pers itu sama saja mengkhianati perjuangan para tokoh pers nasional yang telah bersusah payah menuntut Departemen Penerangan dan Dewan Pers dibubarkan karena selama puluhan tahun dianggap telah memasung kemerdekaan pers", ujar Mandagi dalam siaran persnya, Sabtu, (10/08/2019).


Tujuan dibubarkannya Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers ketika itu, menurut Mandagi salah satu alasannya untuk menghapuskan syarat pendirian perusahan pers dari kewajiban mengantongi Surat Ijin Usaha Penerbitan atau SIUP karena dianggap terlalu berbelit-belitdan memakan waktu lama.

Sulitnya mengurus SIUP di Departemen Penerangan RI ketika itu membuat pers Indonesia sulit berkembang. "Kewajiban memiliki SIUP sengaja ditiadakan oleh Pemerintah pada era itu agara tidak terjadi lagi pembredelan terhadap media massa, sehingga kemerdekaan pers yang diperjuangkan para tokoh pers akhirnya bisa tertuang dalam Undang-undang Pers yang baru yakni UU Nomor 40 Tahun 1999", tegasnya.

Mandagi juga menambahkan, pemerintah bersama seluruh insan pers ketika itu sepakat menyederhanakan pendirian perusahan pers agar tidak perlu ada lagi ijin berupa SIUP demi tujuan menjamin kebebasan pers dari ancaman pembredelan media massa. "Peniadaan Ijin Usaha Penerbitan, pembubaran Departemen Penerangan dan Dewan Pers pada masa itu adalah sejarh perjuangan kemerdekaan pers yang saat itu tergerus atau terlupakan oleh kebijakan Dewan Pers," ujarnya.

Jika sekarang ini muncul upaya Dewan Pers menjadikan lembaganya sebagai regulator yang mengeluarkan ijin bagi perusahaan pers, menurut Mandagi akan sangat bahaya bagi kebebasan pers. "Itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan pers," tegasnya.


Mandagi juga memberi peringatan keras kepada seluruh anggota Dewan Pers yang ada agar tidak menggangu dan merusak kemerdekaan pers yang dijamin dalam UU Pers. "Beginilah jadinya jika anggota Dewan Pers yang ada sekarang dipenuhi orang-orang yang tidak mengerti akan sejarah dan inti dari UU Pers itu sendiri", ungkapnya.

Mandagi menandaskan, pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan praktek jurnalistik oleh pengelola media massa atau perusahan pers tidak boleh serta merta membuat kebijakan sepihak yang justru merusak kemerdekaan pers dan hak azasi manusia. "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara diatur dalam pasal 4 UU Pers, serta setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dala Undang-undang pasal 7.

Mandagi meminta agar Dewan Pers memahami hal itu agar tidak ada lagi perusahaan pers yang dituding illegal atau tidak sah karena belum di verifikasi. Mandagi juga meminta agar Dewan Pers tidak lagi mengganggu puluhan ribu media massa yang dituduh abal-abal. "Karena seluruh media tersebut akan diakomodir Dewan Pers Indonesia sebagai konstituennya, dan akan segera diverifikasi serta disertifikasi melalui organisasi-organisasi pers konstituen", pungkas Mandagi.
Editor: Budi

T#g:Pers
Berita Terkait
  • Kamis, 08 Agu 2019 23:08

    Ketua Persit KCK Cabang 38 Tuntaskan Kunjungannya Ke Ranting Jajaran

    Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Cabang 38 Kodim 0824/Jember Ny Nita Arif Munawar, didampingi Perwira Seksi Personalia (Pasi Pers) Kodim 0824/Jember Kapten Ismianto selaku Pembina Hari

  • Senin, 05 Agu 2019 14:35

    Kasubbag Humas Silahturahmi dengan Wartawan, Dana Pembinaan Pers di Polres Labuhanbatu Dipertanyakan

    Dana Pembinaan yang diberikan bagi wartawan yang meliput di Polres Labuhanbatu dipertanyakan, sebab dalam hal ini tidak semua wartawan mendapatkannya.Syaiful Bahri, salah seorang wartawan Media Online

  • Rabu, 24 Jul 2019 02:24

    Ketua Persit KCK Cab 38 Kodim 0824/Jember Kunjungi Ranting 02 Patrang

    Ny. Nita Arif Munawar, selaku Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Cabang 38 Kodim 0824/Jember mengunjungi Markas Koramil 0824/01 Patrang pada Selasa (23/07/2019).Hadir mendampingi Ny. Nit

  • Kamis, 18 Jul 2019 03:18

    Peran Media dan Anak Muda Dalam Menjaga Persatuan Pasca Pemilu

    Di era digital ini, media semakin dimudahkan dalam menyebarkan beragam informasi, pelan tapi pasti berita di media konvensional perlahan ditinggalkan dan masyarakat mulai mengakses segala informasi da

  • Selasa, 16 Jul 2019 11:16

    Pentingnya Kampanye Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2019 Oleh Generasi Muda dan Media

    Pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, bangsa ini menggelar suatu agenda besar dalam penyelenggaraan demokrasi. Pada hari tersebut lebih dari 187 juta pemilih baik di dalam negeri atau luar negeri untu

  • Jumat, 12 Jul 2019 07:12

    Sertijab Beberapa Ketua Ranting Jajaran Persit KCK Cab 38 Kodim 0824/Jember

    Ketua Persit Cabang 38 Kodim 0824/Jember Ny Nita Arif Munawar, melaksanakan serah terima jabatan beberapa Ketua Ranting Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) di Aula Kodim 0824/Jember pada Kamis

  • Selasa, 16 Jul 2019 03:16

    Jokowi, dipuji internasional dan dihujat di negeri sendiri

    Untuk kedua kalinya Joko Widodo berhasil menduduki jabatan kepresidenan setelah bertarung melawan penantangnya, Prabowo Subianto. Setelah melewati proses persidangan di MK yang diajukan oleh tim hukum

  • Kamis, 27 Jun 2019 17:47

    Ajak Masyarakat Dukung Keputusan MK, Insan Media Siap Eratkan Kembali Persatuan Indonesia

    Di zaman yang serba modern dan canggih ini, masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi, baik dari media berita online dan media elektronik, terlebih saat ada momentum-momentum penting seperti p

  • Rabu, 26 Jun 2019 03:26

    Peran Media Dalam Mengawal Proses Demokrasi Konstitusional dan Mewujudkan Kembali Persatuan Bangsa

    Pada 22 Mei 2019 Pengumuman Pemenang Hasil Pemilu 2019 telah terpublikasi dengan berbagai kemasan berita dengan narasi dan framing yang beragam. Hal tersebut salah satu pesan yang diberitakan bahwa se

  • Selasa, 28 Mei 2019 03:28

    Pentingnya Merajut Persatuan Pasca Pemilu

    Seberapa pentingnya persatuan? Tentu hal tersebut jarang ditanyakan, namun ternyata secara tidak langsung, rasa persatuan amat sangatlah diperlukan, hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang t

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak