Sabtu, 18 Jan 2020 10:17
  • Home
  • Ragam
  • Mandagi: Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers

Mandagi: Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Selasa, 13 Agu 2019 12:13
Istimewa
Hence Mandagi
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Pers Prof Dr Muhammad Nuh, DEA yang beredar di berbagai media online, bahwa perusahan yang memiliki legalitas hukum seperti Akta Pendiri (PT) dan SIUP dianggap belum cukup sehingga harus mendapat izin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembangan perumahan meski sudah mengantongi izin, tetapi harus juga mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari Dewan Pers.

Pada saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makassar belum lama ini, Muhammad Nuh mengibaratkan perusahaan pers sebagai keluarga sehingga yang belum mendaftar harus segera mendaftar menjadi bagian dalam keluarga. Karena menurutnya, kalau ada anak yang diluar nikah maka harus didaftarkan agar dapat warisan.

Menanggapi hal itu, Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia menilai, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh tidak memahami sejarah dan tujuan dibentuk dan disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Pernyataan Ketua Dewan Pers itu sama saja mengkhianati perjuangan para tokoh pers nasional yang telah bersusah payah menuntut Departemen Penerangan dan Dewan Pers dibubarkan karena selama puluhan tahun dianggap telah memasung kemerdekaan pers", ujar Mandagi dalam siaran persnya, Sabtu, (10/08/2019).


Tujuan dibubarkannya Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers ketika itu, menurut Mandagi salah satu alasannya untuk menghapuskan syarat pendirian perusahan pers dari kewajiban mengantongi Surat Ijin Usaha Penerbitan atau SIUP karena dianggap terlalu berbelit-belitdan memakan waktu lama.

Sulitnya mengurus SIUP di Departemen Penerangan RI ketika itu membuat pers Indonesia sulit berkembang. "Kewajiban memiliki SIUP sengaja ditiadakan oleh Pemerintah pada era itu agara tidak terjadi lagi pembredelan terhadap media massa, sehingga kemerdekaan pers yang diperjuangkan para tokoh pers akhirnya bisa tertuang dalam Undang-undang Pers yang baru yakni UU Nomor 40 Tahun 1999", tegasnya.

Mandagi juga menambahkan, pemerintah bersama seluruh insan pers ketika itu sepakat menyederhanakan pendirian perusahan pers agar tidak perlu ada lagi ijin berupa SIUP demi tujuan menjamin kebebasan pers dari ancaman pembredelan media massa. "Peniadaan Ijin Usaha Penerbitan, pembubaran Departemen Penerangan dan Dewan Pers pada masa itu adalah sejarh perjuangan kemerdekaan pers yang saat itu tergerus atau terlupakan oleh kebijakan Dewan Pers," ujarnya.

Jika sekarang ini muncul upaya Dewan Pers menjadikan lembaganya sebagai regulator yang mengeluarkan ijin bagi perusahaan pers, menurut Mandagi akan sangat bahaya bagi kebebasan pers. "Itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan pers," tegasnya.


Mandagi juga memberi peringatan keras kepada seluruh anggota Dewan Pers yang ada agar tidak menggangu dan merusak kemerdekaan pers yang dijamin dalam UU Pers. "Beginilah jadinya jika anggota Dewan Pers yang ada sekarang dipenuhi orang-orang yang tidak mengerti akan sejarah dan inti dari UU Pers itu sendiri", ungkapnya.

Mandagi menandaskan, pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan praktek jurnalistik oleh pengelola media massa atau perusahan pers tidak boleh serta merta membuat kebijakan sepihak yang justru merusak kemerdekaan pers dan hak azasi manusia. "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara diatur dalam pasal 4 UU Pers, serta setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dala Undang-undang pasal 7.

Mandagi meminta agar Dewan Pers memahami hal itu agar tidak ada lagi perusahaan pers yang dituding illegal atau tidak sah karena belum di verifikasi. Mandagi juga meminta agar Dewan Pers tidak lagi mengganggu puluhan ribu media massa yang dituduh abal-abal. "Karena seluruh media tersebut akan diakomodir Dewan Pers Indonesia sebagai konstituennya, dan akan segera diverifikasi serta disertifikasi melalui organisasi-organisasi pers konstituen", pungkas Mandagi.
Editor: Budi

T#g:Pers
Berita Terkait
  • Kamis, 19 Des 2019 17:29

    Sosialisasi Tahapan, Jadwal dan Pencalonan Perseoranga Pilkada Labura 2020

    Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara menyelenggarakan acara Sosialisasi Tahapan, Program Dan Jadwal Pilbup Tahun 2020 dan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan di Aula Grads Hotel Aek Kanop

  • Kamis, 28 Nov 2019 13:48

    Ketua SPRI: BPK RI Tidak Pernah Gunakan Verifikasi Media Dewan Pers

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ternyata selama ini tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan p

  • Selasa, 26 Nov 2019 20:26

    Komandan Kodim 0824 Jember arahkan anggota yang akan menikah

    Persyaratan Pernikahan Anggota TNI memang tidak biasa, namun ada beberapa administrasi khusus yang harus dilaluinya, termasuk harus seijin Komandan Satuan yang kemudian dilakukan penerbitan Surat Ijin

  • Jumat, 22 Nov 2019 05:22

    Komandan Kodim 0824/Jember Berikan Arahan Pada Pertemuan Anggota Persit KCK

    Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) sebagai wadah persatuan istri Prajurit TNI AD  memiliki organisasi struktural sesuai dengan lingkup kedinasan, seperti halnya di Kodim 0824/Jember wadah

  • Rabu, 20 Nov 2019 19:00

    Puluhan Wartawan dan Masyarakat Peduli 'Serbu' Polres Deli Serdang

    Puluhan wartawan dan masyarakat peduli wartawan melakukan aksi unjuk rasa damai di Mapolresta Deli Serdang, Rabu (20/11/2019).Aksi demo ini sebagai bentuk solidaritas menolak dugaan kriminalisasi pers

  • Sabtu, 09 Nov 2019 13:09

    Coffee Morning Komandan Kodim 0824 Jember Dengan Wartawan

    Keberadaan media massa di era seperti sekarang ini, sebagai penyebar informasi, sebagai media kontrol dan lain-lainnya, sehingga keberadaan lembaga, instansi bahkan TNI sangat memerlukan adanya sinerg

  • Sabtu, 02 Nov 2019 04:02

    Dandim 0824 Jember Terima Silaturahmi Redaktur Memorandum

    Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin menerima tamu dari Redaksi Memorandum, Kamis (31/10/2019).Pejabat dari Koran Harian Memmorandum  diantaranya Pimpinan Perusahaan Khayatullah,

  • Kamis, 24 Okt 2019 12:24

    Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 411 Kostrad Bantu Proses Persalinan di Tengah Hutan

    Kejadian penuh haru dilakukan oleh anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pandawa Kostrad yang berada di Pos Yakyu saat memb

  • Selasa, 22 Okt 2019 17:22

    Ketua Persit KCK Kodim 0824/Jember Pimpin Serah Terima Jabatan Ketua Ranting

    Ny Rari La Ode M Nurdin selaku Ketua Persit KCK Cabang 38 Kodim 0824 Jember memimpin serah terima jabatan beberapa Ketua Ranting Jajaran Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Cabang 38 Kodim 0824

  • Kamis, 10 Okt 2019 11:10

    Ketum Dharma Pertiwi Bagikan Buku Bacaan Kepada Anak Korban Kerusuhan Wamena

    Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny Nanny Hadi Tjahjanto yang diwakili Ketua Persit Koorcabrem 172 Ny. Dewi Binsar Sianipar memberikan sejumlah buku bacaan kepada anak-anak korban kerusuhan di Wamena

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak