Langkah migrasi ke sistem informasi baru ini ditegaskan sebagai keputusan strategis demi menyelamatkan akreditasi rumah sakit, efisiensi anggaran negara, serta memutus ketergantungan dari dugaan monopoli vendor lama.

Direktur RSUD Pandan, dr. Janri Nababan, menjelaskan bahwa keputusan beralih ke vendor baru diambil setelah melakukan evaluasi mendalam sejak dirinya menjabat pada 22 Februari 2026, dan sementara kontrak dengan vendor lama sendiri telah resmi berakhir pada 31 Desember 2025.

Menurutnya, ada tiga hal yang penting bagi manajemen RSUD Pandan keluar dari zona nyaman sistem lama. Pertama, rumah sakit sempat menerima surat peringatan dari Kementerian Kesehatan akibat mandeknya progres sistem informasi rawat jalan dan rawat inap. Jika dibiarkan, status akreditasi tertinggi (Paripurna) RSUD Pandan terancam turun kelas menjadi Utama," ucapnya.

Kemudian, sistem lama sepenuhnya dikuasai vendor tanpa adanya akses source code serta memiliki kapasitas memori yang dibatasi, sehingga memaksa rumah sakit membeli lisensi baru yang mahal jika ingin melakukan peningkatan.

Dan terakhir, sistem baru ini justru jauh lebih efisien secara anggaran, menjadi hak milik penuh RSUD Pandan, serta dilengkapi akses source code dan pendampingan pengembangan secara mandiri.

"Aplikasi baru ini dari segi harga lebih murah dan statusnya sudah menjadi milik RSUD Pandan. Kami diberikan akses source code dan pendampingan, sehingga ke depan tim IT kami bisa mengembangkannya sendiri secara mandiri sesuai kebutuhan rumah sakit," ujar dr. Janri Nababan, Kamis (9/7/2026).

Lanjut dr. Janri, melalui sistem baru ini, RSUD Pandan sedang menyiapkan ekosistem digital yang jauh lebih modern demi kenyamanan pasien. Sehingga pasien dapat mendaftar langsung dari rumah menuju poli tujuan, dan memangkas waktu tunggu secara signifikan serta mencegah penumpukan di area loket.

Selain itu, Dokter diberikan akun khusus untuk mengisi CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) dan resume medis secara fleksibel dari mana saja melalui gawai, tanpa harus tertahan di ruang perawatan.

Dan sistem lama yang menggunakan kertas akan dipangkas. Hasil laboratorium nantinya akan dikirim langsung ke pasien dalam bentuk format PDF melalui sistem maupun WhatsApp.

"Per hari ini (Kamis 9 Juli 2016), aplikasi Mobile JKN (MJKN) BPJS Kesehatan telah sukses terintegrasi, sehingga waktu tunggu pelayanan sudah dapat terpantau transparan secara sistemik," ungkapnya.

Menanggapi interupsi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Deni Herman Hulu, dalam Sidang Paripurna yang menyoroti antrean pelayanan di RSUD Pandan, dr. Janri Nababan secara ksatria menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan selama masa transisi ini. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi 'turbulensi' ini adalah hal yang lumrah dalam migrasi teknologi besar demi kebaikan jangka panjang.

"Inovasi digitalisasi dan pelayanan serba elektronik ini juga merupakan instruksi langsung dari Bapak Bupati. Kami akui, proses migrasi data dan adaptasi sistem baru ini membutuhkan waktu, dan kami targetkan dalam maksimal dua minggu ke depan semuanya sudah stabil total," jelasnya.

Pihak manajemen optimis, keputusan berani menghentikan kerja sama dengan vendor lama ini akan memberikan dampak efisiensi anggaran jangka panjang yang luar biasa, sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang jauh lebih cepat, transparan, dan modern bagi masyarakat Tapanuli Tengah.