GAMKI Sumut Desak PKP dan PU Percepat Pembangunan Hunian Layak bagi Korban Banjir di Sumatera
Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Selasa, 09 Des 2025 07:52
Swangro Lumbanbatu
DPD GAMKI Sumatera Utara mengeluarkan seruan tegas kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera mempercepat pembangunan hunian layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di provinsi ini. Seruan ini lahir sebagai respons atas kondisi lapangan yang menunjukkan tingkat kerusakan hunian masyarakat semakin meluas dan membutuhkan penanganan segera.
Berdasarkan pemantauan lapangan dan laporan resmi pemerintah daerah, ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak diterjang banjir bandang. Kawasan pesisir dan bantaran sungai terlihat paling rentan, dipengaruhi oleh sedimentasi, perubahan tata ruang yang tidak adaptif, serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Situasi ini memperjelas bahwa mitigasi bencana bukan lagi opsi, tetapi keharusan.
Baca juga:
Ketua DPD GAMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu, menegaskan bahwa organisasi ini hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan sesaat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, banjir yang melanda Sumatera Utara merupakan peringatan keras bahwa sistem tata ruang dan mitigasi risiko bencana harus ditata ulang dengan pendekatan yang lebih visioner.
GAMKI menekankan bahwa hunian aman dan layak merupakan kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana. Keberadaan tempat tinggal yang memadai akan menjadi dasar bagi pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Karena itu, pembangunan hunian tidak boleh berlarut-larut atau terhambat birokrasi.
Dalam sikap resmi tersebut, GAMKI kembali menegaskan semangat Ora et Labora — berdoa dan bekerja — sebagaimana tercantum dalam Kolose 3:23: “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” Mereka menilai bahwa komitmen moral dan spiritual ini menjadi landasan perjuangan organisasi dalam memperjuangkan keadilan dan pemulihan bagi warga terdampak.
Seruan GAMKI juga menekankan perlunya PKP dan PU tidak hanya mempercepat pembangunan hunian, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur dan mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan tata ruang. Pendekatan responsif semata tidak lagi memadai dalam menghadapi bencana yang terjadi berulang.
Data terverifikasi menunjukkan bahwa dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera memang sangat parah. Per 7 Desember 2025, sekitar 105.900 rumah tercatat mengalami kerusakan di wilayah terdampak. Sementara itu, total rumah rusak di 51 kabupaten diperkirakan mencapai 121.500 unit. Angka-angka ini menggambarkan skala kerusakan yang luar biasa dan menuntut aksi cepat.
Laporan lain merinci bahwa sekitar 10.400 rumah hancur akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, Aceh mencatat sekitar 5.200 rumah, Sumatera Barat 2.800 unit, dan Sumatera Utara 2.400 unit. Data ini menunjukkan bahwa kerusakan tidak hanya terpusat di satu daerah, melainkan merata di berbagai provinsi.
Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga merusak fasilitas umum dan infrastruktur publik. Sekitar 270 fasilitas kesehatan, 405 jembatan, dan 509 fasilitas pendidikan, gedung, serta kantor lainnya ikut terdampak. Selain kerugian material, korban jiwa mencapai 916 orang meninggal, 274 hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka, sementara sekitar 570 ribu warga terpaksa mengungsi.
Perbedaan angka antara berbagai laporan, mulai dari 105.900 hingga 121.500 rumah rusak, mencerminkan variasi periode pelaporan serta metode verifikasi berbeda yang digunakan. Selain itu, kategori kerusakan yang bervariasi — mulai dari ringan, sedang, hingga berat — membuat proses pendataan tidak selalu seragam. Namun demikian, variasi data ini justru menegaskan perlunya sistem pendataan bencana yang lebih terkoordinasi dan akurat.
GAMKI menegaskan bahwa pemulihan masyarakat tidak boleh berhenti pada penyediaan bantuan darurat. Negara harus hadir hingga warga dapat kembali hidup dalam kondisi aman, layak, dan bermartabat. Pemulihan pascabencana harus mencakup aspek fisik, sosial, serta ekonomi, sehingga masyarakat dapat bangkit secara menyeluruh.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, GAMKI berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif. Mereka meyakini bahwa dengan kerja bersama, harapan baru dapat dibangun bagi seluruh korban banjir yang kini tengah berjuang memulihkan kehidupan mereka.
