Ia menyampaikan, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional (prosn) yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pemkab Tapteng dalam menyusun RKPD tahun 2027 mengacu pada tema RKP tahun 2027 yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Asta Cita (visi dan misi) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tapteng Tahun 2027 yakni 'Percepatan Pemulihan Pasca Bencana dan Penguatan Ketahanan Bencana'.

"Bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di kabupaten Tapteng pada tanggal 25 november 2025, dan banjir susulan pada 11 dan 16 Februari 2026 menimbulkan sejumlah kerusakan signifikan pada sejumlah infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan permukiman," ujar Sekdakab Tapteng.

Disampaikan Binsar TH Sitanggang, Pemkab Tapteng fokus untuk pemulihan, modal dasar pembangunan terutama terkait dengan pemulihan infrastruktur dasar, pemukiman, layanan pendidikan dan kesehatan serta pemulihan ekonomi masyarakat.

"Upaya pemulihan ini bertujuan untuk memulihkan sistem secara keseluruhan, mengintegrasikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan pendekatan 'Build Back, Better, And Safer," tuturnya.

Lebih lanjut Sekdakab Tapteng menjelaskan, hal ini juga sejalan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) di kabupaten Tapteng tahun 2026-2028, dimana pada tahun 2027 menjadi tahun yang difokuskan untuk percepatan Pemulihan Pascabencana dan Penguatan Ketahanan Bencana dalam mencapai tema 2027.

Prioritas Pembangunan Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut, 1. Rehabilitasi infrastruktur dasar pasca bencana, 2. Perbaikan hunian, 3. Rehabilitasi pertanian pasca bencana, 4. Pemulihan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial, 5. Pemulihan ekonomi masyarakat dan UMKM, 6. Pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan, 7. Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik.

"Forum konsultasi publik yang kita laksanakan pada hari ini merupakan forum yang sangat strategis, yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, karena partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan, bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada," himbunya.

Lebih lanjut Sekdakab Tapteng menjelaskan, forum konsultasi publik ini menjadi momen yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan, karena memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara aktif dalam menyempurnakan dokumen RKPD yang berorientasi pada solusi dan kebutuhan masyarakat.

Adapun narasumber Forum Konsultasi Publik Ranwal ini, diantaranya Kepala Badan Pusat Statistik Akhirul Miswar, M.E. Nasution, dengan judul paparan Kondisi Sosial-Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Pascabencana, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Johannes Hanzen Saruksuk, dengan judul paparan Arsitektur Perencanaan Pemkab Tapteng 2027, dan Plh Kepala BPKAD Tapteng dengan judul paparan Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027.

Turut hadir pada kegiatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Tapteng Basyri Nasution, Pimpinan OPD Kabupaten Tapteng, mewakili Pimpinan OPD Tapteng, LSM, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Yayasan Yel serta BUMD.