"Kalau dibilang ikhlas, ya pastinya gak lah. Tapi mau bagaimana?! Sebab ini sudah menjadi keputusan dari pemerintah. Ini dampak efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan oleh Pemko Binjai," ucap salah seorang dokter yang enggan menyebutkan namanya dan sebelumya bertugas di RSUD Djoelham Binjai, Rabu (8/5). 

Menurutnya, mereka yang bekerja tersebut berdasarkan peraturan Walikota (Perwa). Sedangkan yang dirumahkan sebanyak belasan orang. Sesuai dengan Perwa, massa pengabdian juga berjenjang sesuai dengan kontrak yang dikeluarkan.

"Kalau untuk kerjanya ya macam macam, sesuai dengan kontrak yang kami terima," ungkapnya. 

Meski harus ikhlas dengan apa yang dikeluarkan sesuai dengan keputusan pemerintah, namun mereka juga meminta agar gaji mereka yang belum dibayar dapat segera di selesaikan. 

"Untuk gaji bulan April belum dibayarkan kepada kami. Menurut informasi yang kami terima, kami tidak lanjut bekerja. Keputusan itu sudah disampaikan pada awal Mei kemarin. Pihak Rumah Sakit tidak memberikan keputusan terkait kapan kami lanjut bekerja atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan," beber sang sumber.

Pembengkakan hutang hingga bernilai miliaran rupiah dikatakan sang sumber, juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebab mereka dirumahkan.

Adapun hutang yang ditanggung tersebut meliputi pembelian obat obatan dan juga alat medis lain yang harus segera dibayarkan. 

"Biasanya kami memang setahun sekali melakukan perpanjangan kontrak. Tapi meski ikhlas, kami juga berharap agar gaji kami yang belum dibayar segera dicairkan," sebut sang sumber seraya mengatakan jika pemberhentian mereka tersebut saat mereka dikumpulkan secara bersama sama. 

 Terpisah, Pelaksana tugas Direktur RSUD Djoelham, dr Romy Ananda, menepis kabar yang disampaikan. Menurutnya, sampai saat ini semua masih berjalan dengan normal dan tidak ada tenaga medis yang dirumahkan. 

"Tidak ada yang dirumahkan, tetap seperti biasa," kata dr Romy.