Selasa, 10 Nov 2026
Ajukan 3 Ranperda ke DPRD, Bupati Masinton Rampingkan OPD dan Jaminan Bantuan Hukum Gratis
Tapteng (utamanews.com)
Oleh: Bambang E. F Lubis Selasa, 13 Okt 2026 06:58
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyerahkan Ranperda kepada Ketua dan didampingi Wakil Ketua DPRD Tapteng.
Istimewa

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyerahkan Ranperda kepada Ketua dan didampingi Wakil Ketua DPRD Tapteng.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menghadiri agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Tapteng, dan berlangsung di Gedung Dewan setempat, Senin (12/10/2026).

Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, didampingi Wakil Ketua Dewan Tapteng, Joneri Sihite dan Disman Sihombing.

Dalam pidatonya, Bupati Masinton Pasaribu menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD setempat atas sinergitas serta komitmen yang terus terjalin dalam menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan komitmen dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," kata Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu.
Ia menegaskan, bahwa ketiga ranperda yang diajukan berorientasi langsung pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberian manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Masinton Pasaribu memaparkan secara rinci latar belakang serta urgensi dari masing-masing Ranperda.

Ranperda tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah merupakan bagian vital dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Melalui Perda ini, Pemkab Tapteng mendorong terciptanya sistem terintegrasi dan berkelanjutan mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

"Perda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperbaiki tata kelola persampahan, meningkatkan kesadaran publik, serta melibatkan partisipasi aktif dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat," katanya.
produk kecantikan untuk pria wanita

Masinton juga menyampaikan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang merupakan hak fundamental warga negara demi perwujudan keadilan sosial.

"Menyadari keterbatasan ekonomi yang kerap menjadi hambatan masyarakat kurang mampu saat berhadapan dengan hukum, Pemkab Tapteng hadir untuk menjamin akses pendampingan hukum yang transparan dan akuntabel melalui kerja sama dengan lembaga penyedia bantuan hukum terakreditasi," ujar Bupati Masinton.

Sambung Bupati Tapanuli Tengah, Ranperda terkait Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

iklan peninggi badan
"Penataan OPD dilakukan sebagai langkah strategis agar struktur kelembagaan Pemkab Tapteng semakin kaya fungsi, berdaya guna, dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Penataan ini telah melewati proses evaluasi, verifikasi, pendampingan, serta mengantongi persetujuan resmi dari Gubernur Sumatera Utara," ungkapnya.

Bupati Tapanuli Tengah menjelaskan, persetujuan Gubernur Sumatera Utara mencakup langkah krusial restrukturisasi Perangkat Daerah Pemkab Tapteng melalui penggabungan urusan, penyesuaian nomenklatur, dan peningkatan tipe kelembagaan, antara lain;

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Tipe A). Penggabungan Urusan Ketenagakerjaan dengan Urusan Koperasi dan UKM.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A). Penggabungan Urusan KB-Pengendalian Penduduk dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A). Penggabungan Urusan Pariwisata dengan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Tipe A). Penggabungan Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, serta Kelautan dan Perikanan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah / Bapperida (Tipe A). Peningkatan tipe dan penyesuaian nomenklatur dari Bappeda untuk mengakomodasi fungsi riset dan inovasi daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penyesuaian nomenklatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Mengakhiri pidatonya, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, berharap proses pembahasan ketiga Ranperda berjalan lancar, konstruktif, dan selesai tepat waktu.

Selain itu, ia memastikan seluruh jajaran OPD siap mendukung penuh proses pembahasan dengan menyajikan data dan penjelasan teknis yang dibutuhkan DPRD.

"Mari kita tempatkan kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah di atas kepentingan sektoral dan kelembagaan. Dengan semangat Sahata Saoloan, kita bangun kerja sama yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tegas Masinton.

Bupati Tapteng juga mengimbau seluruh pihak untuk bahu-membahu mewujudkan Kabupaten Tapanuli Tengah yang tangguh, naik kelas, adil untuk semua, dan lestari berkeadaban.

Rapat Paripurna DPRD Tapanuli Tengah ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Tapteng dan para tamu undangan.
Editor: Arman Junedy
Tag:
busana muslimah
Berita Terkini
Index
Berita Pilihan
adidas biggest sale promo samsung flash sale baju bayi wardah cosmetic cutbray iklan idul fitri alfri
Kontak   Disclaimer   Karir   Iklan   Tentang Kami   Pedoman Media Siber

Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

gopay later
↑