Penyampaian tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Lima Puluh, dan dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i.

Dalam rapat itu, Syafrizal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan serta kerja sama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara.

Ia menjelaskan, KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama pada Senin (14/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda Perubahan APBD 2026.

Menurut Syafrizal, perubahan APBD tidak sekadar menyangkut penyesuaian anggaran, tetapi harus diarahkan untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Buah dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara. Program-program yang berpihak kepada masyarakat harus kita kedepankan melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Syafrizal.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pembangunan di berbagai sektor sekaligus optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Syafrizal mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Karena itu, evaluasi dan pembenahan, kata dia, menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan ke depan.

Setelah Nota Keuangan dan Ranperda disampaikan, tahapan selanjutnya adalah pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD. Pemerintah daerah berharap proses tersebut berjalan efektif hingga tercapai persetujuan bersama.

Kesepakatan Perubahan APBD 2026 nantinya menjadi salah satu pijakan dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Batu Bara pada sisa tahun anggaran berjalan.