Senin, 14 Jun 2021 01:32
  • Home
  • Politik
  • Sumut Terima 128 SK Hutan Sosial dan Adat, Edy: Kita Akan Terus Berupaya Menambahnya

Sumut Terima 128 SK Hutan Sosial dan Adat, Edy: Kita Akan Terus Berupaya Menambahnya

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Jumat, 08 Jan 2021 04:08
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/ Veri Ardian
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapat 128 Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan Adat dengan luas total 71.068,36 hektare (Ha) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). SK ini diserahkan Presiden Jokowi pada acara Penyerahan SK Hutan Adat, SK Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Kamis (7/1), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia.

Ada 20 kabupaten di Sumut yang mendapatkan SK Hutan Sosial dan Hutan Adat pada kesempatan ini yaitu Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Toba. Luas Lahan untuk Hutan Sosial yang diberikan 68.674,53Ha sementara Hutan Adat 2.393,83Ha.

Hutan sosial dan adat yang diberikan kepada Sumut ini dihuni oleh 16.170 KK. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus berupaya agar lebih banyak lagi Hutan Sosial, Adat dan TORA yang diserahkan pemerintah untuk dikelola masyarakat.

"Kita ke depannya akan berupaya untuk menambah luas Hutan Sosial, Adat dan TORA. Target kita itu Sumut mendapat 509.000 hektare untuk hutan yang dikelola masyarakat. Dan tentunya ini dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Edy Rahmayadi, usai mengikuti acara Penyerahan SK Hutan Adat, Hutan Sosial dan TORA secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.


Edy Rahmayadi memastikan, Pemprov Sumut akan melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima hak pengelolaan hutan agar pemanfaatan hutan lebih produktif dan tetap menjaga kelestarian alam. Untuk itu, menurutnya butuh ahli-ahli untuk membimbing masyarakat mengelola hutan secara baik dan benar.

"Sesuai arahan Presiden kita akan memberikan pendampingan kepada masyarakat pengelola hutan agar tujuan kita membuat hutan lebih produktif bisa tercapai. Itu butuh kerja sama dengan para ahli perkebunan, perhutanan, perikanan dan lainnya, sehingga kita menemukan apa yang cocok di hutan tersebut karena hutan di setiap daerah kita berbeda-beda karakteristiknya. Kita akan kembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing," sebut Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Presiden Jokowi menekankan masyarakat yang telah menerima hak pengelolaan hutan agar tidak menelantarkan lahan, apalagi mengalihkan SK tersebut kepada orang lain. "Hati-hati, saya akan terus ikuti meskipun dari Jakarta saya bisa mengikuti ini," tegas Presiden.

Jokowi meminta pengelola lahan harus bisa merumuskan usaha yang dibuka pada hutan tersebut. Hutan-hutan tersebut harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan syarat tetap menjaga kelestarian hutan.


"Di desa-desa, di beberapa provinsi sudah mulai masuk ke sana dan laku, menguntungkan dan memberikan hasil. Juga berkaitan dengan bisnis agrosilvopastura ini juga sudah dimulai, kemudian bisnis bioenergi juga beberapa sudah dimulai. Juga bisnis hutan kayu, banyak sekali. Bapak ibu bisa pilih yang cocok sesuai dengan provinsi dan wilayah masing-masing," ujar Jokowi.

Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan penyerahan SK pengelolaan hutan ini menjadi salah satu penyelesaian konflik hutan dan pemukiman yang sering terjadi di Indonesia. Dia meminta dukungan Gubernur dan Bupati dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat ini.

"Hingga akhir Desember 2021 total hutan yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 4,42 juta hektare yang dihuni oleh 895.000 KK. Kita harapkan dukungan gubernur untuk pengelolaan hutan ini karena selain untuk kesejahteraan masyarakat, ini juga menjadi penyelesaian masalah konflik hutan dan pemukiman," katanya.

Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pasar Rawa Rudi Irwansyah mengatakan pihaknya telah merumuskan beberapa usaha pada lahan 138 Ha yang mereka terima. Usaha tersebut antara lain zona penanaman mangrove, wisata mangrove dan wisata religi.

"Kita ada zona penanaman mangrove 100 ha dan darat 38 ha, darat kita tanam dengan kayu darat seperti sengon dan lainnya. Ke depannya kita akan berupaya untuk membuat wisata mangrove dan wisata religi. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengembangan usaha atau bisnis lainnya," kata Rudi usai acara.

Acara di Aula Tengku Rizal Nurdin ini juga dihadiri Sekdaprov Sumut R Sabrina, Sekretaris Ditjen PSLB3 Sayid Muhadhar, Plt Kadis Kehutanan Pemprov Sumut Herianto, dan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sumatera Apri Dwi Sumarah. Selain itu juga hadir perwakilan masyarakat penerima hak pengelolaan hutan dan juga OPD terakit.
Editor: Tessa

T#g:adatHutan
Berita Terkait
  • Sabtu, 05 Jun 2021 08:35

    Bobby Ajak Kahiyang Terobos Hujan Kunjungi Hutan Kota

    Di tengah hujan yang cukup deras, Wali Kota Medan Bobby Nasution ajak Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu mengunjungi Hutan Kota Kanal Jalan Eka Sama, Medan Johor, Jumat (4/6/2021).

  • Kamis, 03 Jun 2021 14:23

    LKLH Harapkan Bupati Dapat Memberikan Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

    Darwin Marpaung Kordinator Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Labuhanbatu Raya pada media ini saat dikunjungi ke Kantornya di Perumnas Damuli Minimalis Tahap 2 Blok C. No. 11 Damuli Pekan, Lab

  • Selasa, 25 Mei 2021 07:04

    Ada yang meninggal terpapar Covid-19, warga Kwala Bingai gelar "Kenduri Tolak Bala"

    Pola hidup sehat serta menerapkan 3M dan disiplin Protokol Kesehatan, merupakan cara untuk menghindari munculnya klaster baru serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

  • Rabu, 19 Mei 2021 07:39

    Bakumsu: Hentikan Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Natumingka, Balige

    Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) mengutuk tindakan pihak PT Toba Pulp Lestari yang melakukan tindak kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Natumingka, Balige.

  • Rabu, 28 Apr 2021 02:28

    Nyatakan Sikap, Lembaga Adat Papua Minta KKB Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

    Lembaga Masyarakat Adat (LMA) beserta Dewan Adat Papua (DAP) dan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Nabire menyatakan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin brutal. Karena itu, KKB statusnya layak dinaikkan menjadi organisasi teroris.

  • Senin, 26 Apr 2021 19:26

    Ketum Pemuda Adat: Tidak Ada Alasan Lagi untuk Tidak Menetapkan KKB Sebagai Teroris

    Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur setelah terjadi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Minggu sore (25/4).Gusti Putu gugu

  • Sabtu, 17 Apr 2021 18:27

    Tokoh Papua Sebut KKB Yang Membantai Warga di Kabupaten Puncak, Melukai Adat

    Yanto Eluay, putra tokoh pejuang Papua Theys Hiyo Eluay dan juga tokoh adat di Papua yang merupakan Ondofolo di Sentani, Jumat (16/4/2021) mengatakan, serangkaian kekejaman yang dilakukan KKB (Kelompo

  • Kamis, 25 Mar 2021 11:45

    Ketua DPRD Labura tinjau lokasi kawasan hutan yang dirusak

    Mendapat Infromasi bahwa telah terjadi perusakan terhadap kawasan hutan lindung di Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara H. Indra Surya Bakti Simatupang,

  • Selasa, 23 Mar 2021 21:23

    LKLH Siap Membantu Melegalkan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan

    Darwin Marpung Koordinator Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Labuhanbatu Raya Siap Membantu Melegalkan lahan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Hutan. Pernyataan ini diungkapkannya pada saa

  • Jumat, 19 Mar 2021 08:19

    Polhut KPH III Kisaran dan Polairud Tanjung Leidong Amankan Alat Berat Perusak Hutan Lindung

    Team Gabungan Polisi Hutan dari KPH Wilayah III KIsaran dan Polairud Tanjung Leidong Polres Labuhan Batu mengamankan Barang Bukti alat Berat Excavator Backhoe merk Hitachi berwarna orange, Kamis (18/

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak