Minggu, 07 Mar 2021 22:29
  • Home
  • Politik
  • Sumut Terima 128 SK Hutan Sosial dan Adat, Edy: Kita Akan Terus Berupaya Menambahnya

Sumut Terima 128 SK Hutan Sosial dan Adat, Edy: Kita Akan Terus Berupaya Menambahnya

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Jumat, 08 Jan 2021 04:08
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/ Veri Ardian
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapat 128 Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan Adat dengan luas total 71.068,36 hektare (Ha) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). SK ini diserahkan Presiden Jokowi pada acara Penyerahan SK Hutan Adat, SK Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Kamis (7/1), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia.

Ada 20 kabupaten di Sumut yang mendapatkan SK Hutan Sosial dan Hutan Adat pada kesempatan ini yaitu Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Toba. Luas Lahan untuk Hutan Sosial yang diberikan 68.674,53Ha sementara Hutan Adat 2.393,83Ha.

Hutan sosial dan adat yang diberikan kepada Sumut ini dihuni oleh 16.170 KK. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus berupaya agar lebih banyak lagi Hutan Sosial, Adat dan TORA yang diserahkan pemerintah untuk dikelola masyarakat.

"Kita ke depannya akan berupaya untuk menambah luas Hutan Sosial, Adat dan TORA. Target kita itu Sumut mendapat 509.000 hektare untuk hutan yang dikelola masyarakat. Dan tentunya ini dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Edy Rahmayadi, usai mengikuti acara Penyerahan SK Hutan Adat, Hutan Sosial dan TORA secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.


Edy Rahmayadi memastikan, Pemprov Sumut akan melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima hak pengelolaan hutan agar pemanfaatan hutan lebih produktif dan tetap menjaga kelestarian alam. Untuk itu, menurutnya butuh ahli-ahli untuk membimbing masyarakat mengelola hutan secara baik dan benar.

"Sesuai arahan Presiden kita akan memberikan pendampingan kepada masyarakat pengelola hutan agar tujuan kita membuat hutan lebih produktif bisa tercapai. Itu butuh kerja sama dengan para ahli perkebunan, perhutanan, perikanan dan lainnya, sehingga kita menemukan apa yang cocok di hutan tersebut karena hutan di setiap daerah kita berbeda-beda karakteristiknya. Kita akan kembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing," sebut Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Presiden Jokowi menekankan masyarakat yang telah menerima hak pengelolaan hutan agar tidak menelantarkan lahan, apalagi mengalihkan SK tersebut kepada orang lain. "Hati-hati, saya akan terus ikuti meskipun dari Jakarta saya bisa mengikuti ini," tegas Presiden.

Jokowi meminta pengelola lahan harus bisa merumuskan usaha yang dibuka pada hutan tersebut. Hutan-hutan tersebut harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan syarat tetap menjaga kelestarian hutan.


"Di desa-desa, di beberapa provinsi sudah mulai masuk ke sana dan laku, menguntungkan dan memberikan hasil. Juga berkaitan dengan bisnis agrosilvopastura ini juga sudah dimulai, kemudian bisnis bioenergi juga beberapa sudah dimulai. Juga bisnis hutan kayu, banyak sekali. Bapak ibu bisa pilih yang cocok sesuai dengan provinsi dan wilayah masing-masing," ujar Jokowi.

Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan penyerahan SK pengelolaan hutan ini menjadi salah satu penyelesaian konflik hutan dan pemukiman yang sering terjadi di Indonesia. Dia meminta dukungan Gubernur dan Bupati dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat ini.

"Hingga akhir Desember 2021 total hutan yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 4,42 juta hektare yang dihuni oleh 895.000 KK. Kita harapkan dukungan gubernur untuk pengelolaan hutan ini karena selain untuk kesejahteraan masyarakat, ini juga menjadi penyelesaian masalah konflik hutan dan pemukiman," katanya.

Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pasar Rawa Rudi Irwansyah mengatakan pihaknya telah merumuskan beberapa usaha pada lahan 138 Ha yang mereka terima. Usaha tersebut antara lain zona penanaman mangrove, wisata mangrove dan wisata religi.

"Kita ada zona penanaman mangrove 100 ha dan darat 38 ha, darat kita tanam dengan kayu darat seperti sengon dan lainnya. Ke depannya kita akan berupaya untuk membuat wisata mangrove dan wisata religi. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengembangan usaha atau bisnis lainnya," kata Rudi usai acara.

Acara di Aula Tengku Rizal Nurdin ini juga dihadiri Sekdaprov Sumut R Sabrina, Sekretaris Ditjen PSLB3 Sayid Muhadhar, Plt Kadis Kehutanan Pemprov Sumut Herianto, dan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sumatera Apri Dwi Sumarah. Selain itu juga hadir perwakilan masyarakat penerima hak pengelolaan hutan dan juga OPD terakit.
Editor: Tessa

T#g:adatHutan
Berita Terkait
  • Selasa, 02 Mar 2021 10:52

    PP PMKRI: Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat

    Tiga pejuang adat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq Kecamatan Kutai Timur, Kalimantan Timur telah ditangkap aparat polisi pada Sabtu (27/02/2021) pukul 18:28 WITA. Mereka adalah Daud Luwing (K

  • Selasa, 23 Feb 2021 22:23

    Gubernur Edy Rahmayadi akan Upayakan Perizinan ke Kementerian LHK

    Pembukaan jalur alternatif Medan-Berastagi kembali mendapat dorongan dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Saat ini, pembukaan jalur Medan-Tuntungan-Kutalimbaru-Tandukbenua-Sembaikan-Ber

  • Rabu, 10 Feb 2021 14:40

    LMHAI terima buku panduan subjek dan objek masyarakat adat dari Men LHK

    LMHAI (Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia) terima panduan Pedoman Subjek dan Objek Masyarakat Hukum Adat dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta, Rabu (10/02/2021).Sebelumn

  • Jumat, 29 Jan 2021 10:29

    Bersama KPH Perhutani, Dandim 0824/Jember Tinjau Lokasi Rencana Sasaran TMMD 110

    Rencana pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 110 Tahun 2021 di Kabupaten Jember ditempatkan di Desa Mulyorejo dan Desa Harjomulyo, dengan berbagai sarana fisik maupun non fisik, termasuk

  • Senin, 18 Jan 2021 02:18

    Masyarakat Adat Papua Dukung Vaksinasi Covid-19

    Vaksinasi corona nasional sudah dimulai di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat adat di Bumi Cendrawasih mendukung program ini, agar pandemi segera berakhir. Warga sipil P

  • Sabtu, 09 Jan 2021 08:09

    Perkuat Tali Silaturahmi, Satgas Yonif MR 413 Gelar Anjangsana di Kediaman Tokoh Adat Kampung Nafri

    Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 413 Kostrad Pos Nafri memperkuat tali silaturahmi dengan menggelar anjangsana di Kediaman tokoh Adat Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura.Hal tersebut disampaikan

  • Sabtu, 26 Des 2020 20:26

    Luka Akibat Serangan Babi Hutan, Warga Kampung Erambu Diobati Satgas Yonif 125/Simbisa

    Mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat diserang babi hutan, Yanto (37 th) warga Kampung Erambu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, mendatangi Pos Kout Satgas Pamtas RI-PNG Yon

  • Rabu, 23 Des 2020 02:23

    Pemuda Adat Mendukung Pemerataan Pembangunan di Papua

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendorong pemerataan pembangunan ke kawasan Timur Indonesia, tidak terkecuali di Papua dan Papua Barat. Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo mengata

  • Jumat, 11 Des 2020 08:31

    Gotong Royong Cegah Kepunahan Pohon Ulin di Sungai Keruh, Musi Banyuasin

    Pohon Ulin dalam bahasa daerah disebut dengan Bulian atau Kayu Besi atau Onglen, adalah jenis pohon asli Indonesia (indigenous tree species) yang digolongkan ke dalam suku Lauraceae. Ini termasuk jeni

  • Rabu, 09 Des 2020 11:09

    Pembangunan Rumah Adat di Skouw Yambe, Bukti Kedekatan Satgas Yonif MR 413 Kostrad Dengan Masyarakat

    Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad Pos Ramil Tami membantu masyarakat Perbatasan RI-PNG dalam pembuatan Rumah Adat di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Demikian

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak