Sabtu, 17 Apr 2021 12:30
  • Home
  • Politik
  • Sekda Sabrina: Hak Pilih ASN Hanya Direfleksikan di Bilik Suara

Netralitas ASN dalam Pilkada

Sekda Sabrina: Hak Pilih ASN Hanya Direfleksikan di Bilik Suara

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Sabtu, 28 Nov 2020 23:28
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/ Imam Syahputra
Webinar "Netralitas ASN dalam Pilkada dan Anti Korupsi" yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Ruang Sumut Smart Province, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Sabtu (28/11/2020).
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diingatkan tentang netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2020. Meski memiliki hak pilih, para ASN hanya boleh merefleksikannya di bilik suara.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat membuka webinar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sumut yang bertema 'Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak dan ASN Anti Korupsi' di Sumut Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Sabtu (28/11).

Menurut Sabrina, para ASN mesti diberi kesadaran bahwa dalam Pilkada mereka memiliki hak pilih. "Dan hak pilih kita (ASN) direfleksikan dalam bilik suara," ujar Sabrina yang juga Ketua Dewan Pengurus  KORPRI Sumut.

Dijelaskannya, ASN merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, ASN tidak berpihak kepada kepentingan apapun, selain pembangunan dan pelayanan publik. Netralitas ASN merupakan gambaran kualitas penyelenggaraan Pilkada yang berasas langsung, jujur dan adil.


Sabrina mengatakan ada beberapa sebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Antara lain, ASN yang hendak mempertahankan jabatannya hingga memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pasangan calon.

Ditegaskannya, ASN yang melanggar netralitas akan diberi sanksi sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan. "Maka ASN yang melanggar netralitas diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya," kata Sabrina.

Disampaikan juga, tema webinar 'Netralitas ASN dan ASN Anti Korupsi' dipilih lantaran relevan dengan kondisi saat ini. Pertama, Pilkada serentak dilakukan pada 9 Desember 2020. Selain itu tanggal tersebut juga bertepatan dengan Hari Anti Korupsi. Maka tema tersebut sangat pantas diberikan kepada para peserta yang notabene adalah ASN.

"Selain merayakan HUT KORPRI, kita juga berpartisipasi memperingati Hari Anti Korupsi yang juga akan diadakan dalam waktu dekat. Kita juga perlu mengingatkan kepada ASN agar tetap netral pada Pilkada serentak dan harus anti korupsi," kata Sabrina.

Senada dengan Sabrina, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Herdensi mengatakan ketidaknetralan ASN dapat mencederai asas keadilan pemilu. Menurutnya, ASN memiliki sumber daya atau fasilitas yang dibiayai negara.


"Pasangan calon yang memanfaatkan atau memobilisasi ASN yang menggunakan anggaran negara pasti secara tidak langsung merugikan pasangan calon lain yang tidak memiliki akses birokrasi," ujar Herdensi.

Herdensi juga memaparkan contoh ketidaknetralan ASN dalam Pilkada antara lain, berkampanye atau melakukan sosialisasi melalui media sosial baik itu memposting, membagikan atau berkomentar. Menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS.

Selain itu, menghadiri acara partai politik, mencalonkan diri tanpa mengudurkan diri, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon, hingga memberikan dukungan ke calon legislatif atau calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP.

Ketua Tim Korsupgah KPK Sumut Azril Zah mengatakan, netralitas ASN sangat berkaitan dengan titik rawan korupsi. Rekrutmen, promosi, mutasi atau rotasi jabatan kepegawaian sangat berkaitan dengan ketidaknetralan ASN. Pihaknya banyak menangani kasus tentang hal tersebut. "Kita harapkan, ASN berhati-hati, jangan melakukan hal jual beli jabatan dengan memberikan sesuatu," kata Azril.

Selain itu Azril memaparkan beberapa titik rawan korupsi di pemerintah daerah, antara lain perencanaan, penganggaran dan pelaksanan APBD. Juga perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, pelayanan publik serta proses penegakan hukum.

"Mohon dukungan dari ASN mendukung proses pencegahan korupsi. Kita tidak pernah tahu efek korupsi kepada masyarakat itu seperti apa," ujar Azril.

Turut hadir dan mengikuti webinar Asisten Administasi Umum dan Aset M Fitriyus, Staf Ahli Gubernur Bidang  Pendidikan Kesehatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kaiman Turnip, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Aspan Sofian, serta para ASN yang menjadi peserta.
Editor: Herda

T#g:Netralitas
Berita Terkait
  • Rabu, 09 Des 2020 06:39

    Dandim 0824/Jember Siagakan Anggota, Tekankan Netralitas TNI Jelang Pemungutan Suara

    Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, jelang Pemungutan suara suhu politik relatif menghangat, namun situasi hingga berita ini diturunkan masih sangat kondusif.Menyikapi situasi

  • Sabtu, 05 Des 2020 11:45

    Pengamanan Pilkada, Kapoldasu Jamin Netralitas Polri

    Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin kembali menegaskan kalau Polri khususnya Polda Sumatera Utara, netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020."Tadi sudah saya pesa

  • Rabu, 11 Nov 2020 17:11

    Ketua Desk Pilkada Sumut Imbau ASN Jaga Netralitas dan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19

    Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina mengimbau aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas dan disiplin protokol kesehatan. Hal ini penting untuk mewu

  • Rabu, 11 Nov 2020 15:31

    Ini Pernyataan Sikap Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai Saat Demo Bawaslu

    Puluhan massa dari "Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai" yang menggelar aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sumbermuliorejo, Kecamatan Binjai Timur,

  • Senin, 09 Nov 2020 15:29

    Personel TNI Wilayah Kodim 0209/LB Terima Penyuluhan Hukum Dari Kumdam I/BB

    Penegakan hukum dimulai dari penyuluhan hukum yang bertujuan mencegah dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran hukum. Ini adalah tema kegiatan penyuluhan hukum yang digelar Kodim 0209/LB di Aula Abdi

  • Rabu, 04 Nov 2020 11:54

    Masyarakat: Kepling- kepling Harus Netral di Pilkada

    Sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya, Puluhan masyarakat yang tergabung dalam "Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Binjai" menggeruduk kantor Bawaslu Kota Binjai, Jalan Sisingamangara, Kecamatan

  • Rabu, 04 Nov 2020 10:14

    Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Binjai Geruduk Bawaslu Tuntut Netralitas ASN Pemko

    Puluhan masyarakat yang tergabung dalam "Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Binjai" menggeruduk Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, K

  • Jumat, 16 Okt 2020 18:36

    Herdensi: Integritas Penyelenggara merupakan kunci Pemilu Demokratis

    Integritas Penyelenggara merupakan kunci terlaksananya Pemilihan yang Demokratis dan sehat, baik dari aspek pelaksanaan maupun dari aspek Penyelenggara, Peserta, dan Pemilih.Hal itu dikatakan Ketua Ko

  • Jumat, 16 Okt 2020 14:26

    Bawaslu: Animo ASN Pemko Binjai Hadiri Sosialisasi Netralitas, Rendah

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, Ari Nurwanto, akan segera melapor kepada Walikota Binjai, HM Idaham, terkait animo ASN Pemko Binjai yang rendah dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan

  • Kamis, 15 Okt 2020 20:35

    Puluhan ASN Pemko Medan Ikuti Sosialisasi Netralitas

    Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan mengikuti kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN Bagi Instansi Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam Tahapan Kampanye Pem

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak