Minggu, 19 Sep 2021 09:17
  • Home
  • Politik
  • RUU Pemilu resmi dikeluarkan dari Prolegnas 2021

RUU Pemilu resmi dikeluarkan dari Prolegnas 2021

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Rike
Selasa, 09 Mar 2021 16:29
Istimewa
DPR RI
Keputusan Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Dengan demikian selesai pandangan mini fraksi (terkait RUU Pemilu)," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM serta PPUU DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).

Dalam Raker tersebut, sebanyak 8 fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021, hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta RUU tersebut tetap dibahas.


Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat tersebut mengatakan pemerintah sepakat pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

"Jadi kami hanya sepakat untuk satu RUU itu didrop (RUU Pemilu). Kami kira singkat saja dan tidak perlu menyampaikan evaluasi seluruhnya," ujarnya.

Menurut dia, RUU yang telah masuk dalam Prolegnas 2021 tinggal dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan Tingkat II kecuali RUU Pemilu.
Editor: Budi

T#g:Pilkada 2024ProlegnasRUU
Berita Terkait
  • Senin, 13 Sep 2021 20:33

    Pilkada 2024, Dairi Butuh Sosok Pemimpin Muda Yang Nasionalis-Religius

    Tidak terasa Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah lebih 2 tahun, pasangan Bupati Eddy K.A Berutu dan Wakil Bupati Jimmy A.L Sihombing adalah pasangan yang diamanahkan kan oleh raky

  • Jumat, 03 Sep 2021 09:43

    Bahas RUU Landas Kontinen di DPR, Laksdya TNI Aan Kurnia paparkan sejumlah kerawanan Kamla

    Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontine

  • Sabtu, 12 Jun 2021 15:52

    Tidak Pro Rakyat, Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata Minta Pemerintah Pikir Ulang Tentang Pajak Sekolah dan Sembako

    Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata menilai rencana pemerintah untuk mengadakan Pajak Pertambahan Nilai atas Sekolah dan produk pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sejenisnya tidak pro rakya

  • Senin, 23 Nov 2020 02:23

    RUU BPIP Menangkal Ancaman Ideologi Berbahaya

    Pemerintah sedang merancang RUU BPIP yang mengatur tentang Pancasila dan lembaga BPIP. Awalnya masyarakat heran mengapa pancasila perlu dibikinkan Undang-Undang. Namun kini mereka paham bahwa RUU ini

  • Senin, 05 Okt 2020 05:05

    Rencana Mogok Massal Buruh Tak Mendapat Simpati

    Tanggal 6-8 Oktober 2020, buruh akan melakukan mogok kerja secara massal. Alasannya karena mereka menolak RUU Cipta Kerja. Namun sayangnya rencana mogok massal sekaligus demo tidak mendapat simpati. K

  • Senin, 14 Sep 2020 09:44

    Masyarakat Mendukung RUU BPIP

    Regulasi terkait pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) ke dalam undang-undang dinilai amat penting. Sebab, hal ini merupakan jawaban dari berbagai tantangan ideologis seperti paham komunisme, liberalisme

  • Senin, 31 Agu 2020 21:11

    PP PMKRI Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Masyarakat Adat

    Pasca terjadinya penggusuran paksa dan tindakan represif terhadap Masyarakat Adat Besipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, kali ini Masyarakat Adat Kinipan, Lamandau, Kalimantan T

  • Senin, 17 Agu 2020 04:17

    Omnibus Law RUU Cipta Kerja Percepat Pemulihan Ekonomi

    Kondisi Indonesia yang masih di bawah pandemi covid-19 membuat pemerintah membuat peraturan baru. Salah satunya omnibus law RUU Cipta Kerja. Dengan adanya RUU ini maka masyarakat diuntungkan karena me

  • Selasa, 11 Agu 2020 03:11

    RUU BPIP Mendapat Dukungan Masyarakat

    Secara resmi pemerintah telah menarik Rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan menggantinya dengan Rancangan Undang undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Masyarakat pun

  • Minggu, 02 Agu 2020 08:02

    Pasal Kontroversial Tidak Ada di RUU BPIP

    Rancangan Undang-undang Badan Pembina Ideologi Pancasila (RUU BPIP) merupakan payung hukum agar penanaman Pancasila dapat diperkuat. Publik pun meyakini tidak ada pasal kontroversial di RUU BPIP. Prod

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak