Minggu, 19 Sep 2021 15:37
  • Home
  • Politik
  • Prof Djohar Arifin: Sosialisasi Penerimaan "Satu Juta Guru Honorer" sangat minim

Prof Djohar Arifin: Sosialisasi Penerimaan "Satu Juta Guru Honorer" sangat minim

Langkat (utamanews.com)
Oleh: Ahmad Aqil
Rabu, 30 Des 2020 23:20
Istimewa
Prof Djohar Arifin Husin
Usulan formasi dari Pemerintah Daerah terkait pendaftaran rekruitmen "Satu Juta Guru Honorer" jelang satu hari batas masa pendaftaran, dinilai masih belum memuaskan.

Agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diharapkan dapat memperpanjang masa pendaftaran hingga menggencarkan sosialisasi hingga pelosok daerah.

"Kami mendapat informasi hingga H-1 penutupan masa pendaftaran, pengajuan formasi kebutuhan guru dari Pemerintah Daerah, tergolong masih minim. Untuk itu, kami meminta perpanjangan masa pendaftaran sehingga makin banyak peluang bagi guru honorer untuk berkesempatan memperbaiki masa depan mereka," pinta Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin, Anggota Komisi X DPR RI, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (30/12).

Politisi dari Partai Gerindra ini juga mengatakan, hingga pertengahan Desember lalu, adapun jumlah usulan formasi Guru dari Pemerintah Daerah dinilai masih relatif rendah, yaitu 174.077 formasi dari 1.000.0000 target rekrutmen guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


"Pemerintah daerah sepertinya masih ragu untuk mengajukan formasi kebutuhan guru, karena dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah," bebernya.

Tidak hanya itu, Tokoh Nasional berdarah Melayu ini juga mengatakan, selama ini beban gaji dan tunjangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, baik dari unsur PNS maupun PPPK, memang menjadi beban Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pada saat ada pembukaan rekruitmen Satu Juta Guru Honorer menjadi PPPK, Pemerintah Daerah khawatir hal itu akan memperberat beban APBD. 

"Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menegaskan jika sejuta guru honorer yang direkrut dengan skema PPPK, yang nantinya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, baik dari segi gaji dan tunjangannya," tegas Prof Djohar Arifin.

Sebagai Anggota Komisi X DPR RI yang salah lingkup tugasnya adalah Pendidikan, Djohar menilai minimnya sosialisasi tentang rencana rekruitmen Sejuta Guru Honorer sebagai PPPK, menjadi pemicu keengganan Pemerintah Daerah untuk mengajukan formasi kebutuhan Guru ke Pemerintah Pusat. 
Editor: Herda

T#g:DPR RIPPPKGuruHonorer
Berita Terkait
  • Selasa, 14 Sep 2021 22:54

    Pemko Binjai Seleksi 349 Tenaga Honorer untuk PPPK

    Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pendidikan, melaksanakan Seleksi Kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 yang berlokasi di Sekola

  • Senin, 13 Sep 2021 16:33

    Bupati ke Peserta Ujian ASN-PPPK Guru: Jangan Percaya Calo

    Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani meninjau langsung pelaksanaan Seleksi (Ujian) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun

  • Kamis, 09 Sep 2021 19:09

    Rapat Koordinasi Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kota Tebing Tinggi 

    Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP menghadiri Rapat Koordinasi Panitia Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Kota Tebing Tinggi di Hotel Amanda Tebing Tinggi, Kamis (9

  • Sabtu, 04 Sep 2021 15:04

    Dunia Pendidikan Di Tanjungbalai Siap Untuk PTM

    Pembelajaran Tatap Muka atau yang sering disebut dengan istilah PTM, kini kian hangat dibincangkan. Terkhusus dalam dunia Pendidikan yang saat ini sudah lama proses belajar mengajar dilaksanakan melal

  • Jumat, 03 Sep 2021 09:43

    Bahas RUU Landas Kontinen di DPR, Laksdya TNI Aan Kurnia paparkan sejumlah kerawanan Kamla

    Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontine

  • Selasa, 31 Agu 2021 10:41

    Periksa Dana Pelatihan, Diklat dan Bimtek Dinas Pendidikan Paluta Tahun 2020

    Pelatihan, Diklat dan Bimtek kepala sekolah dan guru tahun 2020 yang digelar di hotel merupakan bagian dari upaya menghambur-hamburkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Paluta.Demikian disampaika

  • Senin, 30 Agu 2021 23:10

    Selamat. Prof Djohar Arifin Husin, Presiden Alumni Universiti Malaya (UM) di Indonesia

    Tokoh Nasional kelahiran Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang juga anggota Komisi X DPR RI, Profesor Dr Ir Djohar Arifin Husin, resmi terpilih sebagai Presiden Alumni Universiti Malay

  • Jumat, 27 Agu 2021 22:57

    RDP Dengan DPR, Kepala Bakamla RI Uraikan Program Prioritas Nasional Penguatan Keamanan Laut

    Bakamla RI kembali hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini agenda rapat membahas tentang pagu anggaran Bakamla RI di tahun 2022 dan rencana program prioritas

  • Kamis, 26 Agu 2021 18:26

    Walikota Akui Belum Semua Honorer Pemko Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

    Guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur dan Walikota Binjai tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Binjai, Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah M.AP, menghadir

  • Selasa, 27 Jul 2021 21:57

    Diduga Nota Dinas Abal-Abal, Seret Kacabdis Pendidikan Siantar ke Polres Simalungun

    Permainan iming-iming jabatan, masih saja terus menjadi peluang bagi yang memiliki kewenangan dalam memberikan jabatan. Praktek iming-iming jabatan tersebut baru saja memakan korban, seorang Guru SMK

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak