Jumat, 15 Jan 2021 22:29
  • Home
  • Politik
  • Presiden Jokowi minta para Menteri 'mempercepat belanja'

Presiden Jokowi minta para Menteri 'mempercepat belanja'

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dito
Minggu, 28 Jun 2020 21:48
Setkab.go.id
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi meminta agar para menteri mempercepat belanja kementerian untuk meningkatkan uang beredar di masyarakat.

"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," kata Presiden Jokowi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.

Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6).

"Jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa saja. Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu perpres saya keluarkan perpresnya," kata Presiden pula.

Presiden mencontohkan anggaran di bidang kesehatan yang sudah dianggarkan sebesar Rp75 triliun, tapi pencairannya masih di bawah 2 persen.


"Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga 'men-trigger' ekonomi," ujar Presiden.

Presiden memerintahkan agar segera dilakukan pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, dan tenaga medis.

"Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp75 triliun," kata Presiden lagi.

Begitu juga bantuan sosial yang ditunggu masyarakat agar segera dikeluarkan.

"Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini 'extra ordinary' harusnya 100 persen dikeluarkan," kata Presiden.

Seperti diketahui, untuk bansos tunai di luar Jabodetabek yang ditargetkan bagi 9 juta orang, data yang terkumpul per 17 Mei 2020 adalah sebanyak 8.366.838 KK. Realisasi tahap 1 per 16 Juni 2020 adalah Rp4,73 triliun (87,71 persen), tahap 2 per 16 Juni 2020 adalah sebesar Rp3,96 triliun. Sejumlah kendala adalah karena masih ada daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos, kondisi geografis serta keterbatasan loket pembayaran di PT Pos.


"Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka menunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, tidak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti tidak ada apa-apa, berbahaya sekali," kata Presiden menegaskan.

Presiden juga meminta agar kucuran dana bagi usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha besar, perbankan, manufaktur, industri, terutama yang padat karya segera diberikan.

"Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini 'extra ordinary'.Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada 'progress' yang signifikan, tidak ada," ujar Presiden dengan nada kecewa.

Presiden Jokowi juga mengaku berani mempertaruhkan reputasi politiknya untuk mengeluarkan lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya, tapi sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," kata Presiden.

Ia pun meminta agar para menterinya memahami dan mengerjakan apa yang ia perintahkan.

"Saya betul-betul minta pada bapak ibu dan saudara sekalian mengerti memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras, dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis, sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan saya akan siapkan," kata Presiden lagi.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para kepala lembaga negara.
Editor: Budi

T#g:Jokowi
Berita Terkait
  • Senin, 04 Jan 2021 21:24

    Jokowi Luncurkan Bantuan Tunai 2021, Edy Rahmayadi Pastikan Bantuan Langsung Diterima Masyarakat

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri secara virtual Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021 oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Bantuan ini akan disalurkan kepada masya

  • Minggu, 03 Jan 2021 02:03

    Reshuffle Kabinet Berdampak Positif

    Presiden Jokowi mengganti 6 menteri dengan yang baru, dan sempat menghebohkan publik. Pasalnya menteri kesehatan yang baru tidak berlatar belakang tenaga medis. Meskipun begitu, rehuffle kabinet berda

  • Kamis, 31 Des 2020 14:51

    Polemik Arsip Nasional, Presiden Diminta Turun Tangan

    Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tengah dilanda krisis legitimasi kepemimpinan. Pasalnya, sejak mencuat ke publik, status Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI yang dijabat oleh M. Taufik, memuncu

  • Minggu, 20 Des 2020 08:20

    Negara Mengakomodasi Program Vaksin Gratis

    Polemik vaksin Covid-19 berbayar telah menjadi perdebatan di publik beberapa waktu belakangan ini. Menyikapi dinamika tersebut, Pemerintah di bawah arahan Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan bah

  • Minggu, 20 Des 2020 06:20

    Pemuda Adat: Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo di Papua Sudah Sangat Luar Biasa

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendorong pemerataan pembangunan ke Kawasan Timur Indonesia, tidak terkecuali di Papua dan Papua Barat.Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo mengatak

  • Minggu, 22 Nov 2020 00:22

    Pembukaan KKI 2020 Seri 3, Nawal Ajak UMKM di Sumut untuk Maju dan Bangkit

    Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Nawal Edy Rahmayadi bersama Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah menyaksikan secara v

  • Rabu, 18 Nov 2020 20:38

    Jokowi Minta Perubahan Fundamental Pengadaan Barang, Edy Rahmayadi Sepakat Perlunya Transformasi Digital

    Berdasarkan data dan informasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga 9 November 2020 belum mencapai 50%. Untuk itu,

  • Rabu, 04 Nov 2020 07:14

    Dandim 0209/LB Singgung Panen Raya dan Presiden RI Joko Widodo di Koramil 04/LB

    Komandan Kodim (Dandim) 0209/LB Letkol Inf. Asrul Kurniawan Harahap, S.E.,M.Tr (Han) melakukan kunjungan silaturahmi ke Koramil 04 Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah dan Koramil 03 Sei Berombang Kec

  • Rabu, 28 Okt 2020 06:28

    Jokowi Tinjau Kawasan Lumbung Pangan Baru di Sumatera Utara

    Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate) baru dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Selasa (27/10/2020).Kawasan lumbung pangan baru ya

  • Selasa, 27 Okt 2020 22:57

    Presiden RI Tinjau Humbahas Sebagai Potensi Lumbung Pangan

    Presiden Jokowi tiba di Sumut pada kunjungan kerjanya ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dengan agenda Pengembangan Lumbung Pangan Baru (food estate) dan serahkan sertifikat hak atas tanah kep

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak