Jumat, 16 Nov 2018 00:51
  • Home
  • Politik
  • Plt. Bupati Labuhanbatu Sampaikan Jawaban Atas Dua Ranperda Di DPRD

Plt. Bupati Labuhanbatu Sampaikan Jawaban Atas Dua Ranperda Di DPRD

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Moratua Tanjung
Kamis, 13 Sep 2018 17:03
Moratua Tanjung
Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih SH MM saat menyampaikan jawaban atas dua Ranperda di dalam sidang Paripurna gedung DPRD Labuhanbatu.
Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT yang diwakili Sekdakab Ahmad Muflih, SH, MM dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (13/9/2018) yang dipimpin Ketua DPRD Dahlan Bukhari, telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu terhadap penyampaian nota pengantar Bupati Labuhanbatu atas pembahasan dua buah Ranperda Kabupaten Labuhanbatu yang bersifat pengaturan.

"Dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu terhadap nota pengantar yang telah kami sampaikan dalam sidang paripurna DPRD pada tanggal 12 September 2018 kemarin di ruang rapat paripurna ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 8 fraksi DPRD yang telah menyampaikan tanggapan, saran dan pertanyaan terhadap pengantar yang telah kami sampaikan atas pembahasan dua buan ranperda yang bersifat pengaturan," kata Sekdakab Ahmad Muflih.

Saat membacakan Nota Jawaban tersebut secara berturut-turut Sekdakab memberikan penjelasan atas tanggapan, saran dan pertanyaan dari 8 fraksi tersebut, yakni fraksi PDI-P, fraksi PPP, fraksi Amanat Keadilan, fraksi Gerindra, fraksi Perubahan, fraksi Hanura dan fraksi Partai demokrat yang secara bersamaan memberikan apresiasi, dukungan, usul dan saran agar segera dibentuk panitia khusus dalam pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Labuhanbatu nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten Labuhanbatu dan pencabutan Perda No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan agar dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.


"Kemudian kami juga memberikan jawaban atas tanggapan fraksi Golongan Karya tentang pemindahan urusan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Pangan ke Dinas Pertanian. Urusan pemindahan tersebut telah sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah," tambahnya.

Ahmad Muflih juga menjelaskan, Dinas Pertanian dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik Labuhanbatu yang pada umumnya terdiri dari daerah pertanian dan perkebunan, sehingga pemetaan urusan penyuluh pertanian lapangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

Pada kesempatan itu Sekdakab juga menjelaskan, Pencabutan Izin Gangguan tersebut didasarkan atas Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, dan pengaruhnya terhadap penurunan PAD tidak terlalu signifikan, karena terakhir diperoleh dari retribusi tersebut pada tahun 2016 sebesar Rp.11,563,100 atau 0,16 % dari jumlah PAD.

Sebagai solusinya, kata Sekdakab, adalah akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pendataan dan penagihan potensi PAD lainnya, baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

Editor: Boraspati

T#g:Ahmad MuflihRanperda
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Jul 2018 19:24

    Walikota Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Tentang LPP APBD

    Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM dalam hal ini diwakili Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar menyampaikan nota pengantar Rancangan Perda tentang laporan pertanggungj

  • Selasa, 19 Des 2017 19:59

    Paripurna DPRD Taput Sepakati Pengajuan Dua Ranperda

    Rapat Paripurna DPRD Kabupaten​ Tapanuli Utara (Taput), yang dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD di Tarutung, Selasa, (19/12), akhirnya menyepakati 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

  • Selasa, 14 Nov 2017 08:24

    Pemprovsu ajukan Ranperda Perubahan Retribusi dan Pajak Daerah ke DPRD

    Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas bersama DPRD Sumut dalam rapat paripurna pengajuan Ranperda di gedung dewan, Senin (13/11).Hadi

  • Rabu, 20 Sep 2017 23:50

    Ranperda Ketahanan Keluarga Diparipurnakan, Kadis Terkait Tak Hadir

    Rapat paripurna tentang Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Deli Serdang terhadap pendapat Bupati Deli Serdang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketahanan Keluarga di Gedung DPRD Deli S

  • Selasa, 22 Agu 2017 07:02

    Revisi Perda RPJMD Sumut Disahkan, Erry harap Provinsi Berdaya Saing Terwujud

    Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, mengesahkan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut, tahun 2013-2018, Senin (21/8/2018).

  • Selasa, 25 Jul 2017 11:25

    Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar LKPJ 2016 dan 15 Ranperda

    Bupati Humbang Hasundudtan, Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2016 dan lima belas Rancangan

  • Sabtu, 08 Jul 2017 17:58

    Walikota apresiasi dukungan DPRD Gunungsitoli untuk 2 Ranperda 2017

    Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Gunungsitoli terkait pembahasan dua Ranperda Kota Gunungsitoli tahun 2017 ini.

  • Selasa, 14 Mar 2017 12:49

    DPRD Medan Bahas Isu ISIS dan PKI untuk Ranperda Kepling

    Pembahasan syarat-syarat menjadi Kepala Lingkungan (Kepling) atau setara Kepala Dusun/RT di DPRD Kota Medan sampai ke masalah organisasi terlarang PKI, dan organisasi yang belum jelas dilarang apa tid

  • Jumat, 17 Jun 2016 08:55

    Pemkab Palas terima Naskah Akademik 9 Ranperda

    Pemkab Palas sudah menerima penyampaian naskah akademik sebanyak sembilan rancangan peraturan daerah (raperda) oleh tim dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumut, untuk selanjutnya kesembil

  • Selasa, 26 Mei 2015 19:06

    Buang Sampah Sembarangan di Kota Medan Bakal Kena Denda Rp10 Juta

    Guna menegakkan ketentuan hukum dari budaya bersih lingkungan di masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang persampahan, menerbitkan denda senilai

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak