Sabtu, 16 Okt 2021 09:40
  • Home
  • Politik
  • Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penyesuaian Pengelolaan Hutan dengan Peraturan Baru

Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penyesuaian Pengelolaan Hutan dengan Peraturan Baru

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Selasa, 28 Sep 2021 20:28
Dinas Kominfo Sumut
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong percepatan penyesuaian pengelolaan hutan dengan peraturan yang baru. Sehingga tidak terjadi kesalahan pengelolaan dan hutan di Sumut terjaga kelestariannya.

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis usai membuka secara resmi Rapat Sinkronisasi Pengelolaan Hutan Sumut di Madani Hotel Medan, Jalan Sisingamangaraja, Selasa (28/9).

Kehutanan salah satu sektor yang disesuaikan usai terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian diikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PerMenLHK) Nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyesuaian rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian PerMenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang perhutanan sosial.

"Penyesuaian ini harus secepatnya kita lakukan karena banyak perubahan pengelolaan hutan setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Mudah-mudahan dengan cepatnya penyesuaian ini masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan hutan di Sumut bisa terselesaikan," kata Afifi Lubis.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumut disebutkan luas kawasan hutan yaitu 3.010.160,89 hektare, itu berarti sekitar 41% daratan Sumut. Luasnya kawasan hutan Sumut juga menimbulkan masalah yang tidak sedikit dari illegal logging hingga kebakaran hutan, karenanya menurut Afifi, butuh komiten dan keseriusan yang tinggi dalam menyikapi pengelolaan hutan di Sumut.

"Masalah kehutanan kita tidak sedikit dan mungkin beberapa masalahnya pelik, peraturan yang baru mencoba mengurai hal tersebut dan kita yang bekerja di sini harus punya komitmen kuat dalam melaksanakannya," ungkap Afifi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Sumut Herianto mengatakan agar peraturan baru terkait pengelolaan hutan berjalan dengan baik perlu sinkronisasi antarlembaga pengelola hutan. Dengan begitu dalam menjalankan peraturan yang baru antar lembaga berjalan selaras mengelola hutan.

"Ada perubahan terkait perizinan dan investasi, ini perlu kita sesuaikan dan sinkronisasikan agar antara pusat daerah dan lembaga pengelola hutan lainnya selaras. Cukup banyak perubahannya, tetapi melalui rapat ini mudah-mudahan segera kita sinkronkan," kata Herianto.

Hadir pada rapat tersebut Ketua Komisi B DPRD Sumut Dhody Thahir, perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) I Medan, perwakilan UPT LHK, dan Balai Besar Bukit Barisan. Selain itu juga hadir OPD terkait dan perwakilan dari Kementerian LHK.
Editor: Tessa

T#g:Hutan
Berita Terkait
  • Sabtu, 05 Jun 2021 08:35

    Bobby Ajak Kahiyang Terobos Hujan Kunjungi Hutan Kota

    Di tengah hujan yang cukup deras, Wali Kota Medan Bobby Nasution ajak Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu mengunjungi Hutan Kota Kanal Jalan Eka Sama, Medan Johor, Jumat (4/6/2021).

  • Kamis, 03 Jun 2021 14:23

    LKLH Harapkan Bupati Dapat Memberikan Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

    Darwin Marpaung Kordinator Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Labuhanbatu Raya pada media ini saat dikunjungi ke Kantornya di Perumnas Damuli Minimalis Tahap 2 Blok C. No. 11 Damuli Pekan, Lab

  • Kamis, 25 Mar 2021 11:45

    Ketua DPRD Labura tinjau lokasi kawasan hutan yang dirusak

    Mendapat Infromasi bahwa telah terjadi perusakan terhadap kawasan hutan lindung di Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara H. Indra Surya Bakti Simatupang,

  • Selasa, 23 Mar 2021 21:23

    LKLH Siap Membantu Melegalkan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan

    Darwin Marpung Koordinator Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Labuhanbatu Raya Siap Membantu Melegalkan lahan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Hutan. Pernyataan ini diungkapkannya pada saa

  • Jumat, 19 Mar 2021 08:19

    Polhut KPH III Kisaran dan Polairud Tanjung Leidong Amankan Alat Berat Perusak Hutan Lindung

    Team Gabungan Polisi Hutan dari KPH Wilayah III KIsaran dan Polairud Tanjung Leidong Polres Labuhan Batu mengamankan Barang Bukti alat Berat Excavator Backhoe merk Hitachi berwarna orange, Kamis (18/

  • Rabu, 17 Mar 2021 08:37

    Operator Alat Berat ini Diduga Merusak Hutan Lindung di Kualuh Hilir

    Satu Unit Alat berat jenis Excavator Back Hoe Merk Hitachi beroperasi diduga di dalam status kawasan hutan lindung di Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, pada hari Selasa, 16 Maret 2021.Ala

  • Selasa, 23 Feb 2021 22:23

    Gubernur Edy Rahmayadi akan Upayakan Perizinan ke Kementerian LHK

    Pembukaan jalur alternatif Medan-Berastagi kembali mendapat dorongan dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Saat ini, pembukaan jalur Medan-Tuntungan-Kutalimbaru-Tandukbenua-Sembaikan-Ber

  • Jumat, 29 Jan 2021 10:29

    Bersama KPH Perhutani, Dandim 0824/Jember Tinjau Lokasi Rencana Sasaran TMMD 110

    Rencana pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 110 Tahun 2021 di Kabupaten Jember ditempatkan di Desa Mulyorejo dan Desa Harjomulyo, dengan berbagai sarana fisik maupun non fisik, termasuk

  • Jumat, 08 Jan 2021 04:08

    Sumut Terima 128 SK Hutan Sosial dan Adat, Edy: Kita Akan Terus Berupaya Menambahnya

    Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapat 128 Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan Adat dengan luas total 71.068,36 hektare (Ha) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLH

  • Sabtu, 26 Des 2020 20:26

    Luka Akibat Serangan Babi Hutan, Warga Kampung Erambu Diobati Satgas Yonif 125/Simbisa

    Mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat diserang babi hutan, Yanto (37 th) warga Kampung Erambu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, mendatangi Pos Kout Satgas Pamtas RI-PNG Yon

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak