Kamis, 02 Apr 2020 07:15
  • Home
  • Politik
  • Pemprov Jabar Siapkan Dana Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19

Pemprov Jabar Siapkan Dana Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19

Bandung (utamanews.com)
Oleh: Dito/rls
Jumat, 27 Mar 2020 09:27
Humas Jabar
Ridwan Kamil
Pemprov Jabar bersama DPRD sepakat untuk menyalurkan dana bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak gejolak ekonomi akibat pandemi penyakit COVID-19.

Bantuan ini akan menyesuaikan arahan dari Pemerintah Pusat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan hal tersebut usai Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/3/20). 

Hadir dalam rakor Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat beserta jajaran Pimpinan, para ketua fraksi dan komisi DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, dan para kepala dinas. "Dalam waktu dekat, kita akan menyalurkan bantuan kepada warga Jawa Barat yang terdampak COVID-19," ujar Gubernur.

Kang Emil -sapaan akrab Gubernur- menyebutkan, penyaluran bantuan tersebut akan difokuskan kepada masyarakat miskin yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 367.825 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS), serta keluarga rentan miskin sebanyak 551.700 atau total sasaran sebanyak 919.525 KRTS.

Keluarga rentan miskin yang dimaksud antara lain mereka yang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan atau usahanya yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, juga mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan alias menganggur karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemprov Jabar menyiapkan sejumlah skenario, salah satunya adalah dalam penerapan pembatasan interaksi sosial (social distancing) selama empat bulan, KRTS ini akan memperoleh bantuan tunai senilai Rp 100.000 per keluarga per bulan, juga bantuan nontunai/ sembako senilai Rp 200.000 per keluarga per bulan, atau dengan total Rp 300.000 per keluarga per bulan.

Akan tetapi dari pihak DPRD mengusulkan, bagaimana jika bantuan itu diperbesar nilainya menjadi Rp 500.000 per keluarga per bulan, dengan komposisi 70 persen untuk bantuan nontunai, dan 30 persen bantuan tunai.

"Kami gerak cepat, kalau tidak ada halangan, sesuai arahan Pemerintah Pusat bantuan ini akan kami salurkan ke keluarga miskin dan rentan miskin yang jumlahnya mendekati 1 juta keluarga," ujar Kang Emil.

Menurut Kang Emil, sehubungan dengan usulan DPRD itu akan dikaji kembali oleh Bappeda Jabar bersama tim ahli. Dana yang akan dianggarkan Pemda Provinsi Jabar untuk program jaminan sosial di luar pemerintah pusat akan diambil dari APBD 2020 yang telah digeser.

Menurut Kang Emil, berdasarkan arahan Presiden RI, pemerintah daerah dapat menggeser (refocusing) beberapa mata anggaran seperti penghematan perjalanan dinas pejabat, dana desa, dan anggaran proyek yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Dari mana anggarannya? Sesuai arahan Presiden, menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukkan dana desa, anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau berhubungan langsung dengan masyarakat," jelas Kang Emil.

Sebagai tambahan, Kang Emil akan mewajibkan pemerintah kabupaten/kota agar menganggarkan dana dari APBD sehingga total bantuan yang akan didapat oleh misbar ini akan lebih besar lagi. "Dan kita berikan tugas, arahan, 27 kabupaten/kota harus memberikan tambahan sesuai kemampuan," jelasnya.

Dalam jaring pengaman sosial ini, sambung Kang Emil, juga akan diberikan lewat kegiatan padat karya, upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan bantuan pendidikan universal untuk sekolah menengah swasta dan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN), serta bantuan untuk keluarga yang anggotanya terindikasi sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan terinfeksi Covid-19.

Dari lima komponen program jaring pengaman sosial untuk skenario penerapan social distancing selama empat bulan ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp14,187 triliun.
Editor: Herda

T#g:Jabarmiskin
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Mar 2020 08:21

    Aksi Bela Negara, ASN Pemprov Jabar Sisihkan 4 Bulan Gaji/ Tunjangan untuk COVID-19

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan penyisihan gaji atau tunjangan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganut azas adil dan proporsional.

  • Sabtu, 28 Mar 2020 20:58

    Di Jabar, Belajar dari Rumah Diperpanjang Hingga 13 April

    Pemprov Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar memutuskan, pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di rumah masing-masing diperpanjang hingga 13 April mendatang.

  • Selasa, 24 Mar 2020 16:24

    Respon Arahan Presiden Soal COVID-19, Jabar Telah Sepakati Refocusing dan Realokasi APBD

    Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/3/20).

  • Kamis, 19 Mar 2020 19:49

    H.Oki Doni Pimpin Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

    Wakil Wali Kota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar pimpin Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), di aula Bappeda, Kamis (19/3).

  • Minggu, 15 Mar 2020 21:45

    Cegah COVID-19, Ridwan Kamil Putuskan Sekolah di Jabar Belajar dari Rumah, UN Ditunda

    Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan kegiatan belajar mengajar di rumah selama dua pekan, mulai dari Senin- Minggu

  • Selasa, 03 Des 2019 17:33

    Pemprov Sumut Akhiri Penderitaan Mildah Situmorang dan 5 Anaknya

    Penderitaan Mildah Situmorang (45), yang hidup terlantar di Malaysia, bersama lima anaknya yang masih kecil-kecil, kini berakhir. Bersama Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merek

  • Sabtu, 23 Nov 2019 20:33

    Camat Medan Timur Dampingi Plt Wali Kota Kunjungi Warga Tidak Mampu

    Hujan rintik-rintik tidak menyurutkan langkah Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si untuk mengunjungi rumah warganya yang akan dibangun kembali karena sudah tidak layak hu

  • Rabu, 31 Jul 2019 03:31

    Agresifnya Pemerintah Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

    Berlangsungnya kehidupan sosial di masyarakat tentu akan berpengaruh pada timbulnya perubahan sosial. Interaksi sosial dan pembangunan sosial yang tidak berjalan dengan semestinya tentu akan menimbulk

  • Sabtu, 02 Mar 2019 09:02

    Warga Miskin Dapat Program Bedah Rumah TMMD, Disambut Tangis Haru Tetangga

    Pak Talip, 65 tahun, adalah warga Dusun Krajan RT. 02/15 Desa Gunung Malang Kec Sumberjambe Kabupaten Jember, di samping hidup dengan kondisi ekonomi tergolong kurang mampu, juga memiliki kondisi fisi

  • Sabtu, 23 Feb 2019 23:23

    Babinsa Pace Kodim 0824 Temukan Warga Kurang Mampu Tinggal Di Kandang Kambing

    Penguasaan Wilayah Bintara Pembina Desa (Babinsa) memang tidak diragukan lagi, hal tersebut yang menjadikan Babinsa mampu melihat kondisi sosial masyarakat hingga di berbagai pelosok desa secara faktu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak