Minggu, 25 Agu 2019 04:24

Kepala Bakamla RI Temui Lima Pimpinan KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Erickson/rls
Jumat, 18 Jan 2019 17:18
Humas Bakamla
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Bakamla A. Taufiq R. melakukan pertemuan dengan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan, Kamis (17/01/2019).

Pertemuan ini membicarakan rencana pembangunan postur Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard seperti yang ada di negara-negara maju. Idealnya, instansi coast guard memiliki tiga kewenangan khusus, yakni penjaga keselamatan laut (maritime safety), penjaga kemanan laut (maritime security), dan fungsi sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pertahanan dalam aspek maritim (maritime defence). Hal itu disampaikan Laksdya Taufiq di hadapan Ketua KPK Agus Raharjo, yang juga didampingi jajaran Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif, serta jajaran Deputi di lingkungan lembaga anti rasuah tersebut.

Lebih lanjut, Laksdya Taufiq menyampaikan untuk mencapai cita-cita membentuk Indonesian Coast Guard diperlukan pembangunan arsitektur Komando dan Pengendalian (Kodal) yang baik. Terlebih lagi yang dapat menyatukan semua komponen negara, khususnya di bidang kemaritiman. Semua upaya ini dilakukan untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah dan yurisdiksi nasional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi.

Dalam pembicaraan yang berlangsung hangat itu, Laksdya Taufiq juga menyampaikan situasi  keamanan laut di wilayah Indonesia, serta perkembangan situasi perairan kawasan regional dan internasional. Tak luput dari perhatian, skenario ancaman kemanan laut di masa mendatang yang dihadapi oleh Bakamla, juga turut disampaikan. Kendala dan capaian Bakamla sampai dengan saat ini juga menjadi pembahasan yang menarik selama pertemuan berlangsung.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPK Agus Raharjo menyambut baik dan sangat antusias dengan penjelasan yang diberikan oleh Laksdya Taufiq. Ditambahkan pula tanggapan positif yang diberikan oleh Wakil KPK Saut Situmorang. Saut bahkan mengusulkan untuk mengawal road map pembangunan organisasi Bakamla menuju Indonesian Coast Guard.

Sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih, Laksdya Taufiq menyambut baik sapaan wartawan yang telah lama menunggu di beranda depan, dengan menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan para awak media itu seputar hasil kunjungannya. 

Menjawab pertanyaan wartawan tentang maksud kunjungannya,  pucuk pemimpin Bakamla tersebut mengatakan bahwa kunjungannya merupakan langkah pengenalan yang dilakukannya sebagai pejabat baru. "Saya ini kan pejabat baru, jadi ya harus ketemu dengan semua pejabat di negara ini, termasuk KPK", ucapnya.

Diketahui, sejauh ini Laksdya Taufiq sudah berkunjung ke Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa Menteri.

Jajaran Pejabat Bakamla yang turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Laksda Bakamla Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H., Inspektur Bakamla Laksma Bakamla Drs. Sarono, M.H., Direktur Hukum Laksma Bakamla Eddy Rate Muis, S.H., M.H., Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H., Direktur Kebijakan Laksma Bakamla I.G.N.A. Endrawan, S.H., M.H., dan Kasubbag TU Kepala Bakamla Letkol Bakamla Ridwansyah.

Editor: Budi

T#g:kpk
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Sabtu, 10 Agu 2019 12:30

    KPK RI Gelar Monev Rencana Aksi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Di Labuhanbatu

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia gelar rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan tersebut berlangsun

  • Kamis, 25 Jul 2019 14:45

    Lurah Sioldengan Negosiasi dan Antar "Buronan KPK" Kasus Eks Bupati Labuhanbatu ke Jakarta

    Umar Ritonga, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kaitan kasus suap Eks Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap, diserahkan pihak keluarga kepada penyidik KPK, Kamis (25/7/19) sekira puku

  • Sabtu, 04 Mei 2019 16:24

    KPK OTT Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dan Aktifis NCW

    Kayat, Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, dimulai Jumat (3/5/2019), se

  • Selasa, 23 Apr 2019 17:33

    Dirut PLN Sofyan Basir, Tersangka

    Sofyan Basir, Direktur Utama PT PLN (Persero) menjadi tersangka baru dalam kasus proyek PLTU Riau-1.

  • Selasa, 23 Apr 2019 14:53

    Perkuat fungsi penindakan, KPK lantik 21 penyidik muda

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/4/2019), melantik 21 penyidik muda sebagai salah satu upaya KPK untuk memperkuat fungsi penindakan."Hari ini, KPK melantik 21 penyidik muda di gedung

  • Minggu, 21 Apr 2019 13:41

    Pangonal Harahap, Mantan Bupati Labuhanbatu dieksekusi ke Lapas Tanjung Gusta

    Mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dieksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Tanjung Gusta, Medan setelah putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neg

  • Minggu, 21 Apr 2019 17:21

    Politisi Gerindra Dieksekusi Ke Lapas Tanjung Gusta

    Sonny Firdaus, terpidana kasus suap terhadap anggota DPRD Sumut dari lokasi penahanan di Rutan Cabang KPK ke Lapas Tanjung Gusta Medan pada 18 April 2019 sore.Demikian dikatakan Juru Bicara KPK Febri

  • Sabtu, 30 Mar 2019 13:00

    84 Kardus Berisi 400 Ribu Amplop "Serangan Fajar" Diamankan KPK

    84 kardus berisi uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu diangkut tim KPK menggunakan 3 unit minibus dari kantor perusahaan yang berada di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di dalam puluhan kardu

  • Rabu, 14 Nov 2018 21:04

    Forum Mahasiwa Sumatera Utara Laporkan 3 Kepala Daerah ke KPK

    Forum Mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Sumut dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut menyamban

  • Selasa, 09 Okt 2018 10:09

    Dinas PMD Minta Dokumen pada Kepala Desa Se-Labura Sesuai Surat KPK

    Menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 356/6739/SJ tanggal 5 September 2018 perihal Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2018, Dinas PMD Labuhanbatu Utara (Labura),

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak