Selasa, 11 Des 2018 21:54
  • Home
  • Politik
  • Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

Cikarang (utamanews.com)
Oleh: Tommy
Jumat, 28 Jul 2017 16:18
Biro Pers Setpres
Jokowi
Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa pemerintahan saat ini melakukan praktik kekuasaan yang absolut, ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada kekuasaan yang absolut dan pihak yang menyebutkan ada praktik kekuasaan yang absolut sebagai sangat berlebihan.

"Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," kata Presiden Jokowi di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

Sebelumnya, SBY menyatakan bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.

"Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," kata SBY di Bogor, kemarin (27/7).

Sebaliknya, Presiden Jokowi memastikan tidak ada kekuasaan absolut di Indonesia termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Dan juga perlu saya sampaikan, Perppu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada," tegas Presiden.

Presiden menilai pihak-pihak yang menyampaikan bahwa ada kekuasaan absolut di negara ini adalah berlebihan.

"(Pernyataan itu) sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," jelas Presiden.

Jokowi sebut pertemuan SBY-Prabowo biasa saja, tapi..

Jokowi menyebut pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto sebagai pertemuan biasa.

"Pertemuan tokoh-tokoh, pertemuan partai saya kira biasa-biasa saja, sangat baik. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat," ungkap Presiden.

Perppu No 2 tahun 2017 adalah perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Perppu Ormas itu diterbitkan karena pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dampak dari Perppu ini adalah Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya status hukum dari ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk pencabutan badan hukum ormas Hizbut Tharir Indonesia mulai 19 Juli 2017.

Editor: Sam

T#g:JokowiPerppuSBY
Karunia Tour and Traveliklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Rabu, 12 Des 2018 15:12

    Jokowi Anti Islam, Antara Persepsi dan Politisasi?

    Pasca berkembangnya kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Jokowi kerap disebut sebagai Presiden yang anti terhadap Islam. Tak dapat dipungkiri, kasus Ahok yang

  • Minggu, 09 Des 2018 20:59

    H Usman Efendi Sitorus: Dukungan PW Al Washliyah pada Jokowi-Ma'ruf Bersifat Tawaran

    H Usman Efendi Sitorus menyatakan bahwa dukungan PW Al Washliyah pada Pasangan Jokowi-Ma'ruf Merupakan Tawaran Kepada DPP Al Washliyah.

  • Minggu, 02 Des 2018 18:12

    Ketua DPR: Indonesia Kondusif Kendati Ada Upaya Mengeskalasi Tensi Politik

    "Tidak ada kepanikan atau kemarahan dari pemerintah, kendati Penghinaan dan upaya pembunuhan karakter yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo nyaris tak berkesudahan"

  • Kamis, 29 Nov 2018 19:59

    Survei: 77,05 Persen Masyarakat Sumut Sudah Mantapkan Pilihan Capres

    Indopol Survey & Consulting merilis hasil penelitian mereka terkait peta kekuatan Capres-cawapres menjelang Pemilu 2019 di Sumatera Utara. Salah satu hasil yang terungkap adalah 77,05 persen masya

  • Kamis, 29 Nov 2018 17:29

    Survei: Jokowi-Ma'ruf Menang Di 21 Kabupaten/Kota di Sumut

    Indopol Survey & Consulting, merilis hasil survei Pilpres 2019, yang mereka lakukan di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada 24 Oktober s.d 15 Nopember pekan lalu. Hasilnya pasangan Capres

  • Kamis, 29 Nov 2018 03:29

    Pengukuhan Jokowi Sebagai Pemimpin Muslim Dunia Yang Berpengaruh

    Presiden RI Joko Widodo dinobatkan menjadi salah satu tokoh muslim yang berpengaruh di dunia.

  • Senin, 26 Nov 2018 03:26

    Gaya kepemimpinan Soeharto bakal ditiru Prabowo, baik kah?

    Sedang booming soal ucapan Titiek Soeharto yang menyatakan bahwa jika Prabowo memenangkan pilpres maka gaya pemerintahan yang akan diberlakukan adalah gaya pemerintahan Soeharto. Seperti apa sih Soeha

  • Minggu, 25 Nov 2018 03:25

    Pentingnya Sifat Optimis Dalam Diri Pemimpin Negeri

    Kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari seorang pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam konteks negara, khususnya Indonesi

  • Selasa, 20 Nov 2018 17:30

    Cawapres Ma'ruf: "Beda Capres Tidak Perlu Bertengkar"

    Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengingatkan perbedaan pandangan politik tidak harus membuat perpecahan. Perbedaan itu harus jadi penyemangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan b

  • Senin, 19 Nov 2018 15:29

    Menengok Dukungan Ulama Besar Kepada Pemerintah

    Presiden Joko Widodo memiliki kedekatan dengan para ulama yang ada di Indonesia. Jadi tidak heran jika Joko Widodo memiliki banyak pendukung dari para ulama di Tanah Air. KH. Ma'ruf Amin mengatak

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak