Sabtu, 06 Mar 2021 23:53
  • Home
  • Politik
  • Interupsi dan Aksi Walk Out DPRD Taput Warnai Paripurna Ranperda APBD TA 2021

Interupsi dan Aksi Walk Out DPRD Taput Warnai Paripurna Ranperda APBD TA 2021

Taput (utamanews.com)
Oleh: Winner Simanungkalit
Rabu, 20 Jan 2021 10:10
Istimewa
Pemerintah Kabupaten Taput (Tapanuli Utara) melaksanakan rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Taput tahun anggaran 2021, Selasa (19/1).

Pada rapat badan musyawarah (Banmus), Senin (18/1/2021), disepakati agenda paripurna Ranperda APBD TA.2021, dilakukan dalam empat tahap, yang mana tahap I Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Ta.2021. Tahap II Penyampaian Pendapat Badan Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi. Tahap III Penyampaian Nota Jawaban Bupati, dan Tahap IV Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Keputusan Bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Taput.

Sebelumnya sudah beberapa kali terjadi penundaan untuk melaksanakan paripurna kesepahaman ini. Namun kesempatan ini digunakan pihak eksekutif dan legislatif menyepakati agenda paripurna ini hanya untuk kepentingan masyarakat Taput, yang mana, jika pihak eksekutif dan legislatif tidak mendapatkan kesepahaman dalam menyepakati APBD tahun anggaran 2021, maka beberapa dana tambahan ke daerah Taput, berupa Dana Insentif Daerah (DID) tidak akan disalurkan pemerintah Pusat.

Rapat Paripurna dipimpin Ir.Poltak Pakpahan, sebagai ketua DPRD Taput, mengawali rapat ini dengan menyebutkan rapat resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

Namun, sebelum dilanjutkan dengan Nota Pengantar Bupati Taput, salah seorang anggota Dewan dari Fraksi Hanura menyela dengan mengangkat tangannya untuk interupsi, dan dilanjutkan dengan Dapot Hutabarat dari Fraksi Garda persatuan, yang memintakan agar melakukan penandatanganan Nota kesepahaman untuk KUA-PPAS yang sudah dibahas pada tahun lalu. Jika tidak, fraksinya walk out. Sama dengan Interupsi Ronald Simanjuntak dari fraksi Golkar, yang setuju dengan Interupsi yang lainnya namun tidak melakukan walk out.

"Kita bukan menolak paripurna tersebut justru kita sangat sepakat jika APBD tersebut ditetapkan menjadi Perda, namun alangkah baiknya pembahasan dan penetapan perda APBD tersebut tetap pada koridor aturan peraturan yang mengikat. Sehingga prinsip penyusunan APBD tersebut baik adanya. Perlu kami sampaikan bahwa KUA PPAS secara de facto sudah mendapat kesepakatan pada tanggal 27 November 2020, hanya secara dejure penandatangani belum dilakukan. Hal ini yang kami sampaikan agar diakomodir dan dijadwal untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2021 namun paripurna tidak dapat mengakomodir masukan dan saran kami, sehingga kami berhak untuk tidak terlibat dalam pembahasan tersebut", terang Dapot Hutabarat.

"Kami minta pada paripurna agar paripurna kesepakatan KUA PPAS dilaksanakan guna melanjutkan paripurna pembahasan dan penetapan RAPBD 2021", imbuhnya.

Sehingga rapat paripurna ditunda untuk sementara waktu, untuk pertemuan ketua-ketua fraksi. Dan, kurang setengah jam rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda Nota Pengantar Bupati dan kedua fraksi yang memberi statement walk out tidak terlihat di ruang rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna tahap I ini, mewakili Bupati Taput Drs. Nikson Nababan, MSi., Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat membacakan Nota Pengantar tentang Ranperda APBD Kabupaten Taput TA.2021. Dalam nota pengantarnya, Bupati Taput menerangkan ada beberapa poin difokuskan yang mengacu kepada Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021.

Ia menerangkan, antara lain:
I. Pendapatan daerah pada rancangan APBD Taput ta.2021ditargetkan sebesar Rp.1.338.912.320.845,00. Dengan rincian pendapatan,
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada rancangan ditargetkan Rp.131.358.390.527,00 
2. Pendapatan Transferan dari dua transferan pada rancangan ditargetkan Rp.1.133.397.387.636,00. Diantaranya..
A. Transferan Pemerintah Pusat Rp.1.093.390.537.000,00. 
B. Transferan antar daerah Rp.40.006.850.636,00.
3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,pada rancangan ditargetkan Rp.74.156.542.682,00.

II. Belanja Daerah
1.Belanja Operasi Sebesar Rp.989.084.642.646,00, diantaranya..
A. Belanja Pegawai Rp.614.467.696.196,00
B. Belanja Barang dan Jasa Rp.305.479.107.387,09
C. Belanja Hibah Rp.67.607.839.063,00
D. Belanja Bantuan Sosial Rp.1.530.000.000,00
2.Belanja Modal Sebesar Rp.215.280.425.595,00
3. Belanja tidak terduga Rp.10.000.000.000,00
4. Belanja transfer Rp.274.713.249.108,00, diantaranya..
A. Belanja bagi hasil,untuk pemerintah Desa Rp.2.859.432.808,00
B. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp.271.853.816.300,00.

III. Pembiayaan Daerah
A.Penerimaan Rp.162.037.036.004,00, terdiri dari bersumber asumsi Silpa tahun sebelumnya Rp.64.036.036.004 dan ditambah dengan kurang bayar kegiatan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari pinjaman daerah pada PT.SMI (persero) Rp.98.001.000.000,00.
B. Pengeluaran Pembiayaan Rp.11.871.039.500,00, terdiri dari penyertaan modal/investasi pemerintah daerah Rp.8.000.000.000,00 dan pembayaran provisi ditambah pengelolaan dana pinjaman daerah (PEN) Rp.3.871.039.500,00.
Berdasarkan penerimaan pembiayaan Daerah dan pengeluaran pembiayaan Daerah, maka terdapat pembiayaan NETTO sebesar Rp.150.165.996.504,00.

"Dimana hal ini, untuk menutupi defisit anggaran Rp.150.165.996.504,00 yang dipergunakan untuk membiayai kurang bayar kegiatan PEN tahun 2020, serta adanya kegiatan yang telah diprogramkan namun Pendapatan tidak dapat membiayainya," pungkasnya.
Editor: Robi

T#g: DPRD TaputRanperda
Berita Terkait
  • Jumat, 25 Des 2020 11:55

    Anggota DPRD Kota Medan Minta Bapemperda Bahas Ranperda Perlindungan Pedagang Kecil

    Ditengah- tengah peristiwa Pandemi Covid-19, Pedagang Kaki Lima (PKL) semakin menjamur di Kota Medan, jumlahnya tidak sedikit, berdasarkan pantauan awak media di setiap kecamatan PKL semakin lama sema

  • Kamis, 17 Des 2020 09:07

    Bupati dan DPRD Tapanuli Utara teken pengesahan 4 Ranperda strategis

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Tapanuli Utara (Taput) resmi menandatangani empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dalam sidang rapat paripurna yang dipimpin oleh Ir. Poltak Pakpahan, Rab

  • Rabu, 16 Des 2020 19:16

    Ranperda Tata Ruang Perkotaan Tarutung dan Siatas Barita Disepakati DPRD, Kepala Bidang Tata Ruang Taput Sumringah

    Penandatanganan kesepakatan DPRD Taput bersama Pemerintah Kabupaten Taput (Tapanuli Utara), dilaksanakan hari ini, Rabu (16/12/2020).Dari empat rancangan peraturan daerah (ranperda), salah satunya ran

  • Rabu, 28 Okt 2020 10:28

    Berpotensi polemik, GMKI Tolak Pengesahan Ranperda Trantibmas Pematangsiantar

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar- Simalungun memberikan respon penolakan terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) ketentraman dan ketertiban mahasiswa (trantibma

  • Jumat, 19 Jun 2020 06:19

    Rapat Paripurna Ranperda Pelaksanaan APBD 2019

    Rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi dan persetujuan penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pelaksanaan APBD TA 2019 Kota  Tebingtinggi Kamis (18/6/2020), di rua

  • Rabu, 05 Feb 2020 08:35

    F-Demokrat DPRD Sumut Dorong 4 Ranperda Ini Terbentuk

    Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan DPRD Sumut. Dari 25 Propemperda yang diusulkan, sebanyak 4 (empat) Ran

  • Kamis, 15 Agu 2019 20:45

    Revisi RT/RW Menuju Medan Kota Bertaraf Internasional

    Perkembangan Kota Medan yang cenderung memusat pada inti kota berimplikasi terhadap keterbatasan lahan. Ditambah lagi pembangunan yang dilakukan secara vertikal serta adanya trend permintaan pasar ter

  • Sabtu, 10 Agu 2019 13:10

    DPRD Setujui Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2019

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu setelah melalui pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu maupun Organisasi Perangkat Daerah telah sepakat dan

  • Sabtu, 18 Mei 2019 06:58

    DPRD Rekomendasikan LKPJ Bupati Humbahas 2018 dan Tiga Ranperda

    DPRD Kabupaten Humbahas telah membuat keputusan dan merekomendasikan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Humbahas tahun anggaran 2018 dan pengambilan keputusan atas tiga (3) Ranperda d

  • Senin, 13 Mei 2019 17:03

    DPRD Humbahas Sampaikan Nota Pemandangan Umum Fraksi Atas 3 Ranperda

    Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit memimpin rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota pemandangan umum fraksi atas 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2019.Rapat yang digela

    • Komentar Pembaca
    index
    Berita Terbaru

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak