Heni menduga, tindakan tersebut dilakukan oleh sejumlah pihak yang disebut sebagai suruhan seseorang berinisial Doli.

Didampingi adiknya, Heni menjelaskan bahwa rumah yang berada tidak jauh dari bekas Bioskop Ria, Kecamatan Binjai Kota, dan kini menjadi polemik tersebut telah ditempati orang tuanya sejak tahun 1942. Saat ini, ibunya yang bernama Ramlah juga masih tinggal di rumah tersebut.

Dikatakan Heni, sebelumnya keluarganya pernah didatangi oleh sejumlah petugas yang mengatasnamakan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan itu, keluarganya diminta meninggalkan rumah dan ditawari uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 

“Kami pernah didatangi pihak yang mengaku dari Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Saat itu kami diminta meninggalkan rumah dan diberi tawaran ganti rugi 5 juta. Belakangan, kami menduga kedatangan mereka atas permintaan Doli,” tutur Heni dengan raut muka sedih. 

Tak hanya itu, Heni juga mengaku keluarganya beberapa kali mendapat tekanan dari sejumlah pria yang disebut berasal dari kawasan Pajak Tavip dan diduga bertindak atas suruhan pihak yang sama.

“Kami merasa ditindas dan diintimidasi. Karena itu kami datang ke DPRD Kota Binjai untuk mencari keadilan. Rumah itu sudah ditempati keluarga kami sejak tahun 1942. Ayah kami dahulu bekerja di Bioskop Ria. Syukurlah, saat datang ke DPRD kami diterima dan ditampung pengaduannya oleh Ibu Fitri dari Fraksi PKS,” katanya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi PKS, Fitri menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Heni dan keluarganya.

Menurut Fitri, persoalan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut guna mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

“Pengaduan ini akan kami teruskan dan tindak lanjuti. Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. Tini, juga dijadwalkan akan membahas persoalan ini pada pekan depan,” tutur Fitri diakhir ucapannya.