Sabtu, 19 Okt 2019 18:14
  • Home
  • Politik
  • Diduga Hamburkan Uang Rakyat Rp6.6 M, DPRD Sumut Desak Rehab Rumah Gubernur Diusut

Diduga Hamburkan Uang Rakyat Rp6.6 M, DPRD Sumut Desak Rehab Rumah Gubernur Diusut

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Tony
Rabu, 12 Jun 2019 19:02
Istimewa
Pendopo rumah dinas Gubernur Sumut
Proyek pembangunan pendopo di Komplek Rumah Dinas (Rumdis) Gubsu di Jl Sudirman Medan yang menelan anggaran Rp 6,6 miliar lebih ditengarai menghambur-hamburkan uang rakyat.

Pasalnya, proyek yang diduga asal jadi yang menggunakan anggaran APBD Sumut tahun 2018 juga ditengarai sarat KKN.

Bahkan Gubsu Edy Rahmayadi pada halal bi halal Idul Fitri yang dihadiri para pejabat Pemprovsu, ASN dan wartawan beberapa waktu lalu sempat menyoroti proyek pembangunan pendopo tersebut saat menyampaikan sambutan.

"Bangunan pendopo ini baru selesai dikerjakan. Tapi sudah banyak bangunannya yang keriting. Membangun rumah Gubernur aja begini. Macam mana lagi kalau membangun rumah rakyat," ujar Edy kesal.


Menyikapi hal ini, anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D itu, mendesak aparat penegak hukum baik polisi dan kejaksaan untuk melakukan pengusutan terhadap proyek berbiaya Rp 6,6 miliar tersebut.

Kata Sutrisno, pernyataan Gubsu itu sudah memberikan sinyal  untuk aparat penegak hukum melakukan pengusutan.

Proyek amburadul yang ditangani Biro Umum saat Kabiro dijabat Faisal tersebut, memang sebelumnya sudah banyak mendapat sorotan dari berbagai media massa di Medan. Namun sepertinya sorotan media massa ini tidak dipedulikan Kabiro Umum.

Sementara, Plt Kabiro Umum Dwi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/6) tidak mau memberikan keterangan saat dikonfirmasi via Hp. Ketika hendak dikonfirmasi ke ruang kerjanya di lantai 6 kantor Gubsu, ia tak berhasil ditemui.
Editor: Herda

T#g:dprdsuKorupsi
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Jumat, 18 Okt 2019 18:38

    Andy Faisal: Pemprov Sumut Tidak Pernah Menghambat Upaya Penegakan Hukum

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung setiap upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di daerah ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, sejak awal kepemimpin

  • Selasa, 17 Sep 2019 08:47

    Edy Rahmayadi Sebut DPRD Sumut Teman Berpikir dan Bekerja

    Sebanyak 100 Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024, resmi dilantik, Senin (16/9), dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan

  • Selasa, 10 Sep 2019 19:10

    P-APBD 2019 dan R-APBD 2020 Disetujui DPRD Sumut, Gubernur Apresiasi Kerja Keras Dewan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Ang

  • Selasa, 10 Sep 2019 07:50

    Paripurna Pengesahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah

    Akrobat politik DPRD Provinsi Sumatera Utara anti klimaks. Khusus APBD Perubahan TA.2019 untuk kesekian kalinya dipaksa melanggar tata tertib. Paripurna 27 Agustus 2019, Wagirin Arman mengetuk palu ke

  • Rabu, 04 Sep 2019 20:54

    Mengapa DPRD Sumut Berpolemik?

    Membaca beberapa berita dari berbagai media online, saya semakin prihatin atas akrobat beberapa orang oknum Anggota DPRD. Sepertinya mereka yang hadir di ruang sidang paripurna telah mengadili kami, t

  • Sabtu, 31 Agu 2019 12:41

    DPRD dan Gubernur Sumut Memanas, Muncul "Politik Dinner"

    Beredar kabar burung bahwa malam ini, Sabtu (31/8/2019), ada jamuan makan malam antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut sepertinya diinisiasi Pimpinan DPRD dan dikerjakan oleh

  • Selasa, 27 Agu 2019 20:47

    Sah.. KPU Sumut Tetapkan 100 Nama Calon Anggota DPRD Sumut 2019-2024

    Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilhan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dengan agenda penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan 100 calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera U

  • Kamis, 15 Agu 2019 15:25

    Dana Hibah KNPI TA 2018, Terindikasi Korupsi?

    Sangat kuat dugaan praktik KKN pengunaan dana Hibah KNPI 2018 senilai 500 juta dilakukan oleh pihak KNPI versi saudara MHH. Dana tersebut diambil dan laporan pertangung jawabannya terindikasi dimanipu

  • Rabu, 31 Jul 2019 22:51

    Diskusi Mingguan GMKI Pematangsiantar- Simalungun, "Dimana Mahasiswa Ketika Korupsi Merajalela?"

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Pematangsiantar- Simalungun menggelar diskusi mingguan dengan topik "Dimana Mahasiswa Ketika Korupsi Merajalela?"Diskusi ini rutin dilakukan guna meningkatkan kapas

  • Senin, 22 Jul 2019 21:32

    Harry: Walau Bukan KPA dan PPK, Diduga Bahar Tak Bisa Lepas Dari Tanggung Jawab 

    Diduga sebagai Pengguna Anggaran (PA)  Baharuddin Siagian Kadis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Walau sampai sejauh ini Bahar terkesan lepa

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak