Minggu, 24 Mei 2026
RDP Soal Penggusuran Petani Mekar Jaya,
DPRD Sumut sebut "PTPN2 banyak bohongnya"
MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Cikaok Selasa, 11 Apr 2017 21:10
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Sumut yang menghadirkan Petani Desa Mekar Jaya Langkat, PT LNK, Pemkab Langkat dengan DPRD A Sumut, di Medan, Senin (10/4), berjalan alot.



Fernando Simanjuntak, didampingi Sarma Hutajulu, Syamsul Qodri Marpaung selaku pimpinan rapat melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Pemkab Langkat soal perhatian pemerintah terhadap warga yang digusur di Mekar Jaya oleh PT LNK dengan menggunakan Satpol PP.

Sarma Hutajulu mempertanyakan kepada Kepala Satpol PP yang terlibat langsung dalam penggusuran warga dari Mekar Jaya.

"Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Pihak Satpol PP yang ikut membongkar bangunan masyarakat. Apa memang ada tugas Satpol PP untuk merobohkan bangunan warga, sedangkan itu di wilayahnya PTPN2," tanya politisi PDI-Perjuangan itu.

Sarma Hutajulu juga meminta Pemkab Langkat memperhatikan kepentingan masyarakat terutama Mekar Jaya. "Kehadiran Pemkab Langkat sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat," tegasnya.

Asisten I Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Langkat Drs. Abdul Karim mengatakan bahwa pihaknya juga memperhatikan masyarakat. "Kami juga memperhatikan persoalan masyarakat. Terbukti dari hadirnya pihak Satpol PP yang membantu warga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sarma meminta persoalan ini ditangani oleh Poldasu, karena selama ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh Polres Langkat namun belum ada membuhkan hasil.

Dia juga meminta PT LNK untuk segera mengganti rugi tanaman, lahan dan bangunan warga yang rusak. "PT LNK harus mengganti rugi semua milik masyarakat yang rusak difasilitasi oleh Pemkab Langkat," ujarnya.

Sementara Wakapolres Langkat, Kompol B Panjaitan mengatakan pengamanan yang dilakukan oleh Polres Langkat itu atas permintaan PTPN2 dan Satpol PP Langkat.

"Pihak kepolisian Langkat yang melakukan pengamanan atas adanya surat masuk dari PTPN2 dan Satpol PP untuk mengamankannya. Jadi yang kami lakukan ada untuk melakukan pengamanan dan sesuai dengan SOP," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Syamsul Qodri Marpaung mengatakan bahwa PTPN2 banyak bohongnya. "Kalau PTPN2 ini banyaknya bohongnya. Mereka selalu menjawab yang biasa saja. Mereka seolah tidak peduli dengan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Editor: Sam
Tag:
busana muslimah
Berita Terkini
Berita Pilihan
adidas biggest sale promo samsung flash sale baju bayi wardah cosmetic cutbray iklan idul fitri alfri
Kontak   Disclaimer   Karir   Iklan   Tentang Kami   Pedoman Media Siber

Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

gopay later