Kehadiran Bupati menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memperkuat kapasitas daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal sebagai penopang pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Baharuddin didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Forum yang diikuti para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia itu dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Turut hadir Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, serta Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan sebagai tuan rumah.

Dialog berlangsung dalam dua sesi dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga perbankan. 

Pembahasan berfokus pada berbagai strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan pembiayaan alternatif, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola kolaboratif, pengembangan sektor kepelabuhanan, hingga dukungan sektor perbankan terhadap pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah sebagai ruang berbagi pengalaman dan inovasi dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurutnya, setiap daerah memiliki praktik baik yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.

Sementara itu, Kepala BKN RI menekankan bahwa penguatan kualitas Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan kapasitas ASN, menurutnya, akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efektivitas pembangunan di daerah.

Partisipasi Bupati Batu Bara dalam forum nasional tersebut diharapkan semakin memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif demi mendorong kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.