Minggu, 05 Apr 2020 03:18
  • Home
  • Politik
  • Biro Hukum HKBP: Jangan Provokasi Persoalan RSU Tarutung

Biro Hukum HKBP: Jangan Provokasi Persoalan RSU Tarutung

Taput (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Sabtu, 22 Feb 2020 16:52
Istimewa
Biro Hukum HKBP menyikapi issue yang berkembang perihal status kepemilikan lahan RSU Tarutung saat ini. Apalagi sejumlah berita untuk menggiring opini publik telah beredar di banyak media. Biro Hukum HKBP berharap opini-opini tersebut tidak menyudutkan HKBP.

Kepala Biro hukum HKBP Pdt. Betty Sihombing, mengatakan, berita upaya pengukuran lahan RSU Tarutung sebagai tahapan dalam pemberian hak dan pendaftaran tanah untuk kepentingan Pemkab Taput, sepatutnya dilaksanakan secara hati-hati, sesuai dengan pemberitaan yang sudah beredar di beberapa media sejak tanggal 4 Februari 2020 yang lalu. 

Hak atas tanah yang akan diberikan kepada pemerintah daerah adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemkab. Namun sebelum hak tersebut diberikan melalui penerbitan sertifikatnya, Kantor BPN Taput, haruslah meneliti alas hak atas tanah tersebut. Bahkan sebelum pengukuran, riwayat tanah itu harus diselidiki dulu. Hak pakai ataupun hak-hak lainnya, tidak dapat diberikan atas tanah yang masih bersinggungan dengan hak dari pihak lain.

Oleh karena itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Taput seharusnya sudah menyadari dan tahu betul aturan yang berlaku. Lahan RSU Tarutung tidak dapat disertifikatkan dikarenakan adanya keberatan dari HKBP sebagai pemilik lahan. 

"Sejarah beserta bukti-buktinya harus terlebih dahulu diteliti dengan seksama. Jangan hanya karena di atas tanah itu dikelola dan dikuasai rumah sakit Tarutung serta merta itu menjadi dasarnya. Semua pihak dan juga masyarakat harus tahu sejarah rumah sakit tersebut yang diperoleh dari RMG dan sudah diserahkan ke HKBP. Lalu sejak era kemerdekaan, Pemerintah RI melalui Menteri Kesehatan telah menyerahkannya ke HKBP," ujarnya.

"Bahkan bukan cuma RSU Tarutung, tapi ada puluhan fasilitas kesehatan lainnya di Sumut ini. Pemkab Taput hanyalah mengelola tapi tidak termasuk memiliki aset tanahnya. Kalau mau disertifikatkan oleh Pemkab, maka HKBP harus melepaskan haknya dulu atas tanah tersebut. Tapi yang terjadi, kami (HKBP) tidak pernah melakukannya. Dokumen yang membuktikan kepemilikan lahan lengkap dimiliki HKBP termasuk dokumentasi foto- foto acara penandatangan dan penyerahan yang tertuang di Surat Keputusan Penyerahan kepada HKBP pun juga tersimpan rapi. Termasuk salinan pidato Menteri pun ada. Sejarah tersebut tidak mungkin ditiadakan atau disangsikan begitu saja", lanjut Pdt. Sihombing

Terkait dengan hal ini juga, Biro Hukum HKBP menyesali kontradiksi sikap BPN Taput kepada pihaknya. Sebab sebelumnya, HKBP juga sudah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas nama HKBP, tetapi justru Kantor BPN Taput tidak berani melakukan pengukuran karena keberatan pihak Pemkab Taput, yang anehnya justru keberatan itu baru muncul sehari sebelum pengukuran akan dilaksanakan pihak HKBP bersama dengan Kantor BPN Taput," kata Kabiro Hukum.

Kabiro Hukum menjelaskan situasi saat itu, pihaknya mempertanyakan kepada KKP BPN Taput soal penundaan pengukuran lahan RSU Tarutung untuk pensertifikatan, tapi justru pihak Kantor BPN Taput tidak berani karena kuatir ada terjadi kontak fisik melihat adanya pengawalan sejumlah Satpol PP di RSU Tarutung.  

"Situasi ini sudah sewajarnya kalau BPN Taput tidak bisa mensertifikatkan karena dua belah pihak masih menyatakan keberatan, walaupun Pemkab Taput tidak memiliki bukti dokumen kepemilikan selengkap yang dimiliki HKBP", kata Kabiro Hukum.

Lugasnya seputar lahan RSU Tarutung, Pimpinan HKBP juga telah melakukan pertemuan kepada beberapa Menteri Republik Indonesia khususnya Menteri Agraria dan Tata Ruang. 

Lebih lanjut, Biro Hukum HKBP melihat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Pemkab Taput karena banyaknya berita dan issu yang beredar, seolah-olah HKBP di pihak yang mengklaim. Kami menegaskan, kalau sejak awal, HKBP tidak pernah mempersoalkan RSU Tarutung digunakan untuk kepentingan masyarakat di bidang kesehatan, justru HKBP sendiri pelopor kesehatan. 

"Lagi pula dalam sejarahnya para Bupati Taput sebelumnya tidak pernah mengklaim lahan RSU Tarutung milik Pemkab", tegas Kabiro.  

"Masalah itu justru berawal dari plank yang dibuat pihak Pemkab Taput dan RSU Tarutung. Plank yang bertuliskan lahan dan bangunan milik Pemkab Taput secara sepihak, ini yang tidak bisa diterima HKBP, karena HKBP memiliki dokumen kepemilikan atau alas hak yang lengkap baik dari pemberian hibah jemaat ke Badan Zending Rheinische Mission Gesellschaff (RMG), kemudian pengelolaan kepada pemerintah dan penyerahan kepemilikan kembali kepada HKBP", tegasnya.

"Lagipula sejak kapan pemerintah daerah tyaput bisa punya suatu hak milik, seperti yang mereka sebutkan di plank yang bertuliskan, 'MILIK Pemkab Taput", lanjutnya.

Melihat kondisi yang terjadi, dimulai membuat plank kepemilikan, pembuatan spanduk, upaya pengukuran lahan jadi hak milik secara sepihak, terkesan ada yang dikejar Pemkab Taput tentang penggunaan dana anggaran yang dikucurkan Kemenkes RI. Karena itu, semua pihak yang terkait harus berhati-hati karena ini juga bicara tentang penegakan dan kepastian hukum bagi pihak HKBP. 

Lebih dalam, dua belah pihak baik Pemkab Taput maupun HKBP sudah ada kesepakatan yang difasilitasi Kejaksaan Negeri Taput dalam mediasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang lalu. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ephorus HKBP dan juga Wakil Bupati Taput. Dalam mediasi itu, pihak Pemkab Taput diwakili oleh Wakil Bupati Taput, Direktur RSU Tarutung dan Wadir maupun staff, sementara HKBP dihadiri Pimpinan HKBP yang didampingi Biro Hukum HKBP, Badan Advokasi Hukum HKBP, Badan Asset HKBP.

Kesimpulan sementara mediasi tersebut, akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait kepemilikan lahan RSU Tarutung dan kedua belah pihak harus saling bertukar informasi dan data terkait kepemilikan lahan RSU Tarutung. "Oleh karena itu, kami meminta supaya semua pihak khususnya Pemkab Taput maupun media yang ikut memberitakan tidak melakukan penggiringan opini kepada warga sebelum ada penyelesaian status kepemilikan lahan RSU Tarutung," pungkasnya.
Editor: Budi

T#g:HKBPPemkab TaputRSU Tarutung
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Jumat, 14 Feb 2020 17:24

    Ephorus: Sambut Ibu Kota Baru, HKBP Lakukan Pemetaan Ulang Pelayanan

    Pimpinan HKBP, Ephorus Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing bersama rombongan bersilaturahmi dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, SH, M.Sc, Ph.D di, Jakarta, Kamis (

  • Minggu, 29 Sep 2019 13:49

    Bawa 'Dekke Siudur-udur', Kapolres AKBP M Saleh Kunjungi Gereja HKBP Onan Baru

    Kapolres Samosir AKBP M Saleh beserta jajarannya melakukan kunjungan secara spontanitas sambil membawa dekke siudur-udur ke Gereja HKBP Onan Baru Pangururan pada Minggu, (29/9/2019).Di hari Minggu yan

  • Minggu, 25 Agu 2019 17:25

    Toleransi Di HUT Ke-40 HKBP Jakasampurna, Ephorus HKBP Disambut Budaya Betawi & Musik Marawis

    Budaya Betawi musik marawis dan tradisi palang pintu menyambut Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing bersama rombongan sebelum memasuki kompleks gereja HKBP Jakasampurna dalam rangka ulang tahun g

  • Jumat, 23 Agu 2019 18:03

    Kisah KKN Mahasiswa HKBP Nomensen di Sipolha Horizon

    23 mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan FKIP Pematang Siantar Prodi Matematika, melakukan Progja (program kerja) pengabdian masyarakat di kelurahan Sipolha Horizon Kec. Pamatang Sidamanik Kab Sim

  • Selasa, 13 Agu 2019 09:13

    Dihadiri Ketua Adat Suku Moi, Ephorus HKBP Resmikan HKBP Nazaret Sorong

    Kita itu berada dalam satu perahu, seperti yang dikatakan Kristus, "Pergilah, beritakanlah Injil dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu".

  • Minggu, 04 Agu 2019 16:54

    Jubileum 125 Tahun HKBP Pangombusan, Ephorus Berpesan Agar Jemaat Setia Kepada Tuhan

    HKBP Pangombusan merayakan Jubileum 125 Tahun dipadu dengan Ibadah Minggu yang dilayani Ompu i Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, Minggu (4/8/2019). Diawali dengan prosesi ibadah yang diikuti

  • Jumat, 02 Agu 2019 16:52

    39 Dosen Muda UHN Medan Mendapat Pembinaan Dari Ephorus HKBP

    Universitas HKBP Nomensen Medan, sejak 31 Juli hingga 3 Agustus 2019, mengadakan pembinaan kepada 39 Dosen Muda yang mendedikasikan dirinya untuk mempersiapkan generasi intelektual bangsa melalui lemb

  • Senin, 29 Jul 2019 12:09

    Ephorus Kunjungi HKBP Banjar Toba

    Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing didampingi Praeses Distrik Jambi bersama para Pendeta dan keluarga, mengunjungi HKBP Banjar Toba, Senin (29/07/19).HKBP Banjar Toba merupakan salah satu gerej

  • Minggu, 03 Feb 2019 18:23

    AKBP Frido Sampaikan Pesan Kamtibmas Minggu Berkat di Gereja HKBP Dusun Suka Ramai Senah

    Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Raya diingatkan untuk tetap menjaga kondusifitas di 3 kabupaten wilayah hukum Polres Labuhanbatu.Demikian disampaikan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang sa

  • Rabu, 23 Jan 2019 19:43

    Wakil Bupati Humbahas Launching "Taon Parasinirohaon" HKBP Distrik III Humbang

    Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora bersama-sama dengan Kepala Departemen Koinonia HKBP Pdt Dr Martonggo Sitinjak, Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit, Kepala Kantor Kemenag Humbahas J Li

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak