Minggu, 13 Jun 2021 23:36
  • Home
  • Politik
  • Biro Hukum HKBP: Jangan Provokasi Persoalan RSU Tarutung

Biro Hukum HKBP: Jangan Provokasi Persoalan RSU Tarutung

Taput (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Sabtu, 22 Feb 2020 16:52
Istimewa
Biro Hukum HKBP menyikapi issue yang berkembang perihal status kepemilikan lahan RSU Tarutung saat ini. Apalagi sejumlah berita untuk menggiring opini publik telah beredar di banyak media. Biro Hukum HKBP berharap opini-opini tersebut tidak menyudutkan HKBP.

Kepala Biro hukum HKBP Pdt. Betty Sihombing, mengatakan, berita upaya pengukuran lahan RSU Tarutung sebagai tahapan dalam pemberian hak dan pendaftaran tanah untuk kepentingan Pemkab Taput, sepatutnya dilaksanakan secara hati-hati, sesuai dengan pemberitaan yang sudah beredar di beberapa media sejak tanggal 4 Februari 2020 yang lalu. 

Hak atas tanah yang akan diberikan kepada pemerintah daerah adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemkab. Namun sebelum hak tersebut diberikan melalui penerbitan sertifikatnya, Kantor BPN Taput, haruslah meneliti alas hak atas tanah tersebut. Bahkan sebelum pengukuran, riwayat tanah itu harus diselidiki dulu. Hak pakai ataupun hak-hak lainnya, tidak dapat diberikan atas tanah yang masih bersinggungan dengan hak dari pihak lain.

Oleh karena itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Taput seharusnya sudah menyadari dan tahu betul aturan yang berlaku. Lahan RSU Tarutung tidak dapat disertifikatkan dikarenakan adanya keberatan dari HKBP sebagai pemilik lahan. 


"Sejarah beserta bukti-buktinya harus terlebih dahulu diteliti dengan seksama. Jangan hanya karena di atas tanah itu dikelola dan dikuasai rumah sakit Tarutung serta merta itu menjadi dasarnya. Semua pihak dan juga masyarakat harus tahu sejarah rumah sakit tersebut yang diperoleh dari RMG dan sudah diserahkan ke HKBP. Lalu sejak era kemerdekaan, Pemerintah RI melalui Menteri Kesehatan telah menyerahkannya ke HKBP," ujarnya.

"Bahkan bukan cuma RSU Tarutung, tapi ada puluhan fasilitas kesehatan lainnya di Sumut ini. Pemkab Taput hanyalah mengelola tapi tidak termasuk memiliki aset tanahnya. Kalau mau disertifikatkan oleh Pemkab, maka HKBP harus melepaskan haknya dulu atas tanah tersebut. Tapi yang terjadi, kami (HKBP) tidak pernah melakukannya. Dokumen yang membuktikan kepemilikan lahan lengkap dimiliki HKBP termasuk dokumentasi foto- foto acara penandatangan dan penyerahan yang tertuang di Surat Keputusan Penyerahan kepada HKBP pun juga tersimpan rapi. Termasuk salinan pidato Menteri pun ada. Sejarah tersebut tidak mungkin ditiadakan atau disangsikan begitu saja", lanjut Pdt. Sihombing

Terkait dengan hal ini juga, Biro Hukum HKBP menyesali kontradiksi sikap BPN Taput kepada pihaknya. Sebab sebelumnya, HKBP juga sudah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas nama HKBP, tetapi justru Kantor BPN Taput tidak berani melakukan pengukuran karena keberatan pihak Pemkab Taput, yang anehnya justru keberatan itu baru muncul sehari sebelum pengukuran akan dilaksanakan pihak HKBP bersama dengan Kantor BPN Taput," kata Kabiro Hukum.

Kabiro Hukum menjelaskan situasi saat itu, pihaknya mempertanyakan kepada KKP BPN Taput soal penundaan pengukuran lahan RSU Tarutung untuk pensertifikatan, tapi justru pihak Kantor BPN Taput tidak berani karena kuatir ada terjadi kontak fisik melihat adanya pengawalan sejumlah Satpol PP di RSU Tarutung.  


"Di situasi ini sudah sewajarnya kalau BPN Taput tidak bisa mensertifikatkan, karena dua belah pihak masih menyatakan keberatan, walaupun Pemkab Taput tidak memiliki bukti dokumen kepemilikan selengkap yang dimiliki HKBP", kata Kabiro Hukum.

Lugasnya seputar lahan RSU Tarutung, Pimpinan HKBP juga telah melakukan pertemuan kepada beberapa Menteri Republik Indonesia khususnya Menteri Agraria dan Tata Ruang. 

Lebih lanjut, Biro Hukum HKBP melihat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Pemkab Taput karena banyaknya berita dan issu yang beredar, seolah-olah HKBP di pihak yang mengklaim. Kami menegaskan, kalau sejak awal, HKBP tidak pernah mempersoalkan RSU Tarutung digunakan untuk kepentingan masyarakat di bidang kesehatan, justru HKBP sendiri pelopor kesehatan. 

"Lagi pula dalam sejarahnya para Bupati Taput sebelumnya tidak pernah mengklaim lahan RSU Tarutung milik Pemkab", tegas Kabiro.  

"Masalah itu justru berawal dari plank yang dibuat pihak Pemkab Taput dan RSU Tarutung. Plank yang bertuliskan lahan dan bangunan milik Pemkab Taput secara sepihak, ini yang tidak bisa diterima HKBP, karena HKBP memiliki dokumen kepemilikan atau alas hak yang lengkap baik dari pemberian hibah jemaat ke Badan Zending Rheinische Mission Gesellschaff (RMG), kemudian pengelolaan kepada pemerintah dan penyerahan kepemilikan kembali kepada HKBP", tegasnya.

"Lagipula sejak kapan pemerintah daerah tyaput bisa punya suatu hak milik, seperti yang mereka sebutkan di plank yang bertuliskan, 'MILIK Pemkab Taput", lanjutnya.


Melihat kondisi yang terjadi, dimulai membuat plank kepemilikan, pembuatan spanduk, upaya pengukuran lahan jadi hak milik secara sepihak, terkesan ada yang dikejar Pemkab Taput tentang penggunaan dana anggaran yang dikucurkan Kemenkes RI. Karena itu, semua pihak yang terkait harus berhati-hati karena ini juga bicara tentang penegakan dan kepastian hukum bagi pihak HKBP. 

Lebih dalam, dua belah pihak baik Pemkab Taput maupun HKBP sudah ada kesepakatan yang difasilitasi Kejaksaan Negeri Taput dalam mediasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang lalu. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ephorus HKBP dan juga Wakil Bupati Taput. Dalam mediasi itu, pihak Pemkab Taput diwakili oleh Wakil Bupati Taput, Direktur RSU Tarutung dan Wadir maupun staff, sementara HKBP dihadiri Pimpinan HKBP yang didampingi Biro Hukum HKBP, Badan Advokasi Hukum HKBP, Badan Asset HKBP.

Kesimpulan sementara mediasi tersebut, akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait kepemilikan lahan RSU Tarutung dan kedua belah pihak harus saling bertukar informasi dan data terkait kepemilikan lahan RSU Tarutung. "Oleh karena itu, kami meminta supaya semua pihak khususnya Pemkab Taput maupun media yang ikut memberitakan tidak melakukan penggiringan opini kepada warga sebelum ada penyelesaian status kepemilikan lahan RSU Tarutung," pungkasnya.
Editor: Budi

T#g:HKBPPemkab TaputRSU Tarutung
Berita Terkait
  • Sabtu, 12 Jun 2021 14:12

    BAKUMSU Apresiasi HKBP Tolak Relokasi HKBP Sikhem Sopo Komil

    Pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ephorus Pdt. Dr. Robinson Butarbutar telah menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana relokasi gedung gereja HKBP Sikhem demi kepentingan

  • Rabu, 26 Mei 2021 11:36

    Pelatihan Ketahanan Pangan Bagi 30 Orang Dengan HIV (ODHIV) oleh HKBP AIDS Ministry

    HKBP AIDS Ministry melakukan Pelatihan budidaya ikan lele di dalam kolam terpal kepada 30 Orang Dengan HIV (ODHIV), bekerjasama dengan persekutuan gereja-gereja Internasional (UEM), yang didukung oleh

  • Minggu, 28 Mar 2021 18:28

    Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata Kecam Keras Tindakan Biadab Pelaku Bom Katedral

    Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata mengecam aksi bom bunuh diri yang menelan korban di Gereja Katedral Makassar Jalan Kajaolalodo - Botolempangan, Minggu (28/3/2021). Bom bunuh diri terjadi sekita

  • Selasa, 05 Jan 2021 22:05

    Edy Rahmayadi Hadiri Perayaan Natal HKBP

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan tentang pentingnya toleransi demi pembangunan di daerah ini. Keberagaman adalah kebanggaan Sumut, bukan menjadi penghalang."Sumut merupakan p

  • Selasa, 29 Des 2020 10:59

    Kapolda Sumut Terima Audensi Ephorus HKBP

    Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi menerima audiensi Ephorus HKBP di ruang perjamuan Lt. II Mapolda Sumut Jl. SM. Raja Km 10,5 Medan, Senin (28/12/2020).Turut hadir Ephorus HKBP Bapak Pdt

  • Minggu, 13 Des 2020 17:30

    YDPK Minta HKBP Pusat Agar Tetap Menolak Rencana Relokasi Gereja Oleh PT DPM

    Relokasi Gereja HKBP Sikhem Sopo Komil Desa Longkotan, Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh PT DPM terus mendapat penolakan dari masyarakat sekitar dan jemaat,

  • Jumat, 11 Des 2020 22:41

    Pdt DR Robinson Butarbutar Terpilih Jadi Ephorus HKBP

    Hari kedua Sinode Godang HKBP Ke-65 diawali Ibadah dengan Tema "Huhalupahon na di pudingku, hueahi angka na di jolo (Pilippi 3:13-14)" (Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada

  • Kamis, 10 Des 2020 21:10

    Ephorus Buka Sinode Godang HKBP Ke-65 di Sipoholon, Protokol Kesehatan Dijalankan Dengan Ketat

    Ephorus HKBP Pdt Dr Darwin Lumbantobing. Ompu i Ephorus HKBP resmi membuka Sinode Godang (SG) HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang ke-65, di komplek Seminarium HKBP di Kecamatan Sipoholon, Kabupa

  • Sabtu, 05 Des 2020 14:35

    Gubernur Edy Beri Kuliah Umum di UHN, Resmikan Patung dan Taman Nommensen

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan, untuk membangun Sumut jangan pernah mempersoalkan suku dan agamanya. Selama mampu memberikan yang terbaik untuk daerah ini, maka harus diberi

  • Jumat, 09 Okt 2020 10:29

    Soal Togel, Ini tanggapan Ephorus HKBP

    Secara langsung UTAMANEWS meminta tanggapan kepada 'Ompu i' Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing yang didampingi Pdt. Arthur Lumbantobing (Kepala Biro Informasi), di ruang kerjanya, di

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak