Selain enggan diwawancarai, ia juga melarang wartawan mengambil dokumentasi pekerjaan di lokasi proyek. Sikap penolakan tersebut ditunjukkan Rahmawati saat awak media mendatangi lokasi proyek di Kelurahan Sibuluan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sabtu (1/8/2026).

Kedatangan wartawan bertujuan mengonfirmasi dugaan ketidaksesuaian pekerjaan penggantian atap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai spesifikasi teknis, serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ketika disinggung mengenai sorotan publik terkait dugaan pengabaian K3, Rahmawati mengklaim pihaknya telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD).

"APD sudah kami sediakan, seperti rompi, helm, sepatu boots, dan sarung tangan. Tetapi para pekerja beralasan tidak nyaman menggunakannya," ujar Rahmawati.

Namun, saat dimintai penjelasan lebih detail mengenai dugaan ketidaksesuaian material dan pengerjaan atap, Kepala Sekolah Dasar Negeri 158493 Sibuluan 1B memilih bungkam.

"Saya tidak mau dikonfirmasi. Berita yang sebelumnya sudah basi," katanya sembari mempersilakan wartawan menayangkan sikap penolakannya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, atap bangunan sekolah yang semula menggunakan seng gelombang (galvanis) kini diganti dengan seng spandek. Namun, rangka atap lama tampak tetap digunakan tanpa ada pembongkaran maupun penyesuaian menyeluruh.

Hal ini memicu pertanyaan terkait efektivitas dan keamanan konstruksi. Secara teknis, pemasangan seng spandek memiliki karakteristik berbeda dari seng gelombang, mulai dari jarak reng, sistem pengikatan, hingga daya dukung beban rangka.

Ditempat terpisah, pemerhati konstruksi Budiman Pohan, menilai bahwa setiap perubahan jenis penutup atap seharusnya didahului dengan evaluasi teknis terhadap rangka bangunan.

"Seng gelombang dan seng spandek memiliki karakteristik yang berbeda. Jarak reng, sistem pengikat, hingga kondisi rangka harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis. Karena itu perlu dilihat kembali gambar kerja dan RAB untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan," ungkapnya di Pandan, Minggu (2/8/2026).

Budiman menambahkan, keterbukaan dokumen proyek merupakan bagian dari transparansi penggunaan keuangan negara.

"Kalau memang pekerjaan sudah sesuai dengan RAB dan spesifikasi teknis, tentu tidak ada alasan untuk menutupinya. P2SP sebaiknya membuka dokumen RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara," tegasnya.

Untuk diketahui, program revitalisasi SD Negeri 158493 Sibuluan 1B bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp1.932.834.029.

Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 150 hari kalender, terhitung sejak 2 Juli hingga 23 November 2026.