Selasa, 22 Jun 2021 08:00
  • Home
  • Pemilukada
  • Masyarakat: KPU dan Bawaslu Sudah Jujurkah Laksanakan PSU Pilkada Kabupaten Labuhanbatu 2020 Sesuai UU?

Masyarakat: KPU dan Bawaslu Sudah Jujurkah Laksanakan PSU Pilkada Kabupaten Labuhanbatu 2020 Sesuai UU?

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Rabu, 05 Mei 2021 08:35
Istimewa
Kelompok masyarakat sipil peduli pemilu mengadakan pemantauan survei evaluasi kinerja penyelenggara KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu disebut belum ada kemajuan terbukti Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc sebagai Jubir atau Kuasa Hukum bertindak mewakili kepentingan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Nomor Urut 3, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT dan Faisal Amri Siregar, ST yang mengajukan akta pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Nomor : 145/PAN.MK/AP3/04/2021 tanggal 29 April 2021.


Sekjen DPP LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign di singkat CIFOR, Ismail Alex, M.I Perangin-Angin mengatakan, kami sedang mentelaah pengaduan dan informasi disampaikan masyarakat terkait Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor:0024/K.SU-07/PM.00.02/04 / 2021, sifat: segera, Prihal: Himbauan ditujukan kepada Kepada Ketua KPU Labuhanbatu. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai mana pada angka (1) huruf (h) diatas, bahwa Penetapan Calon Terpilih dilaksanakan tanggal 30 April 2021 s.d 3 Mei 2021, maka bersama ini kami menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakannya sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan. Ditembuskan ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumut dan pertinggal tertanggal 30 April 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu masih memproses seluruh pengaduan masyarakat dugaan beberapa pelanggaran KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai penyelenggara pemilu. 


"Kalau keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu menyangkut administrasi menjadi kewenangan Bawaslu. Tidak ada yang salah jika ada Paslon menindaklanjuti ke Pengadilan TUN dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masalah pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk mengadilinya. Mengenai keputusan menyangkut hasil pemilihan kepala daerah termasuk hasil pemungutan suara ulangnya tidak ada lembaga lain yang berwenang mengadilinya kecuali Mahkamah Konstitusi (MK)," ucap Ismail Alex


Yang menjadi pertanyaan adanya pengaduan masyarakat ke Bawaslu. Apakah apakah seluruh pengaduan diduga tidak terbukti atau sebagaian saja terbukti ?. Bagaimana nanti keputusan Pengadilan TUN terkait dugaan administrasi yang menjadi dasar penyelenggara ?. Terakhir menunggu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu ?. DPP LSM CIFOR ingin mendengar tanggapan sisi hukum dan kalangan akademis dari KPU dan Bawaslu dan Pengadilan TUN dan DKPP mengenai permasalahan ini yang serius dan tingkat nasional. Katanya 

DPP LSM CIFOR mendesak Dewan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi segera menindaklanjuti Akta Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Nomor: 145/PAN.MK/AP3/04/2021 tanggal 29 April 2021. Pasalnya masyarakat Labuhanbatu ingin mendengar tanggapan akademis dari sembilan hakim MK mengenai permasalahan yang serius di atas. Tentu sebagai pertanggungjawaban moral dalam melaksanakan amanah sebagai penegak keadilan, demokrasi dan konstitusi. Sebab menjadi pertanyaan bagaimana sikap MK dengan adanya putusan gaya baru ini ? Apakah MK akan menolak registrasi permohonan perselisihan PSU ini karena tidak ada peraturan yang mengaturnya ? Atau MK akan menolak meregistrasi permohonan karena putusan gaya baru PSU itu sudah final dan mengikat ? 


Kalau itu terjadi, MK berarti membiarkan PSU dilaksanakan dengan kemungkinan pengulangan kecurangan, sama keadaannya dengan pemungutan suara terdahulu yang justru menjadi dasar bagi MK untuk memerintahkan PSU. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dan demokrasi seharusnya MK tidak boleh membiarkan hal itu terjadi

Ditegaskan dalam persoalan ini, Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan asas tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan lainnya dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pasalnya, tidak mudah membuat masyarakat percaya pada sebuah kegiatan bernama pemilihan umum tersebut. 


"Sehubungan dengan hal tersebut, Ismail Alex mengatakan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada serentak tahun 2020 khususnya Kabupaten Labuhanbatu hendaknya dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu," sambungnya.
Editor: Budi

T#g:Pilkada Labuhanbatu
Berita Terkait
  • Minggu, 20 Jun 2021 10:10

    Dandim 0209/LB Dinginkan Kapolres Labuhanbatu Saat Marah Di PSU TPS 09

    Dandim 0209/LB Letkol Inf. Asrul Kurniawan Harahap, S.E.M.Tr (Han) sempat mendinginkan emosi Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, S.I.K., M.H saat marah di lokasi pemungutan suara ulang (PSU) d i

  • Sabtu, 19 Jun 2021 22:49

    Kapolda Sumut: PSU di Labuhanbatu Berjalan Aman dan Kondusif

    Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak MSi dan Pangdam I / Bukut Barisan meninjau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Sabtu (19/6

  • Jumat, 18 Jun 2021 08:28

    Jelang PSU Pilkada Labuhanbatu, Polsek Kualuh Hulu Lakukan OPS Yustisi

    Personil Polsek Kualuh Hulu melakukan Razia dan Ops Yustisi penyekatan terhadap pengguna jalan yang keluar masuk di Wilayah Polsek Kualuh Hulu dengan sasaran kelompok Masyarakat, OKP, dan Ormas lainny

  • Senin, 14 Jun 2021 06:14

    Jelang PSU Jilid II Pilkada Labuhanbatu Paslon ASRI Diterpa Fitnah Dan Berita Hoaks

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama denga

  • Minggu, 13 Jun 2021 00:53

    PSU Jilid II, KPU Dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Harus Profesional Dan Netral

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Labuhanbatu selaku penyelenggara Pilkada Labuhanbatu akan penggelar PSU (Pemungutan Suara Ulang) Jilid II di dua Tempat Pemungutan Suara yakni di TPS 007 d

  • Jumat, 04 Jun 2021 22:44

    KPU Sumut Hanya Melakukan Supervisi Pada Penyelenggaraan PSU Jilid 2 Pilkada Labuhanbatu

    Terkait penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid 2 Pilkada Kabupaten Labuhanbatu di TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan keputusan sela Mahkamah

  • Jumat, 04 Jun 2021 15:04

    KPU Labuhanbatu Akan Selenggarakan PSU Jilid 2 Gunakan Sisa Anggaran Yang Ada

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, Wahyudi tegaskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS yakni TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau S

  • Kamis, 03 Jun 2021 21:33

    Mahkamah Konstitusi Putuskan PSU Jilid 2 Pilkada Labuhanbatu, Bukti Penyelenggara Tidak Profesional

    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lanjutan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Serentak Tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) 24 April 2021 dengan nomor 141/PHP.BUP-XIX/

  • Minggu, 30 Mei 2021 20:50

    KPU Labuhanbatu Hadirkan Alat Bukti Surat Di MK Salahi Ketentuan

    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhanbatu dalam mengambil alat bukti dari dalam kotak suara tidak melibatkan saksi paslon nomor urut 03 H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T.,M.T dan Faizal

  • Sabtu, 22 Mei 2021 08:32

    Pakar Hukum Dr. Surya Perdana, SH, Mhum : PSU Pilkada Kabupaten Labuhanbatu 2020 Batal Demi Hukum

    Dr. Surya Perdana, SH, MHum Dosen fakultas Hukum dan Dosen Pascasarjana Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengatakan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak