Ketua KPU Kota Sibolga, Afwan Nasution ST berharap, agar wartawan dan LSM dapat menyampaikan tahapan telah berjalan maupun akan dilaksanakan, kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan informasi soal Pilkada Tahun 2024.

"Tahapan persiapan hampir selesai. Saat ini, kita fokus pada tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," katanya, Sabtu (8/6/2024).

Ia juga menjelaskan, beberapa perbedaan Pilkada 2020 dan 2024, diantaranya jumlah TPS, DPT, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Tahun 2020 lalu jumlah TPS 184 dengan maksimal 500 pemilih, dan 2024 ini sebanyan 137 TPS dengan maksimal DPT 600 orang. Untuk jumlah PPDP Tahun 2020 lalu 184 orang. Sementara 2024 ini 274 orang, karena masing-masing TPS sebanyak 2 orang," ujar Afwan Nasution.

Ketua KPU Kota Sibolga juga memaparkan beberapa hal, diantaranya dasar hukum serta dana Pilkada Rp10,4 Milliar disebut menjadi anggaran terkecil se-Indonesia.

"Kita juga sosialisasikan soal Roadmap Pilkada Indonesia, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, masa kerja badan Ad Hoc, syarat berhak memilih, peserta pemilihan pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2015. Tahapan penelitian dan penetapan paslon, syarat paslon dari parpol juga perseorangan. Persyaratan calon, dasar hukum penyelenggaraan dan metode kampanye, serta teknis pemungutan, perhitungan suara dan rekapitulasi," jelas Afwan Nasution.

Masih ditempat serupa, dirinya juga memastikan tidak ada pasangan calon Wali Kota jalur perseorangan yang akan menyerahkan dokumen di pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024 mendatang.

"Berarti kita hanya terima pendaftaran Paslon jalur partai politik. Persyaratan pencalonan diusulkan parpol, sedikitnya 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah di Pemilu 2024 lalu. Ada dua parpol yang bisa mengusung satu paslon tanpa harus koalisi, yaitu Nasdem 8 kursi dan Golkar sebanyak 4 kursi," ungkap Ketua KPU Sibolga, Afwan Nasution.