Kamis, 04 Mar 2021 20:06
  • Home
  • Pemilukada
  • Ini Pernyataan Sikap Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai Saat Demo Bawaslu

Ini Pernyataan Sikap Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai Saat Demo Bawaslu

Binjai (utamanews.com)
Oleh: Ahmad Aqil
Rabu, 11 Nov 2020 15:31
Istimewa
Puluhan massa dari "Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai" yang menggelar aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sumbermuliorejo, Kecamatan Binjai Timur, Rabu (11/11) akhirnya membubarkan diri dengan tertib usai menyampaikan orasinya.

Dalam tuntutannya, massa juga membacakan "Pernyataan Sikap" yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Binjai.

Dari selebaran yang diterima redaksi, berikut bunyi Pernyataan Sikap dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai yang ditandatangani oleh Kordinator aksi, Ade Rinaldy SH, dan Kordinator Lapangan, Zulham Efendi :

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun nyatanya di Kota Binjai banyak menuai polemik di mata masyarakat di Kota Binjai. Banyak hal pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Binjai seperti banyaknya ASN/PNS berketerlibatan dalam politik praktis di Pilkada Kota Binjai, namun Bawaslu Kota Binjai seperti menutup mata terkait seluruh pelanggaran yang telah terjadi di Kota Binjai.


Padahal Bawaslu tetap bisa memproses meski belum ada penetapan Calon berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014, PP No 42/2004 tentang Kode etik PNS, PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB).

UU 5/2014 tentang ASN (Pasal 2 huruf d) dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan atas asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh atau kepentingan manapun.

Lalu, di PP 42/2004 tentang kode etik PNS (Pasal 6 huruf h) nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi : Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi. Kemudian SE MenPAN RB (Pasal 11 huruf c) PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam Politik Praktis/berafiliasi dalam Partai Politik, misal :

1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah.

2. PNS dilarang memasang Spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Kepala Daerah.


3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah.

4. PNS dilarang menghadiri deklarasi calon/bakal calon Kepala Daerah.

5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar atau sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon Kepala Daerah, Visi Misi, maupun keterkaitan lain melalui media online maupun media sosial.

6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepada Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan Partai Politik.

Inilah hal yang banyak terjadi di Pilkada Kota Binjai, namun Bawaslu Kota Binjai seperti menutup mata dan kami menganggap adanya indikasi Bawaslu Kota Binjai tidak netral.


Maka dari itu kami Pemuda dan Mahasiswa Kota Binjai bersatu untuk menyatukan sikap sebagai berikut :

1. Meminta Bawaslu Kota Binjai agar netral dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas Pemilu dan tidak berkepihakan ke Paslon manapun.

2. Meminta Bawaslu Kota Binjai transparansi dalam menjalankan fungsinya.


3. Meminta Bawaslu menindaktegas dalam mengambil sikap sebuah pelanggaran yang terjadi di Pilkada Kota Binjai tahun 2020.

4. Meminta Bawaslu cepat memproses seluruh orang yang sudah dilaporkan terkait pelanggaran Pilkada di Kota Binjai tahun 2020.

5. Meminta Bawaslu Kota Binjai cepat memproses Heni Sridewi dan Darman Ginting, yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Pemilu.

6. Apabila seluruh Komisioner Bawaslu Kota Binjai tidak sanggup dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilu di Kota Binjai tahun 2020, maka kami ingin seluruh Komisioner Bawaslu Kota Binjai agar dicopot dari jabatannya. 

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kurang lebih kami ucapkan terima kasih.
Editor: Herda

T#g:Bawaslu BinjaiNetralitas
Berita Terkait
  • Selasa, 15 Des 2020 20:05

    Untuk Perbaikan Pemilu Berikutnya, Bawaslu Binjai Sampaikan 6 Catatan Ini Pada KPU

    Usai menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai 2020 tingkat Kota Binjai, yang digelar KPU Kota Binjai di A

  • Rabu, 09 Des 2020 06:39

    Dandim 0824/Jember Siagakan Anggota, Tekankan Netralitas TNI Jelang Pemungutan Suara

    Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, jelang Pemungutan suara suhu politik relatif menghangat, namun situasi hingga berita ini diturunkan masih sangat kondusif.Menyikapi situasi

  • Senin, 07 Des 2020 17:47

    Bawaslu Binjai didampingi Satpol PP tertibkan APK Pilkada di kendaraan bermotor

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, bersama Satpol PP Pemko Binjai dan Instansi terkait, melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Walikota dan Wakil Walikota Binjai, di seput

  • Sabtu, 05 Des 2020 11:45

    Pengamanan Pilkada, Kapoldasu Jamin Netralitas Polri

    Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin kembali menegaskan kalau Polri khususnya Polda Sumatera Utara, netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020."Tadi sudah saya pesa

  • Rabu, 02 Des 2020 16:42

    Kadis yang dicopot Walikota Binjai mengadu ke Bawaslu soal oknum perintahkan perekaman e-KTP bagi warga daerah lain

    Pemblokiran pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Binjai oleh Tobertina SH selaku Kadis yang dilakukan kemarin, Selasa (1/12) Siang, akhirnya berbuntut panjang. Sebab, setelah di-non-aktifkan sesu

  • Sabtu, 28 Nov 2020 23:28

    Sekda Sabrina: Hak Pilih ASN Hanya Direfleksikan di Bilik Suara

    Para Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diingatkan tentang netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2020. Meski memiliki hak pilih, para ASN hanya boleh merefl

  • Sabtu, 28 Nov 2020 13:38

    Bawaslu Binjai Gelar Sosialisasi "Pengawasan Partisipatif"

    Agar Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang dapat berjalan dengan aman, jujur, tertib dan lancar, berbagai kegiatan pun dilak

  • Jumat, 27 Nov 2020 21:47

    Bawaslu Binjai: Ada 15 hal baru yang disiapkan KPU saat pemungutan suara

    Jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai, menggelar kegiatan sosial

  • Rabu, 25 Nov 2020 09:15

    Bawaslu Kota Binjai Ternyata Bongkar 27 APK Ilegal Berbentuk Billboard

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai, bekerjasama dengan Polres Binjai, Kodim 0203/LKT, KPU Kota Binjai, Satpol PP Kota Binjai, serta menurunkan satu Unit Mobil Crane dari Dinas Lingkun

  • Selasa, 24 Nov 2020 13:04

    Bawaslu Binjai Tertibkan 22 Billboard Bergambar Paslon Nomor 2, Hj. Lisa - Sapta Bangun

    Puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal dalam bentuk Billboard yang bergambar Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2020, dan tersebar di seluruh Kota Binjai, ditertibkan oleh Badan Pengawa

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak