Jumat, 18 Jun 2021 08:57
  • Home
  • Pemilukada
  • Benarkah Sidang Lanjutan Hakim Konstitusi Bakal Memutuskan Gugatan Sengketa Pilkada Labuhanbatu 2020 Ditolak Semua?

Benarkah Sidang Lanjutan Hakim Konstitusi Bakal Memutuskan Gugatan Sengketa Pilkada Labuhanbatu 2020 Ditolak Semua?

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Senin, 08 Feb 2021 18:08
Istimewa
Menindaklanjuti bersambung edisi pemberitaan utamanews.com berjudul "Jelang Keputusan MK Sengketa Pilkada Labuhanbatu 2020, Ini Kata Nasir Wadiansah Harahap, SH Selaku Kuasa Hukum ASRI". Minggu (07/02/2021) dan terkait sidang lanjutan di gedung MK Jakarta Selasa (02/02/2021) kemarin dan rumor santer dikalangan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu bersuara memperdiksikan sidang lanjutan Senin (15/02/2021) mendatang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan gugatan terhadap Perkara Nomor:58/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh calon pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 2 atas nama dr H Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Eliya Rosa Siregar, S.Pd.M.M bakal ditolak semua.

Namun terkait rumor santer itu, Kuasa Hukum H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST - Faisal Amri Siregar, ST disingkat ASRI, Nasir Wadiansah Harahap, SH bersama Sekjen DPP LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign "CIFOR" Ismail Alex, MI Perangin-Angin masih tetap enggan menanggapi. Padahal informasi diterima oleh awak media utamanews.com mereka tersebut diduga mengetahui Majelis Hakim Konstitusi bakal memutuskan selain menolak semua gugatan dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.



Menetapkan peroleh suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut: nomor urut 1, dr. H Tigor Panusunan Siregar, Sp. PD - H Idlinsah Harahap, S.TP.MH dengan perolehan suara 19.814 dan nomor urut 2 dr H Erik Adtra Ritonga, MKM - Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd.MM dengan peroleh suara 87.292 dan nomor urut 3, H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST - Faisal Amri Siregar, ST dengan peroleh suara 88.130 dan nomor urut 4, Abd, Roni, SHI - Ahmad Jais, SE dengan peroleh suara 28.726 dan nomor urut 5, Suhairi Pane - H Irwan Indra dengan peroleh suara 12.909.


Ditanya informasi dihimpun utamanews.com dalam gugatan paslon nomor urut 2 dr H Erik Adtra Ritonga, MKM - Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd.MM selaku Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten Labuhanbatu. Bagaimana pendapat Nasir Wadiansah Harahap, SH selaku Kuasa Hukum nomor urut 3, ASRI ?

Nasir Wadiansah Harahap, SH menjawab, terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan Perolehan Suara di Kabupaten Labuhanbatu atau PPK atau TPS dalam tahun 2020 menurut saya sependapat hukum DPP LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign "CIFOR" adalah keliru karena Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Labuhanbatu (Bukti Form Model D. Kabupaten-KWK) Kecamatan (Model D-Kecamatan-KWK), dan TPS adalah benar.



Hasil beberapa kajian, telaah, mencermati dan menurut pendapat tim kuasa hukum nomor urut 3, H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST - Faisal Amri Siregar, ST adanya kesalahan Penghitungan Suara dengan keunggulan Pasangan Calon Nomor urut 3 yang di dalilkan oleh calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 2, dr H Erik Adtra Ritonga, MKM - Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd.MM adalah tidak beralasan menurut hukum.


Disisi lain, awak media utamanews.com minta tanggapan dari Sekjen DPP LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign "CIFOR" hasil Laporan Tim Investigasi dan Monitoring LSM CIFOR adanya dugaan keterlibatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan calon petahana bupati dan wakil bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST - Faisal Amri Siregar, ST, Nomor urut 3 ?

Ismail Alex, MI Perangin-Angin sebelum menjawab perlu ditegaskan bahwa aktivis pengiat anti korupsi LSM CIFOR tidak bersedia mencampuri langsung sengketa Pilkada Labuhanbatu terhadap Perkara Nomor:58/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh calon pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 2, dr H Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Eliya Rosa Siregar, S.Pd.M.M di gedung MK. Kami berada di MK khusus memantau seluruh kinerja para hakim konstitusi beserta jajarannya dan juga Pengugat, Tergugat, Pihak Terkait apakah dalam keputusan ditemuan adanya unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, suap, markus, pungli, korupsi berjamaah.



Setelah mengamati hasil laporan Tim Investigasi dan Monitoring LSM CIFOR dan cek en ricek semua informasi, saya selaku Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LSM CIFOR menyimpulkan sementara adalah sebagai berikut: pertama, tidak menemukan bukti-bukti sah adanya keterlibatan ASN Kabupaten Labuhanbatu memenangkan nomor urut 3, calon petahanan bupati dan wakil bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST - Faisal Amri Siregar, ST.

Kedua, calon petahana bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST sebelum berlangsungnya pilkada serentak Labuhanbatu 2020 kemarin hingga saat ini tetap menjalankan programnya yaitu Gerakan Sholat Subuh Berjamaah (GSSB) atau Subuh Keliling di seluruh Masjid atau Musholla wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan selanjutnya melaksanakan sholat Jum'at Keliling di seluruh Masjid wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Ketiga, mungkin ribuan ASN dijajaran Pemkab Labuhanbatu tertunda ribuan ASN tersebut menerima dana kesra atau tunjangan penghasilan mereka belum dibayarkan sepenuhnya oleh calon petahana bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST sewaktu berlansungnya acara Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini membuat ribuan ASN merasa resah.

Keempat, H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST selaku petinggi Pemkab. Labuhanbatu melakukan pembatalan pengerjaan proyek di Pemkab. Labuhanbatu dengan alasan saat ini masa Covid-19 sehingga untuk sementara proyek APBD 2020 dihentikan.



Kelima, pihak Penyelenggaran Pemilihan Umum yaitu: KPU dan Bawaslu telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Labuhanbatu sesuai peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota sebagaimana telah di ubah dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Keenam, sinerginya antara pihak TNI dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Pemkab. Labuhanbatu dan Penyelenggaran Pemilihan Umum sehingga Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Labuhanbatu tidak ada muncul kejolak apapun dan masyarakat Labuhanbatu merasa aman.

Diulangi kembali utamanews.com informasinya terkait dugaan keterlibatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan calon petahana bupati dan wakil bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST - Faisal Amri Siregar, ST, Nomor urut 3. Bagaimana pendapat Sekjen DPP LSM CIFOR ?

Ismail Alex, MI Perangin-Angin menyarakan awak media utamanews.com dan rekan-rekan wartawan lainnya untuk lebih jelasnya minta tanggapan dari Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu dan bisa juga Kuasa Hukumnya/Law Office diantaranya: (1). Syahruzal Yusuf, SH, (2). H Mulyadi, SH. M.H, (3). Akhmad Johari Damanik, S.H.M.H, (4). Suriadi, SH, (5). Muhammad Halim, SH, M.H, (6). Muhammad Rusli, S.S, SH.M.S, (7). Andy Syahputra, SH, (8). M. Hendrawan, SH dan (9) yang terakhir Hary Azhar Ananda, SH.



Kalau aktivis hanya bisa menjawab berdasarkan hasil kajian, telaah data dan informasi dihimpun LSM CIFOR bukan pendapat hukum diantara paslon yang sedang bersengketa di Pilkada Labuhanbatu 2020 di MK. Dijelaskan sisi aktivis dalam menyikapi sebagian isi gugatan sengketa Pilkada Labuhanbatu di MK dengan Perkara Nomor:58/PHP.BUP-XIX/2021 perihal adanya dugaan keterlibatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan paslon nomor urut 3 yang antara lain dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Kesbangpol Unmas Kabupaten Labuhanbatu telah mempublikasikan hasil hitung TPS 22 dan Organisasi pengangkat daerah Labuhanbatu pada tanggal 10 Desember 2020 lalu memberikan ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga kepada paslon nomort urut 3, Camat Panai Tengah bersama Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 mengumpulkan seluruh kepala desa se Kecamatan Pinai Tengah untuk memenangkan Paslon nomor irut 3 dan lanjutnya adanya pernyataan calon bupati nomor urut 3 yang mutlak berwenang menghentikan dan mencopot perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan akibat adanya kalimat/ucapan calon bupati nomor urut 3 tersebut menyebabkan kepala lingkungan/dusun melakukan intimidasi kepada para penerima program keluarga harahap (PKH) untuk memilih paslon nomor urut 3 dan saar memilih memberikan memberikan sandi atau tanda khusus pada surat suara.

Menurutnya pendapat sementara hasil cek en ricek dan informasi diperoleh bahwa pihak KPU selaku Tergugat tidak akan menanggapi secara specific disampaikan oleh calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 2 dr H Erik Adtra Ritonga, MKM - Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd.MM. selanjutnya, KPU beralasan bahwa dalil-dalil tersebut terkait dengan peristiwa/kejadian pasca dilaksanakannya pemungutan suara di TPS pada tanggal 09 Desember 2020. Alasanya seluruh peristiwa/kejadian yang didalilkan calon pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 2, dr H Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Eliya Rosa Siregar, S.Pd.M.M itu tidak memiliki korelasi langsung terhadap proses pemungutan suara dan hasil penghitungan di TPS dan hasil rekapitulasi peroleh suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Labuhanbatu.



Berdasarkan pasal 8 ayat (3) b angka 4 dan Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 2 dr H Erik Adtra Ritonga, MKM - Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd.MM selaku Pemohon dalam menguraikan Permohonannya sekurang-kurangnya memuat alasan-alasan yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU selaku Termohon dan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Pemohon juga wajib menguraikan penyebab pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi pasangan lain ditingkat Rekapitulasi Kabupaten Labuhanbatu atau Rekapitulasi hasil ditingkat PPK atau penghitungan suara di tingkat TPS.

Kemudian, calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 2 dr H Erik Adtra Ritonga, MKM - Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd.MM selaku Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 3 sampai dengan 30 sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU selaku Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Pemohon juga tidak menguraikan sebab-sebab pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi pasangan lain di tingkat Rekapitulasi Kabupaten Labuhanbatu atau Rekapitulasi hasil di tingkat PPK atau Penghitungan suara di tingkat TPS.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yaitu calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 2 dr H Erik Adtra Ritonga, MKM - Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd.MM pada angka 15 dan Petitum angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan membatalkan Keputusan Termohon sepanjang Perolehan masing-masing Pasangan Calon di 35 (tiga puluh) TPS yang ditunjuk Pemohon haruslah ditolak karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Demikian kemungkinan ucapan tim hukum KPU.



"Sebagai perhatian dan catatan bagi Pemohon dan Tergugat dan Pihak Terkait, DPP LSM CIFOR hanya mengingatkan walaupun di antara Pemohon, Tergugat, Pihak Terkait telah menyampaikan masing-masing eksepsi dalam pokok perkara ke MK kemarin, seperti halnya: Permohonan terhadap Perkara Nomor:58/PHP.BUP-XIX/2021 dan Jawaban Termohon atas permhonan nomot urut 2 atas nama dr H Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Eliya Rosa Siregar, S.Pd.M.M dan Jawaban Pihak Terkait dalam Perkara Nomor:58/PHP.BUP-XIX/2021. Apabila nanti Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka Pemohon, Termohon, Pihak Terkait berkewajiban mematuhi dan menghormati hasil Keputusan yang disampaikan Majalis Hakim MK, sebab MK dalam keputusannya pastilah seadil-adilnya (ex aequa et bono)," paparnya Ismail Alex mengakhir wawancara dengan awak media utamanews.com. Minggu (07/02/2021) kemarin.

Ditambahkan, kuasa hukum H Andi Suhaimi Dalimuthe, ST - Faisal Amri Siregar, ST disingkat ASRI, Nasir Wadiansah Harahap, SH mengatakan, sudah selayaknya calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu dr H Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Eliya Rosa Siregar, S.Pd.M.M, nomot urut 2 selaku Pemohon untuk legowo dengan hasil yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Nasir Wadiansah Harahap, SH berpendapat, selain itu juga tidak ada sebenarnya permasalahan salah input hasil suara sah masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu. Jadi apabila kedepan keputusan MK bakal menolak semua gugatan Perkara Nomor:58/PHP.BUP-XIX/2021. Hal ini wajar karena keputusan MK itu pasti seadil-adilnya. Senin (08/02/2021).

Editor: Budi

T#g:MKPilkada Labuhanbatu
Berita Terkait
  • Jumat, 18 Jun 2021 08:28

    Jelang PSU Pilkada Labuhanbatu, Polsek Kualuh Hulu Lakukan OPS Yustisi

    Personil Polsek Kualuh Hulu melakukan Razia dan Ops Yustisi penyekatan terhadap pengguna jalan yang keluar masuk di Wilayah Polsek Kualuh Hulu dengan sasaran kelompok Masyarakat, OKP, dan Ormas lainny

  • Jumat, 18 Jun 2021 00:18

    Pemko Medan Apreasiasi Digital Entrepreneurship Academy

    Pemko Medan mengapresiasi kegiatan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) yang digelar Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kemenkominfo Medan, 17-18 Juni, di Hotel Grand Mercure Medan.Kegiatan

  • Senin, 14 Jun 2021 06:14

    Jelang PSU Jilid II Pilkada Labuhanbatu Paslon ASRI Diterpa Fitnah Dan Berita Hoaks

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama denga

  • Minggu, 13 Jun 2021 10:43

    Perlunya Penerapan Konversi Sampah Di Kota Pematangsiantar

    Secara geografis, Kota Pematangsiantar berada diantara garis 2° 53' 20" -3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1'00" - 99° 6' 35" Bujur Timur, dan berada tepat di tengah

  • Minggu, 13 Jun 2021 00:53

    PSU Jilid II, KPU Dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Harus Profesional Dan Netral

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Labuhanbatu selaku penyelenggara Pilkada Labuhanbatu akan penggelar PSU (Pemungutan Suara Ulang) Jilid II di dua Tempat Pemungutan Suara yakni di TPS 007 d

  • Jumat, 11 Jun 2021 19:11

    Wali Kota Medan Terapkan Sistem Digitalisasi Untuk Menutup Peluang Korupsi

    Pemko Medan terus berupaya menutup peluang korupsi di lingkungan Pemko Medan, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi di berbagai sektor yang dianggap rawan terjadinya tindakan korupsi.Hal

  • Jumat, 11 Jun 2021 09:21

    Dialog Interaktif TVRI Nasional "Indonesia Bicara", Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

    Siapa yang tak kenal dengan #BanggaBuatanIndonesia? Salah satu upaya dari Indonesia untuk senantiasa mendorong perkembangan perekonomian dengan mempromosikan karya anak bangsa.Oleh karena itu, untuk m

  • Kamis, 10 Jun 2021 20:20

    Tim Kementerian Kominfo Evaluasi Program Smart City Pemko Medan

    Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melakukan tinjauan lapangan (field evaluation) secara dalam jaringan (daring) ke Pemko Medan, Kamis (10/6/2021).S

  • Kamis, 10 Jun 2021 21:20

    Sekda Medan Ikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelembagaan

    Sekda Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Kelembagaan yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (lur

  • Kamis, 10 Jun 2021 15:00

    LSM BARAAPI Indonesia Tuding Anggaran Di Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2020 Sarat Mark Up

    Ada dugaan penyimpangan atau mark-up beberapa kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Medan. Nilai kegiatan tersebut mencapai empat miliar rupiah lebih.Dugaan itu diungkap Direktur Lembaga Swadaya Masyaraka

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak