Rabu, 18 Sep 2019 03:04
  • Home
  • Opini
  • Wujudkan Perdamaian di Papua, Kita Adalah Indonesia

Wujudkan Perdamaian di Papua, Kita Adalah Indonesia

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Antonia Lek, pegiat media sosial di Papua
Sabtu, 14 Sep 2019 03:14
@TonuTresya
Anak Papua di Sentani
Sumatera itu Indonesia, Kalimantan itu Indonesia, Sulawesi Itu Indonesia, Begitu juga Papua merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga perbedaan Suku maupun Warna kulit tentu tidak menjadi halangan bagi seluruh elemen bangsa untuk menegakkan rasa persatuan dan kesatuan.

Amarah yang meledak karena ujaran bernada rasis, belum lama ini muncul di berbagai pemberitaan baik media massa maupun media daring. Rupanya ujaran bernada rasis berdampak serius terhadap keamanan bangsa. Kita jangan sampai lupa bahwa perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia tercipta agar dunia Indonesia memiliki harmoni yang Indah. Bayangkan saja, jika dari Sabang sampai Merauke semua sama, bukankah hal itu akan menjadi sesuatu yang menjenuhkan.

Ibarat sebuah gitar, tentu akan bisa dinikmati ketika memiliki 6 senar yang berbeda, bagaimana jika ke 6 senar yang ada memiliki suara dengan nada yang sama? Memang bisa berbunyi namun tidak menunjukkan harmonisasi. Bahkan Pancasila yang dirumuskan sejak lama, memiliki semboyan yang dicengkeram oleh Burung Garuda, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda- beda tetapi tetap satu jua.




Namun masalah rasisme yang telah lama tidak muncul, ternyata muncul juga 2 hari setelah perayaan kemerdekaan. Mahasiswa Papua yang tinggal di Surabaya mendapatkan sebutan "Monyet" dan hal ini lantas menjadi pemicu amarah masyarakat Papua di Manokwari dan Jayapura. Ditambahlagi dengan adanya fitnah maupun missinformasi yang semakin meminyaki ledakan amarah yang sulit terbendung. Akibatnya, blokade jalan dan kebakaran Gedung DPRD Papua menjadi tak terelakkan.

Jika masih ada yang meragukan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI, mungkin sejarah ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Bahwasanya bergabungnya Wilayah Irian Barat menjadi Provinsi ke 26 bagi Indonesia pada tahun 1969, telah resmi melalui PEPERA yang diikuti oleh seluruh wakil dari Wilayah Irian di hadapan PBB, serta dengan disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 tanggal 19 Oktober 1969.

Hal tersebut merupakan perjalanan panjang perjuangan rakyat Papua. Sebuah perjuangan untuk membulatkan tekad agar dapat bergabung, berdaulat dan menjadi bagian dalam Republik Indonesia. Patut kita pahami bersama, bahwa dalam kurun waktu yang panjang, terdapat peristiwa heroik demi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dimana 4 tahun setelah Indonesia Merdeka ternyata Belanda tetap saja belum mau hengkang dari Papua.




Saat itu Indonesia berusaha terus dan memaksa Belanda agar dapat meninggalkan Indonesia, salah satunya adalah melalui konferensi Meja Bundar (KMB) yang saat itu berlangsung di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Dalam kesempatan tersebut, telah disepakati bahwa seluruh bekas jajahan Belanda merupakan wilayah Republik Indonesia, kecuali Papua Barat yang akan dikembalikan Belanda ke Pangkuan Ibu Pertiwi 2 tahun kemudian. Namun dari perjanjian KMB yang sudah dilakukan itu, Belanda masih mengingkari sendiri isi perjanjian tersebut. Hingga pada tahun 1961, Belanda masih berada di Papua. Bahkan Belanda juga mempersiapkan langkah- langkah untuk memisahkan Papua dari Republik Indonesia. Kelicikan Belanda dalam membentuk negara bonekanya di Papua tersebut tentu membuat bangsa Indonesia berang. Oleh karena itu pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun- alun Utara Yogyakarta, Presiden Indonesia Ir Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI.

Setelah melalui diplomasi yang alot yang difasilitasi oleh PBB, Belanda akhirnya bersedia menandatangani New York Agreement (NYA) bersama Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Isi kesepatakan itu adalah road map penyelesaian sengketa atas wilayah Papua. Agar Belanda tidak kehilangan muka, maka perundingan New York mengatur penyerahan kekuasaan dari Belanda atas tanah Papua dilakukan secara tidak langsung. Belanda akhirnya menyerahkannya kepada PBB, setelah itu barulah PBB menyerahkannya ke pemerintah Indonesia melalui referendum (PEPERA).

Dari kisah di atas tentu kita dapat mengetahui, betapa besar perjuangan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya, bahkan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kita tentu sepakat bahwa Rakyat Papua haruslah merdeka, namun bukan dalam konteks merdeka untuk berpisah dari Indonesia. Melainkan merdeka untuk dapat berkembang dan berdikari di atas tanah air.
Editor: Iman

T#g:Papua
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 10 Sep 2019 18:20

    Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Gelar Aksi Dukung Pemerintah Ciptakan Papua yang Damai

    Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Relawan Jokowi menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2019).Mereka mengibark

  • Selasa, 10 Sep 2019 14:00

    Bersama Tokoh Bangsa Lintas Agama, PBNU Deklarasi Papua Damai

    Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, NU dan sejumlah lembaga serta perorangan memiliki perhatian terhadap situasi sosial-politik di tanah Papua. Semuanya, menurut dia, ingin Papua, dan Indon

  • Selasa, 10 Sep 2019 13:40

    Jokowi Didampingi Kepala BIN Budi Gunawan Saat Temui Tokoh Papua di Istana

    Presiden Joko Widodo bertemu dengan para tokoh dari Papua dan Papua Barat. Pertemuan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang. Sebanyak 61 tokoh Papua dan Papua Barat hadir ke

  • Sabtu, 07 Sep 2019 19:57

    Keluarga Besar Mahasiswa Papua di Batam Serukan Papua Tetap NKRI

    Puluhan Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Batam yang tergabung dalam perkumpulan mahasiswa se-Batam menggelar aksi unjukrasa di bundaran BP Batam dan di kantor DPRD Batam, Rabu (4/9) pagi. Mereka

  • Sabtu, 07 Sep 2019 08:37

    Di KRI Oswald Siahaan-354, Panglima TNI ajak Kepala Daerah memandang Papua dari laut

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kapolri Jenderal Polisi Prof H.M. Tito Karnavian, P.hD., bersama para tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Forkopimda Papua, berlay

  • Jumat, 06 Sep 2019 16:26

    Sejumlah Komponen Masyarakat Papua Bersama Gubernur dan Panglima TNI serta Kapolri Tandatangani Deklarasi Papua Damai

    Di hadapan Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur Papua, 34 komponen masyarakat bersama Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Ketua DPR Papua menandatangani kesepakatan deklarasi damai pascakerusuhan di Ko

  • Kamis, 05 Sep 2019 12:45

    Panglima TNI: Latihan PPRC Tingkatkan Profesionalitas Prajurit

    Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) adalah untuk meningkatan profesionalitas dari prajurit TNI, dan latihan tahun ini di bawah pembinaan Divisi-2 Kostrad yang berada di Malang, Jawa Timur.Demi

  • Rabu, 04 Sep 2019 18:54

    Masyarakat Bersatu Dukung Presiden RI Ungkap Campur Tangan Jaringan Asing Provokasi Papua

    Ungkap dan tindak tegas jaringan "asing" di dalam negeri yang telah mengcau dan membuat rusuh Papua. Berbagai elemen masyarakat seperti Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98, DPP. BIMA d

  • Selasa, 03 Sep 2019 20:43

    FUIB Sulsel Tolak Upaya Pemisahan Papua dari NKRI

    Kegiatan Semarak Pawai Muharram 1441 Hijriyah yang digelar Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan di depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (3/9), jug

  • Selasa, 03 Sep 2019 08:53

    "Aksi Papua Damai" Serentak Di Berbagai Kota Guna Lawan Maraknya Konten Provokatif Di Media Sosial

    Kian maraknya isu yang tersebar secara masif melalui posting-postingan konten provokatif di dunia maya, membuat masyarakat melakukan aksi solidaritas untuk masyarakat Papua dalam rangka melawan penyeb

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak