Rabu, 24 Apr 2019 01:53
  • Home
  • Opini
  • Waspada Gerilya HTI Pasca Dibubarkan

Waspada Gerilya HTI Pasca Dibubarkan

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Ahmad Harris, Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung
Kamis, 13 Des 2018 17:03
Istimewa
Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pembubaran HTI oleh Kemenkumham merupakan hal yang sah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pembubaran organisasi terlarang ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Sangat terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang dianut HTI sangat bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tak jarang organisasi ini menggaungkan sistem Khilafah sebagai sistem yang layak diterapkan di Indonesia.

Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan transnasional yang tidak terbatas pada teritorial negara. Bukan rahasia umum bahwa organisasi ini menyebarkan paham khilafah dengan cara-cara politik dan tanpa menggunakan kekerasan. Meski terlihat tidak anarkis, nyatanya Hizbut Tahrir jauh lebih berbahaya karena bergerak secara underground. Pasalnya, Hizbut Tahrir cenderung menggunakan upaya penyusupan kader-kadernya ke dalam organisasi pemerintah maupun militer. Hal ini tentu menjadi hal yang berbahaya jika petinggi negara memiliki pandangan untuk meninggalkan Pancasila dan berpaling kepada sistem Khilafah.

Melihat dari pengalaman negara-negara yang pernah berhadapan dengan Hizbut Tahrir, rata-rata organisasi Hizbut Tahrir ini telah mengagendakan pergerakan kudeta terhadap negara-negara tersebut. Pada tahun 1974, kelompok Shabab Muhammad menyerang sekolah militer di Kairo, Mesir sekaligus mengumumkan berdirinya negara Islam di bawah kepemimpinan Hizbut Tahrir. Untungnya, kudeta tersebut gagal dan berhasil dihentikan. Sementara, pada tahun 2012, Hizbut Tahrir juga melakukan percobaan kudeta di Bangladesh yang melibatkan purnawirawan dan perwira militer aktif. Pergerakan Hizbut Tahrir yang lemah lembut tetapi mematikan akhirnya menjadi alasan 21 negara melarang pergerakan organisasi tersebut. Dan pada akhirnya Indonesia pun menjadi salah satu negara yang melarang Hizbut Tahrir pada tahun 2016 karena melihat organisasi tersebut semakin melenceng dari Dasar Negara, Pancasila.


Pembubaran HTI ini menjadi salah satu prestasi sekaligus langkah terbaik negara untuk meminimalisir dampak kedepannya dari organisasi terlarang tersebut. Meski telah dibubarkan, paham dan kader HTI tidak semata-mata langsung berubah haluan dan mendukung Pancasila. Kenyataannya, mereka tidak berhenti sebagai suatu organisasi melainkan bertransformasi ke dalam bentuk yang lainnya. Salah satu contohnya, pada Reuni 2 Desember 2017, terdapat sekelompok orang yang mengibarkan bendera HTI dengan menggunakan balon padahal pada saat itu, HTI sudah menjadi organisasi yang dilarang. Selain itu, pada saat sidang Amien Rais di Polda Metro Jaya, alumni 212 dengan tegas menyerukan "Ganti Presiden. Ganti Sistem. Takbir!" Meski tidak secara terang-terangan, pernyataan tersebut setidaknya mengingatkan kita bahwa terdapat sekelompok orang seperti HTI yang masih menginginkan perubahan sistem di negara Indonesia.

Bukan tidak mungkin, HTI saat ini tengah menyusup ke dalam kelompok elit politik untuk membalaskan dendam, khususnya pada Presiden Jokowi sebagai sosok yang berperan dalam membubarkan HTI. Mungkin HTI akan menerapkan salah satu pepatah perang yang mengatakan musuh dari musuhku ialah temanku. Salah satu caranya dengan bergabung dengan kubu oposisi dari Jokowi. Baik disadari maupun tidak disadari oleh kubu Prabowo, upaya HTI untuk menyusup dalam pihak oposisi, membuat HTI berada dalam posisi nyaman untuk dapat terus melawan dan menyerang pemerintahan Jokowi sekaligus menyebarkan pahamnya untuk menerapkan Khilafah di Indonesia. Mengutip pernyataan Denny Siregar, salah satu penulis bidang Politik, Pilpres 2019 bukan hanya perebutan kursi Presiden tetapi sejatinya ialah pertarungan Pro NKRI melawan Pro HTI.

Oleh karenanya, penting bagi pemerintah agar bekerjasama dengan masyarakat untuk menangkal gerilya HTI dalam Pilpres 2019 baik dari segi penyebaran paham Khilafah maupun upayanya dalam mengendarai Pilpres demi kepentingan organisasinya. Selain itu, kubu Prabowo dan Jokowi perlu bersinergi untuk membatasi gerakan HTI bukan malah memobilisasi organisasi tersebut untuk kepentingannya. Seluruh warga Indonesia perlu menanamkan dan menguatkan kembali nilai Pancasila sebagai dasar negara hal tersebut agar paham HTI tidak berkembang semakin luas di Indonesia.

Editor: Iman

T#g:HTI
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Minggu, 14 Apr 2019 03:14

    Tiada Tempat Untuk HTI di Bumi Serambi Mekkah

    Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dilarang di Indonesia sejak 17 Juli 2017. Langkah tersebut diambil setelah kajian pemerintah tentang gebrakan dan sepak terjang HTI. Hal yang paling mendasar adalah

  • Sabtu, 30 Mar 2019 08:10

    IPW Heran Kelompok Radikal dan Anti Pancasila Terakomodir Dalam Pilpres 2019

    Debat ke 4 Capres 2019 Sabtu malam ini menjadi penting di tengah berkembangbiaknya kelompok radikal anti ideologi Pancasila, eks teroris, dan para preman jalanan.

  • Jumat, 29 Mar 2019 22:29

    Mantan Kepala BIN: Di Pilpres 2019, Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah

    Abdullah Mahmud Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menilai Pemilu 2019 yang digelar serentak 17 April mendatang sangat berbeda dari Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia

  • Minggu, 03 Feb 2019 06:53

    Politik Pragmatisme Kubu Prabowo-Sandi

    Baru- baru ini, beredar luas di media sosial poster berisi komando pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab agar pendukung FPI menarik dukungan dari pasangan Prabowo-Sandi.

  • Senin, 17 Des 2018 03:17

    Waspada HTI, Tolak Radikalisme!!

    Gencarnya pergerakan organisasi terlarang HTI agar kembali mendapatkan ruang di Indonesia semakin masif. Berbagai upaya baik dari aparat maupun lembaga pemerintah tak kalah untuk menangkal propaganda

  • Jumat, 09 Nov 2018 10:49

    Kebutaan Di Balik Aksi 211

    Dampak dari kejadian hari santri yang diselenggarakan oleh Ormas Islam di Garut pada 22 Oktober 2018 lalu, berujung panjang hingga adanya Aksi Bela Tauhid 211. Aksi membela kalimat Tauhid dipelopori o

  • Jumat, 02 Nov 2018 08:22

    Upaya Politis HTI Tunggangi Aksi Bela Tauhid II

    Sebagai organisasi trans-nasional, HTI tidaklah berdiri sendiri. Di belakangnya masih ada Hizbut Tahrir Internasional (HT-IN). Tentu saja mereka tak akan tinggal diam setelah HTI dibubarkan oleh pemer

  • Jumat, 26 Okt 2018 03:26

    Menyalahgunakan Kalimat Tauhid, HTI Berhasil Memecah Belah Umat Islam

    Baru-baru ini Indonesia kembali digemparkan dengan kejadian pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut. Pembakaran bendera berkalimat tauhid yang merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ole

  • Jumat, 19 Okt 2018 14:29

    Terima Demo BBM Gema Pembebasan, DPRDSU: Kita Berdoa Minta Kepada Allah Supaya Turun

    Unjuk rasa mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jum'at (19/10/2018), diterima oleh anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Arfan Maksum.P

  • Minggu, 23 Sep 2018 04:23

    Gerakan #2019GantiPresiden Cermin Dari HTI

    Ada Mekanisme tertentu dalam gerakan #2019GantiPresiden yang memang terlihat rekat dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mekanisme ini terkait dengan gerakan anti-demokrasi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak