Rabu, 14 Nov 2018 21:29
HUT Pemkab Labuhanbatu
  • Home
  • Opini
  • Upaya Politis HTI Tunggangi Aksi Bela Tauhid II

Ingat NKRI harga mati!

Upaya Politis HTI Tunggangi Aksi Bela Tauhid II

Medan (utamanews.com)
Oleh: M Ringgo, mahasiswa FISIP UNJ Jakarta
Jumat, 02 Nov 2018 08:22
Media Indonesia
Konferensi Pers di kantor HTI, 5 Mei 2017.
Sebagai organisasi trans-nasional, HTI tidaklah berdiri sendiri. Di belakangnya masih ada Hizbut Tahrir Internasional (HT-IN). Tentu saja mereka tak akan tinggal diam setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan segala macam cara HT-IN akan mencari celah untuk menjaga eksistensi jaringan mereka di Indonesia.

Keberanian Banser membakar bendera HTI di Garut membawa begitu banyak hikmah. Kita semua jadi tahu bahwa jaringan eks HTI masih bergerilya dan menunggu momen yang tepat untuk bangkit. Merebut tampuk kepemimpinan di Indonesia.

Mengapa saya berani sebut itu adalah bendera HTI? Pertama, pembawa bendera tersebut sudah mengaku simpatisan HTI, kedua pembawa bendera HTI tersebut bukan santri yang diundang dalam acara. Ketiga, dalam peraturan disebutkan bahwa dilarang membawa bendera lain selain bendera Indonesia. Kok nekat? Atau memang sengaja ingin menunjukkan eksistensinya?

Namun masih ada sebagian kecil lainnya yang masih ngotot bahwa itu adalah bendera tauhid. Bahkan beberapa tokoh politik ikut menyuarakan bahwa itu bukan bendera HTI. Hal ini tentu saja aneh, mengapa dengan repot- repot mau mengurusi hal semacam ini? Bukankah mereka terkesan membela HTI? Semakin mereka berkelit, publik akan semakin mengenali siapa saja simpatisan maupun pendukung HTI. 

Narasi yang dibangun oleh kelompok HTI, bahwa bendera yang dibakar oleh Banser adalah bendera tauhid. Jubir HTI dengan mengatakan bahwa HTI tidak punya bendera. Padahal faktanya, sebelum dibubarkan, HTI selalu membawa bendera tersebut dalam sejumlah aksinya.


Saat ini ummat Islam yang tidak terlalu paham soal HTI dan misi menegakkan khilafah di Indonesia pun diseret-seret, diprovokasi bahwa Banser telah membakar bendera tauhid. Banser harus dibubarkan. Lalu setelah itu muncullah ajakan-ajakan fiktif, aksi bela kalimat tauhid. Apa tujuannya? Tentu saja sekedar propaganda.

Aksi bela tauhid? Bela Agama? Tuhan tidak perlu dibela. Pembela tentu saja kedudukannya lebih tinggi derajatnya daripada yang dibela. Lalu dengan membela tauhid bukankah berati orang-orang pembela ini memposisikan kedudukannya di atas kalimat tauhid itu sendiri? Miris, agama hanya dijadikan alat untuk menuju kekuasaan. Simbol-simbol agama digunakan sebagai tameng pembenaran dari segala tindakan-tindakan makar yang mereka lakukan.

GP Ansor yang menaungi banser juga telah merespon kejadian ini dengan bijak. Banser meminta maaf karena telah menimbulkan keributan. Tapi di sisi lain Banser menyatakan dengan sangat jelas, bahwa tindakan penertiban dan pembakaran terhadap bendera HTI adalah sebuah eskpresi spontan, atas dasar kecintaan Banser terhadap bangsa dan tanah air.

Lebih mencurigakan lagi saat aksi bela tauhid jilid 1 yang dilakukan di Patung Kuda dan Kantor Menkopolhukam lalu, di tengah demonstrasi, seorang orator meneriakkan tagar 2019 ganti presiden. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan kebohongan dan mengkriminalkan ulama dan dinilai anti-Islam. Pemimpin yang bohong mau kita beri kesempatan dua periode atau tidak? Pemimpin yang zolim, halal atau haram? Pernyataan tersebut kemudian dibalas 'tidak' oleh massa.

Ini yang disebut aksi bela tauhid? Lalu mengapa ujung-ujungnya teriak ganti  presiden? Ujung-ujungnya menyangkut politik? Samakah dalang aksi ini dengan dalang deklarasi ganti presiden? Jika iya tentu saja aksi bela tauhid ini perlu dicurigai kemana arah dan dalangnya ini.


Kemudian massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan unsur lainnya, akan menggelar Aksi Bela Tauhid 211. Aksi jilid 2 ini akan dipusatkan di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Aksi rencananya akan digelar hari ini, Jumat setelah salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Setelah salat, massa akan longmarch ke depan Istana untuk menyampaikan tuntutannya. Kegiatan juga akan diikuti massa yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212. 

Perlukah aksi ini? Menurut saya jika tujuannya memang aksi membela tauhid murni tentu tidak efektif. Kepolisian telah mengusut terkait kasus ini dan menyelesaikannya. Jelas secara hukum kasus ini sudah terpecahkan. Kecuali apa bila kasus ini memiliki maksud dan tujuan lain seperti membuat pemerintah chaos seperti aksi 212 lalu. Tentu saja hal ini akan membuat HTI dan dalang dibaliknya tertawa bahagia apabila aksi 211 membuat pemerintah jatuh.

Kita sebagai masyarakat, lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan hal seperti itu. Saat ini kondisi bangsa ini sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Bencana alam, tsunami gempa serta kejadian pesawat jatuh jauh lebih membutuhkan perhatian kita dibanding hal-hal berbau provokasi politik yang dibungkus dengan isu agama.

Yang perlu kita ingat adalah HTI menginginkan ideologi Pancasila diganti. Organisasi seperti itu sudah selayaknya diberantas. HTI kini mulai menunjukkan eksistensi, namun kita Indonesia sudah sepantasnya kita memperjuangkan negeri ini. Kita tidak boleh lengah dan tertipu oleh tipu daya mereka yang mengatasnamakan agama. 

Ingat NKRI harga mati!

Editor: Sam

T#g:HTI
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Jumat, 09 Nov 2018 10:49

    Kebutaan Di Balik Aksi 211

    Dampak dari kejadian hari santri yang diselenggarakan oleh Ormas Islam di Garut pada 22 Oktober 2018 lalu, berujung panjang hingga adanya Aksi Bela Tauhid 211. Aksi membela kalimat Tauhid dipelopori o

  • Jumat, 26 Okt 2018 03:26

    Menyalahgunakan Kalimat Tauhid, HTI Berhasil Memecah Belah Umat Islam

    Baru-baru ini Indonesia kembali digemparkan dengan kejadian pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut. Pembakaran bendera berkalimat tauhid yang merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ole

  • Jumat, 19 Okt 2018 14:29

    Terima Demo BBM Gema Pembebasan, DPRDSU: Kita Berdoa Minta Kepada Allah Supaya Turun

    Unjuk rasa mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jum'at (19/10/2018), diterima oleh anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Arfan Maksum.P

  • Minggu, 23 Sep 2018 04:23

    Gerakan #2019GantiPresiden Cermin Dari HTI

    Ada Mekanisme tertentu dalam gerakan #2019GantiPresiden yang memang terlihat rekat dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mekanisme ini terkait dengan gerakan anti-demokrasi.

  • Jumat, 01 Jun 2018 18:21

    Dandim 0824: Pancasila Satu-satunya Ideologi Bangsa Indonesia

    Bupati Jember dr Hj Faida MMR. bertindak sebagai Inspektur Upacara Memperingati Hari Lahirnya Pancasila Ke 73, di Alun-alun Jember, Jum'at (01/06/2018). Hadir pada upacara tersebut di antara

  • Kamis, 03 Mei 2018 08:23

    Pembubaran HTI dan Upaya Menangkal Radikalisme

    Seusai pembubaran Hizbut Tahrir oleh pemerintah lewat jalur hukum, hal tesebut kemudian menghasilkan keputusan dari pengadilan berupa pencabutan status badan hukum. Namun, sepertinya kasus ini belum a

  • Rabu, 02 Mei 2018 13:02

    Hizbut Tahrir Sudah Sepatutnya Dibubarkan

    Paham khilafah yang diusung Hizbut Tahrir menggegerkan publik. Paham yang seolah berpihak terhadap Islam tersebut, jika dipelajari lebih jauh tidak cocok dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Meski

  • Kamis, 05 Okt 2017 12:05

    299, Perjuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi

    Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setelah sekitar enam Ormas Radikal dibubarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, isu tersebut juga dibarengi oleh isu klasik yang diangg

  • Minggu, 30 Jul 2017 07:10

    Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

    Prof Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri di perguruan tinggi yang terlibat dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

  • Kamis, 27 Jul 2017 08:07

    Mengejutkan, Wakil Gubernur NTB bela PNS simpatisan Ormas Anti Pancasila

    H. Muhammad Amin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tidak setuju jika PNS diberhentikan hanya karena tergabung dalam ormas anti Pancasila, seperti HTI.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak