Minggu, 25 Agu 2019 06:10
  • Home
  • Opini
  • Tolak Makar dan Bersatu Kembali Mendukung Hasil Pemilu Yang Konstitusional Untuk Kemajuan Bangsa

Tolak Makar dan Bersatu Kembali Mendukung Hasil Pemilu Yang Konstitusional Untuk Kemajuan Bangsa

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Aris Maulana (Pegiat Media Sosial, Mahasiwa UNJ)
Kamis, 13 Jun 2019 15:13
@kampus_pejabat
Ilustrasi
Abad ke-21 memang menjadi abad yang penuh tantangan bagi bangsa ini. Berakhirnya era Orde Baru diganti dengan Orde Reformasi di penghujung abad ke-20 menimbulkan dilema dan tantangan yang beragam, dari masalah korupsi, reformasi birokrasi, sampai isu makar yang beredar saat ini.

Penanaman paham provokasi sudah masuk ke dunia perpolitikan. Ketidakstabilan politik menjadi penyebab paham-paham provokasi masuk mungkin melalui tokoh-tokoh politik dan ormas-ormas yang mendulang banyak pengikut. Bahkan beberapa tokoh politik diterpa isu ikut makar dan memelihara ormas-ormas untuk kepentingan politik dan kekuasaan.

Contohnya adalah agenda people power yang pertama kali digaungkan oleh Amien Rais. Menurut pihaknya tidak akan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan persengketaan Pemilu. Ia akan gerakkan massa yang bernama people power yang belakangan berubah menjadi aksi kedaulatan rakyat.


Kegiatan tersebut memang telah dibumbui makar karena people power tersebut tidak mengikuti koridor hukum yang berlaku, karena hukum yang kita anut selama ini dikangkangi oleh pihak-pihak tersebut. Mereka tak sadar hukum, sehingga menggalang massa berbuat inkonstitusional. Kalau diteruskan juga, maka akan kacau negeri ini.

Karena negara ini adalah negara hukum, tentunya jika ada yang tidak sependapat harus melalui koridor hukum yang berlaku, sama halnya dengan pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU yang sah dan konstitusional, jika tidak menerima keputusan tersebut harus menempuh jalur konstitusional bukannya membangun narasi- narasi provokasi yang berisiko memecah belah bangsa hanya karena ingin memuaskan syawat kekuasaan.

Jangan sampai kasus Makar beredar luas karena betapa bahayanya makar bagi persatuan. Tentu negara ini harus belajar dari keruntuhan negara Yugoslavia, yang runtuh karena tidak mampu menjaga "persatuan dan persaudaraan" serta menjadi seperti negara Suriah yang porak poranda karena berbagai propaganda dan hasutan paham paham kekearasan.

Semboyan NKRI adalah harga mati, jangan sampai hanya sekadar menjadi semboyan kebangsaan yang diteriakkan dengan lantang begitu saja. NKRI merupakan sebuah komitmen yang tidak dapat ditukar dengan apapun menuju bangsa Indonesia yang maju. Mari saudara sebangsa dan setanah air bersatu padu merajut persatuan dan melawan segala bentuk provokasi dan tindakan yang inkonstotusional demi menjaga keutuhan NKRI dan untuk kemajuan bangsa.
Editor: Iman

T#g:Makar
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Jumat, 21 Jun 2019 11:31

    Panglima TNI Minta Penangguhan Penahanan Mayjen TNI (Purn) Soenarko

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. meminta penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, yang ditahan atas kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal.Hal ter

  • Kamis, 20 Jun 2019 12:00

    Jadikan Hukum Sebagai Panglima, Polda Sumut Harus Tuntaskan Kasus Makar

    Presidium Pengawal NKRI meminta aparat kepolisian Polda Sumatera Utara untuk menjadikan hukum sebagai panglima.

  • Sabtu, 15 Jun 2019 12:05

    PKC PMII Sumut: Kasus dugaan makar di Sumut harus tuntas sampai ke pengadilan

    Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Utara (PKC PMII Sumut) mengingatkan kembali akan proses penanganan kasus dugaan makar yang masih ditangani oleh aparat kepolis

  • Minggu, 09 Jun 2019 15:09

    Penetapan Kivlan Zen Sebagai Tersangka Telah Sesuai Prosedur

    Pihak Kepolisian telah menetapkan Kepala Staf Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Mayjend (Purn) Kivlan Zen sebagai tersangka kasus dugaan makar. Hal tersebut lantas menjadi deretan daftar

  • Jumat, 17 Mei 2019 13:57

    DPP AJH Menolak Gerakan Kedaulatan Rakyat Jelang Pengumuman 22 Mei 2019

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) menolak rencana pengerahan massa besar- besaran dengan istilah People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat jelang Pengumuman 22 Mei 201

  • Selasa, 14 Mei 2019 08:44

    Babak baru kasus dugaan makar, Polisi tangkap Eggi Sudjana

    Aparat kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana.

  • Kamis, 09 Mei 2019 18:09

    Kapoldasu: Jangan Coba-coba Berbuat Makar

    Kapoldasu Irjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH menegaskan agar elit jangan coba berbuat makar, karena Kepolisian dan TNI akan menindak dan menerapkan hukum. "Saya tidak akan ragu-ragu untuk menerapkan p

  • Minggu, 26 Agu 2018 10:16

    Dewinta: Jangan Mudah Terprovokasi, Gerakan #2019 Ganti Presiden Jelas Ajakan Berbuat Makar!

    Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan, Rr Dewinta Pringgodani SH M H menyatakan Gerakan #2019 ganti presiden ke daerah dapat memicu perpecahan. Ia juga menyebut hal semacam itu merupakan cerminan gerak

  • Sabtu, 27 Mei 2017 21:27

    Masa Penahanan Sekjen FUI Kembali Diperpanjang

    Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus dugaan makar.

  • Selasa, 06 Des 2016 15:58

    Kapuspen TNI: Isu Keperpihakan TNI Kepada Rakyat Bertujuan MAKAR Tidak Benar

    Beredarnya video dari Dragon TV berjudul “Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein” di Media Sosial yang diunggah pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sangat provokatif dan mer

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak