Selasa, 18 Des 2018 19:07
  • Home
  • Opini
  • Tingkah Laku OPM Tingkatkan Kebencian Publik Terhadap Separatis

Tingkah Laku OPM Tingkatkan Kebencian Publik Terhadap Separatis

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Anisa Medina, Mahasiswa PTN di Semarang
Selasa, 04 Des 2018 18:34
Biro Setpres
Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan jalan trans Papua.
OPM (Organisasi Papua Merdeka) merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan utama untuk memisahkan diri dari NKRI. Organisasi ini terbentuk akibat perasaan bahwa Papua sama sekali tidak memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia. Hingga kini, di wilayah tersebut masih sering terjadi konflik, baik konflik vertikal antara kelompok masyarakt pro Papua merdeka dengan pemerintah Indonesia maupun konflik horizontal antarsesama masyarakat di tanah Papua yang terkait persoalan politik, ekonomi ataupun sosial budaya.

Gerakan OPM mengklaim bahwa Papua adalah wilayah otonom yang seharusnya menjadi sebuah negara berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Selain perihal perasaan tidak adanya hubungan historis dengan NKRI, kasus-kasus pelanggaran HAM oleh TNI/ABRI di Papua, kesenjangan sosial, diskriminasi ekonomi dan politik, serta perampasan alam mereka oleh Freeport menjadi isu pendorong sehingga Free West Papua Campaign ini semakin responsif ingin memisahkan diri dari NKRI.

Sejak awal terbentuknya, OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, diantaranya melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dan melakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Salah satunya menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kelompok tersebut, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

OPM juga telah mengeluarkan ultimatum berperang kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat mereka berencana mendeklarasikan angkat senjata melawan Indonesia. Ultimatum perang itu disampaikan Mayor Jenderal G.Lekkagak Telenggen, usai dilantik sebagai Kepala Staf Operasi Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).


Pergerakan OPM semakin masif, terbukti dengan adanya beberapa demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya demonstrasi mahasiswa Papua yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada 1 Desember 2018 di Surabaya. Sekitar 300 mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di depan Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Pemuda, Surabaya. Sambil mengenakan ikat kepala bercorak bendera Bintang Kejora, mahasiswa mendesak pemerintah agar memberi keleluasaan bagi rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Mahasiswa juga menuntut kemerdekaan Papua. Unjuk rasa nyaris ricuh ketika sekitar 200 massa kontra Papua Merdeka datang dan menggelar demonstrasi tandingan. Massa tandingan terdiri dari Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri, Himpunan Keluarga Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan organisasi pencak silat.

Dampak demostrasi yang dilakukan OPM tersebut, semakin memunculkan kebencian di masyarakat, serta semakin memunculkan opini bahwa separatisme adalah bahaya laten bagi NKRI dan wajib diwaspadai. Masyarakat semakin cemas dengan ancaman separatis yang selama ini dilakukan OPM, yang diperkirakan berdampak melemahkan kedaulatan RI di tanah Papua, ditambah dengan adanya dukungan dari luar negeri atas isu pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua. Mereka semakin vokal menyuarakan kebebasan Papua dalam berdaulat dan menentukan nasibnya sendiri. Mengapa ada gerakan seperti itu? Sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah dan cenderung sumber daya alam yang ada di sana hanya dimanfaatkan tanpa berdampak langsung pada masyarakat asli Papua. Hal itu yang tentu mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga munculnya gerakan gerakan separatisme sebagai aksi kekecewaan.

Jika dilihat secara keseluruhan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, tanah Papua menjadi semakin maju. Tentunya tetap dalam kerangka NKRI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat agenda prioritas pembangunan infrastruktur nasional di Papua. Jokowi seolah menganakemaskan Papua yang selama ini dianggap seperti "anak tiri" bagi NKRI, dengan membangun infrastruktur yang nantinya dapat dimanfaatkan rakyat Papua. Salah satu infrastruktur yang tengah gencar dibangun adalah jalan.

Jokowi mengatakan pembangunan jalan di Papua mendorong lancarnya distribusi barang yang turut menghemat ongkos logistik dan ujungnya menurunkan harga barang. Jokowi ingin harga barang-barang di Papua bisa semakin murah seiring dengan makin lancarnya arus logistik barang. Infrastruktur jalan yang tersedia semakin baik akhirnya akan menjadi sumber pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia terutama di Papua. Dengan adanya agenda prioritas tersebut diharapkan mereduksi gerakan separatis di Papua dan ke depannya kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah RI semakin baik.

Editor: Sam

T#g:OPMSeparatis
Karunia Tour and Traveliklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Sabtu, 08 Des 2018 12:08

    Lenyapkan OPM dari Bumi Indonesia

    Dikabarkan 31 pekerja PT Istaka Karya tewas karena dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Tak hanya itu, kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya

  • Rabu, 05 Des 2018 18:05

    Jokowi Perintahkan TNI-Polri Amankan Pembangunan di Papua

    Semenjak Joko Widodo menjadi Presiden, salah satu kebijakan yang paling ditonjolkan adalah pembangunan infrastruktur di Papua. Institut Analisis Kebijakan Konflik, sebuah organisasi penelitian yang be

  • Rabu, 06 Des 2017 23:46

    Stop Retorika HAM, Saatnya Fokus Pada Pembangunan Papua

    Menjelang peringatan Hari Kebesaran Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember, beberapa masyarakat Papua kembali dibuat bergejolak. Kali ini Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sebel

  • Senin, 04 Des 2017 09:14

    Memaknai Pergeseran Istilah Separatis ke Kelompok Kriminal Bersenjata

    Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat dengan OPM adalah organisasi separatis yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Terbentukn

  • Senin, 27 Nov 2017 17:57

    TNI Meredam OPM dengan Humanis dan Budaya

    Dalam sepekan ini, aksi kekerasan di Papua kembali meningkat, 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua disandera oleh kelompok Bersenjata Organi

  • Selasa, 14 Nov 2017 17:44

    Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata

    Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (

  • Jumat, 10 Nov 2017 04:50

    Panglima TNI: Bebaskan Warga Sipil Dengan Persuasif Melalui Negosiasi

    Dalam menangani masalah penyanderaan warga sipil di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, TNI akan melakukannya dengan cara persuasif melalui negosiasi sehingga jan

  • Minggu, 02 Jul 2017 23:52

    Dipimpin Wenis Tabuni, 215 Anggota OPM, Berikrar Kembali Ke Pangkuan Ibu Pertiwi (NKRI)

    Melihat kemajuan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan masa depan Rakyat Papua, akhirnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengikrarkan diri kembali ke pangkuan ibu pertiwi dalam wadah Nega

  • Rabu, 01 Feb 2017 09:04

    Waspadai Manuver Politik OPM

    Oleh: Toni Ervianto *)Pada 6 Januari 2017 kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia diterobos orang yang diduga aktivis atau simpatisan Organisasi Papua Merdeka. Pelak

  • Kamis, 29 Des 2016 15:15

    Prajurit TNI Temukan Senjata Api di Perbatasan RI-PNG

    Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 700/Wira Yudha Sakti (WYS) KodamVII/Wirabuana Makassar, yang sedang melaksanakan tugas di perbatasan RI-PNG wilayah Sektor Utara di bawah pimpinan L

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak