Senin, 16 Sep 2019 12:02
  • Home
  • Opini
  • Sulit Buktikan Pemilu Curang, Prabowo Harus Legowo

Sulit Buktikan Pemilu Curang, Prabowo Harus Legowo

Medan (utamanews.com)
Oleh: Rahmat Kartolo, Pengamat Masalah Sosial Politik
Sabtu, 08 Jun 2019 15:08
Capture
Prabowo Subianto
Tuduhan Pemilu curang seakan menjadi lagu lama yang sering didengar, hal tersebut juga hampir bersamaan dengan klaim kemenangan yang cenderung berlebihan, padahal saat itu KPU belum memberikan pengumuman secara resmi. Sebelumnya pihak BPN memang telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun laporan tersebut ditolak lantaran pihak BPN Prabowo- Sandi hanya melampirkan salinan berita online, bukan foto atau video. Prabowo juga sempat menyatakan bahwa dirinya akan menolak hasil penghitungan KPU bila hasil perhitungan tersebut terbukti curang.

"Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang", tutur Prabowo.

Bahkan dirinya juga sempat mengklaim kemenangan dengan perolehan suara hingga 54,24 persen. Namun belum ada paparan data riil mengenai kecurangan yang diklaim oleh kubu Prabowo- Sandi.

Kuasa Hukum Paslon Jokowi- Ma'ruf Amin Yusril Ihza Mahendra sempat mengatakan, "Jadi misalnya kalau dinilai ada 11 juta kecurangan, ya silakan dibuktikan. Kami mau dengar juga seperti apa kecurangan itu." Demikan ujar Yusril pada 21 Mei 2019.


Pihaknya juga menuturkan, bahwa permohonan sengketa Pilpres sudah ada pada tahun 2004, namun semua permohonan tersebut ditolak karena memang pembuktian kecurangan pemilu bukanlah perkara mudah.

Pimpinan Partai Bulan Bintang tersebut juga menceritakan pengalamannya dalam menangani perkara pemilu, paling banter penggugat hanya bisa memohon pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS, itu pun hasilnya kebanyakan tetap tidak menang. Hal tersebut dikarenakan semua mekanisme telah diatur di dalam konstitusi dan perundang- undangan yang berlaku. Sehingga mekanisme pelaporan dapat ditujukan kepada Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.

Untuk kedua kalinya, kubu Prabowo-Sandi juga mengajukan gugatan ke MK, selain menyerahkan bukti sengketa, kubu Prabowo-Sandi juga mengajukan tuntutan terkait dengan sengketa Pilpres 2019. Isi dari tuntutan tersebut diantaranya, menetapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo- Sandiaga sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Lalu meminta kepada KPU untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo dan Sandiaga sebagai Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Hal tersebut tentu cenderung bersifat pemaksaan kepada lembaga yang independent, apalagi jika gugatan yang dilayangkan tidak membuktikan letak pelanggaran yang dianggap sistematis dan masif, apalagi jika berkas permohonan tim Kuasa Hukum Prabowo- Sandiaga hanya berisikan teori hukum. Meski begitu, MK tampaknya masih berbaik hati dan memberikan kesempatan kepada kubu Prabowo- Subianto untuk melampirkan gugatan denga bukti yang kuat.


"Diberi kesempatan sebetulnya pemohon ini melakukan perbaikan sekiranya diperlukan sampai sebelum registrasi, sebelum 11 Juni nanti. Jadi masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan," tutur Jubir MK Fajar Laksono.

Namun apakah gugatan tersebut lantas akan menjadikan Prabowo Sandi sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden? Atau paling mentok KPU nantinya menyelenggarakan Pemilu ulang namun kemenangan masih akan diraih oleh Jokowi- Ma'ruf? Jika Prabowo-Sandi ingin menang, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi Prabowo-Sandi untuk menambahkan bukti lain yang lebih kuat selain salinan berita dari media daring.

Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan bahwa tim Prabowo- Sandi harus menambahkan bukti lain yang lebih kuat selain tautan berita. Salinan berita online, tentu hanya bisa dijadikan sebagai bukti penunjang. Hal tersebut dikarenkan, link berita adalah bukti yang sangat lemah. Kurang kuat untuk mendukung dalil- dalil pemohon terkait dengan perselisihan hasil Pilpres 2019.

Jika kubu 02 tetap ngotot dan tidak mau melengkapi bukti-bukti yang sahih, tentu mereka bisa menjadi bulan- bulanan dalam persidangan. Tentu sah- sah saja jika kubu 02 melayangkan gugatan, namun tentu harus ada kekuatan data yang cukup untuk membuktikan tudingan pelanggaran, sehingga kubu Prabowo Sandi dapat menyiapkan dasar-dasar gugatan dengan lebih baik dan lebih komprehensif.

Selain itu, tim Prabowo tampak terjebak dalam keterpaksaan untuk menggugat ke MK. Amunisi mereka teramat kurang dengan persiapan yang amat minim. Hal inilah yang memancing kubu Prabowo untuk menggaungkan narasi lan di luar sidang yang sebenarnya tidak perlu, seperti ucapan Mahkamah Kalkulator atau rezim korup.

Editor: Iman

T#g:Prabowo
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Sabtu, 27 Jul 2019 03:27

    Jokowi dan Prabowo tempuh rekonsiliasi yang mengejutkan

    Masyarakat Indonesia cukup terkejut dengan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo yang berlangsung penuh dengan kehangatan. Harapan yang ditunggu- tunggu akhirnya terwujud.Kita semua tahu bah

  • Senin, 08 Jul 2019 03:08

    Menanti Rekonsiliasi Para Tokoh Bangsa Pasca Pilpres 2019

    Ribuan massa yang mengawal sidang MK akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka tampaknya belum puas dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan mereka tetap tidak mengakui

  • Jumat, 21 Jun 2019 03:21

    Kans Tipis Prabowo-Sandiaga Memenangi Sengketa Pilpres

    Proses Pemilu selalu menjadi ketegangan tersendiri, hingga situasi yang tadinya aman tiba-tiba bisa berubah menjadi memanas, apalagi jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi, gugatan p

  • Jumat, 14 Jun 2019 15:14

    Kita Semua Saudara Sebangsa, Mari Dukung Hasil Sidang MK dengan Damai dan Bermartabat

    Pengumuman Pemilu 2019 sudah dilakukan oleh KPU dan Capres 01 sebagai pemenangnya, namun masih tertunda hasil finalnya dikarenakan pihak Capres 02 mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konsti

  • Jumat, 17 Mei 2019 03:17

    Surat Wasiat Prabowo dan Narasi Kecurangan Pemilu 2019

    Capres nomor 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bersama Sandiaga Uno dan BPN, akan melawan  dugaan kecurangan pemilu. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya akan terus berjuang bersama r

  • Minggu, 12 Mei 2019 23:32

    Menangkal Kaum Pengusung Isu Kecurangan Pemilu

    Sejak tahun 1994, oleh panggilan konstitusi dan iman, saya melibatkan diri dalam kepemiluan. Bersama Mas Gunawan Muhamad (Pemred Tempo, sering disebut Mas GM), Nurcholis Madjid (Cak Nur), Mulyana Kusu

  • Jumat, 10 Mei 2019 17:10

    Bentrok tidak terjadi, massa pendukung KPU tinggalkan bundaran Bawaslu Sumut

    Apa yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi. Bentrokan dapat dihindarkan karena massa pendukung KPU meninggalkan bundaran Bawaslu Sumut dan bundaran Adam Malik-Amir Hamzah.Amatan media ini, massa

  • Sabtu, 04 Mei 2019 16:14

    Amien Rais: PAN akan tetap berada di koalisi Prabowo-Sandi

    Amien Rais, selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), menjamin partainya tidak akan pindah haluan ke koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin."Itu (isu) omong-kosong," kata Rais, di Seknas

  • Kamis, 02 Mei 2019 10:52

    Demokrat Ingatkan Prabowo, "Tak Mesti Patuhi Saran Rizieq"

    Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan Prabowo Subianto tidak melakukan apa yang dikehendaki Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Menurut Rachland, usul Rizieq tidak harus selalu dijalank

  • Minggu, 28 Apr 2019 10:48

    KPU Tak Masalah Bila Paslon 01 dan 02 Adu Data C1

    Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menanggapi perang data antara Paslon 01 dan 02. Secara umum Pramono tak mempermasalahkan adu data tersebut."Ya kalau KPU kan menyajikan data itu sebagaimana

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak