Selasa, 28 Sep 2021 20:53
  • Home
  • Opini
  • Stop Kekerasan Dalam Penanggulangan Covid-19

Stop Kekerasan Dalam Penanggulangan Covid-19

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Senin, 26 Jul 2021 03:26
Istimewa
Ilustrasi
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2021, di poin Ketiga disebutkan: "PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya". 

Kemudian poin Keempat: "Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan". 

Selanjutnya poin Kelima: "Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu: a. pencegahan; b. penanganan; c. pembinaan; dan d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan. 

Lalu poin Kedelapan: "Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat. 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri di atas, maka tindakan kekerasan yang diduga dilakukan warga Dusun Bulu Silape, Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, 22 Juli 2021 yang lalu, tidak mewakili tindakan pencegahan, penanganan, maupun pembinaan. 

Tindakan tersebut adalah tindakan perundungan, kekerasan, yang dapat memicu konflik horizontal. 

Koordinasi Posko Desa melibatkan Ketua RT/ RW, Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun, sehingga setiap peristiwa pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 seharusnya terkoordinasi dengan baik. 

Jika Posko tingkat desa benar- benar ada, dan seluruh petugasnya memahami Instruksi Menteri Dalam Negeri, maka seluruh tindakannya pasti manusiawi. Kekerasan dalam penanganan pasien terpapar COVID-19, apapun alasannya adalah tindak pidana. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, demi mewujudkan kepastian hukum dan memberi efek jera, semua pelaku yang diduga melakukan tindakan kekerasan harus diproses secara hukum.

Pasien terpapar COVID-19 seharusnya ditangani secara persuasif, dengan cinta kasih. Kita semua tidak pernah bisa memilih kapan tertular, kapan tetap sehat, maka siapapun pasien terpapar COVID-19 tidak seharusnya mengalami tindakan diskriminasi, perundungan, apalagi kekerasan. 

Kita seharusnya membangun semangat gotong royong dalam pengendalian COVID-19. Menggalang solidaritas dari seluruh komponen masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait adanya seorang pria yang disebut dalam kondisi positif Corona dianiaya warga kampung. Mereka mengatakan pria itu bukan "dianiaya", namun "diamankan" karena lari saat menjalani isolasi mandiri (Isoman). "Bukan untuk kekerasan, hanya mengamankan". Saya lihat masyarakat desa juga sangat peduli dengan pak Salamat Sianipar ini," kata Bupati Toba, Poltak Sitorus, pada Sabtu 24 Juli 2021. 

Pernyataan Pemerintah Kabupaten Toba, dan Bupati tersebut sebagai upaya memberi perlindungan dan cari muka kepada para terduga pelaku kekerasan terhadap Salamat Sianipar.

Pemerintah Kabupaten Toba dan Bupati seharusnya terlebih dahulu minta maaf karena mereka tidak mampu menjalankan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pilihan kata "mengamankan" sebagai upaya meyakinkan publik bahwa Salamat Sianipar, sebagai pasien terpapar COVID-19, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

Mereka berupaya membangun narasi "mengamankan" seorang pasien terpapar COVID-19 karena mengancam keselamatan warga lain, sementara Salamat Sianipar adalah korban kekerasan.

Tindakan kekerasan ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba beserta seluruh jajarannya hingga tingkat dusun belum memiliki rencana aksi yang jelas terkait penanggulangan COVID-19. 

Pemerintah Pusat telah menerbitkan berbagai regulasi dalam pengendalian COVID- 19, namun secara operasional kita bermasalah. Pendekatan "top down" tanpa pelibatan masyarakat secara partisipatif, akan membuat pengendalian COVID-19 berjalan lamban. Kita semua harus bergotong royong, bergandengan tangan agar kita segera dapat mengendalikan COVID-19. Libatkan dan berdayakan masyarakat dalam rencana aksi penanggulangan COVID-19.

Pemerintah Kabupaten hingga Posko Penanggulangan COVID-19 diminta transparan dalam aksi penanggulangan COVID-19. 

Transparan terkait program, kegiatan, dan pengelolaan dana penanggulangan COVID-19, sehingga akan muncul partisipasi seluruh komponen masyarakat.

Medan, 25 Juli 2021

Sutrisno Pangaribuan, ST
Koordinator Gotong Royong Nasional Pengendalian COVID-19

Editor: Sam

T#g:ProkesToba
Berita Terkait
  • Rabu, 22 Sep 2021 23:22

    Gelar Ops Yustisi Di Pasar, Polsek Perbaungan Himbau Pedagang Patuhi Prokes

    Polsek Perbaungan Bersama Koramil 07/PR dan stake holder terkait menggelar Ops Yustisi pada lokasi Pasar Tumpah di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Rabu(22/11/2021) pagi.Kegiatan Op

  • Rabu, 22 Sep 2021 18:22

    Edy Rahmayadi Minta Pemkab Toba Genjot Serapan Anggaran

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba untuk melakukan percepatan serapan anggaran. Sebab hingga September 2021, realisasi belanja daerah Kabupaten Toba

  • Senin, 20 Sep 2021 14:40

    Kapolda Sumut Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2021

    Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2021 di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (20/9/2021).Turut hadir dalam apel gelar pasukan Oper

  • Senin, 20 Sep 2021 13:10

    Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2021 Di Asahan

    Forkopimda Kabupaten Asahan hadir dalam "Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2021" yang dipimpin Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH berlangsung di halaman Apel Mapolres Asaha

  • Senin, 20 Sep 2021 12:30

    Ini Amanat Kapolda Sumut Saat Gelar Pasukan Ops Patuh Toba 2021

    Polres Binjai bersama Instansi terkait, melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2021, Senin (20/9) pagi, yang dipusatkan di lapangan Sepak Bola Bhayangkara Polres Binjai, Jalan Sultan Hasan

  • Senin, 20 Sep 2021 12:00

    Mulai Hari Ini, Polda Sumut Gelar Ops Patuh Toba 2021

    Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan jajaran akan menggelar Operasi Patuh Toba 2021 yang dilaksanakan secara serentak pada hari ini, Senin (20/9).Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Muhammad

  • Minggu, 19 Sep 2021 16:09

    Selama 14 Hari, Polres Tapteng Gelar Ops Patuh Toba 2021

    Guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) akan menggelar Operasi Patuh Toba 2021.Kapolres Tapteng, AKBP Jimmy Christian Samma, S.I.K, melalui Kas

  • Minggu, 19 Sep 2021 13:39

    Mulai Besok, Polda Sumut Gelar Ops Patuh Toba 2021

    Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan jajaran akan menggelar Operasi Patuh Toba 2021 yang dilaksanakan secara serantak pada Senin (20/9/2021) besok.Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahy

  • Jumat, 17 Sep 2021 17:37

    50 Warga Ditindak Tim Gabungan Hukum Prokes Covid-19 Kota Siboga

    Lima pelaku usaha dan 50 warga ditindak tim gabungan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) Sibolga, Sumatera Utara

  • Minggu, 29 Agu 2021 13:48

    Kapolri Minta Strategi Pengendalian Covid-19 di Bali Diperkuat

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Forkopimda Bali untuk terus memperkuat penerapan strategi pengendalian Covid-19, untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dengan begitu, aktivitas pere

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak