Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H

Saatnya Bersatu Lagi, Kembalikan Semua Sengketa ke Jalur Hukum

MEDAN (utamanews.com)

Oleh: Ridho Atmadja, Pegiat Media Sosial

Sabtu, 27 Apr 2019 03:27

Detik.com

Ilustrasi

Pilpres dan pileg 2019 telah usai dengan segala plus dan minusnya, dan sekarang KPU sebagai penyelenggara pemilu tengah menyelesaikan penghitungan suara. Seyogyanya semua kontestan menunggu dengan sabar hasil penghitungan suara oleh KPU tersebut. Berbagai lembaga survei telah mengeluarkan hasil hitung cepat (quick count) mereka. Sebagian memenuhi harapan kontestan, sedangkan sebagian yang lain mengecewakan. Tetapi hendaknya hal itu tidak dijadikan acuan utama, karena perhitungan KPU-lah yang mutlak harus dijadikan pegangan.

Undang-Undang Pemilu telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi yang tidak puas dengan hasil pilpres dan pileg. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus menjadi acuan bila terjadi sengketa. Dalam konteks pileg dan pilpres, hukum yang berlaku sudah menyediakan fora penyelesaian sengketa secara berjenjang.

Dari pengadilan tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk penyimpangan atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, tersedia jalur penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan penyimpangan yang menyangkut personel penyelenggara pemilu dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Semua perselisihan berkenaan dengan pileg dan pilpres hendaknya diselesaikan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Kembalikan semuanya melalui mekanisme resmi yang disediakan oleh undang-undang, produk kesepakatan bersama lembaga legislatif dan eksekutif.

Kita adalah bangsa yang beradab, semua sengketa hendaknya dibawa ke jalur hukum yang resmi. Tanpa pemaksaan kehendak, termasuk dengan pengerahan massa. Pileg dan pilpres hanyalah sekedar siklus berdemokrasi lima tahunan, yang hendaknya dijalani dengan penuh kegembiraan. Tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Editor: Iman

T#g:MKMahkamah Konstitusi

Berita Terkait

Kamis, 18 Apr 2024 21:28
Satpol PP Pemkab Tapteng Dikabarkan Amankan WTS Dari 2 Lokasi Saat Dini Hari

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikabarkan mengamankan beberapa Wanita Tuna Susila (WTS) dari lokasi berbeda saat dini hari, demiki

Selasa, 16 Apr 2024 07:06
Panglima TNI Tinjau Arus Balik Lebaran 1445 H/2024

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksana

Rabu, 10 Apr 2024 13:00
Pemkab Deli Serdang Selenggarakan Salat Idul Fitri 1445 Hijriyah

Ribuan umat muslim Lubuk Pakam sekitarnya, bersama Bupati HM Ali Yusuf Siregar dan Sekretaris Daerah (Sekda) HM Ali Yusuf Siregar beserta keluarga melakukan shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Tengku

Senin, 08 Apr 2024 16:58
Rapat Mendadak DPRD dan Pemkab Taput, Terkait Kebakaran Pasar Tarutung

Pemkab.Taput (Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara) bersama Anggota DPRD, melakukan rapat terbuka percepatan penanggulangan dan relokasi pasar Tarutung. Rapat Mendadak ini dihadiri anggota DPRD Ombun S

Jumat, 05 Apr 2024 14:05
Bahas Digitalisasi Ekonomi UMKM, Kolaborasi Wali Kota dr Susanti dan Pinca BRI Pematangsiantar

Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menyambut silaturahmi dan diskusi bersama Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Pematangsiantar Yanri Eka Putra dan Jajaran, di Kantor Balai Kota, Jl Merdeka, K